Transportasi Berbasis Online Dianggap Langgar Aturan : Pemerintah Harus Ambil Tindakan

Kuta, Berita Fajar Timur.com
Para pengurus organisasi konvensional yang tergabung dalam 5 (lima) Badan Usaha Koperasi melalui juru bicaranya Wayan Pande Sudirta mengeluhkan penghasilan usaha jasa angkutan taxi konvensional saat ini menurun tajam sekitar 60 persen dari sebelumnya.
Hal tersebut dipicu oleh munculnya persaingan tidak sehat dengan munculnya moda angkutan taxi online.

Terkait dengan adanya moda transportasi berbasis online kendaraan roda empat, menurut Wayan Pande Sudirta yang juga selaku Ketua Unit Taxi Organda Bali,” dianggap mematikan moda transportasi umum dan melanggar Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 108 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Hal ini dikemukan oleh Wayan Pande Sudirta Ketua Unit Taksi Organda Bali dihadapan para awak media, pada Senin (19/2) di Warung Tempo Doeloe Jalan Sunset Road Kuta. Yang menjadi korban dengan adanya transportasi berbasis online adalah Taxi, hampir rata-rata pergerakan aktifitas armada Taxi menurun hampir 60 % dalam beroperasi. Sementara dalam pendapatan awak pengemudi Taxi turun hampir 60 hingga 65 %.
“Selain disebabkan dampak erupsi Gunung Agung secara umum, juga diakibatkan dengan adanya transportasi berbasis online secara khusus yang dianggap telah mengambil pangsa pasar taxi itu sendiri ”, ujar Wayan Pande Sudirta.

Taxi konvensional tidak bisa bersaing dengan bagus dan sehat, lanjut Wayan Pande Sudirta, dikarenakan soal tarif yang tidak berimbang dimana taxi konvensional Rp. 6500,00/km sementara taxi online hanya Rp. 3100,00/km. Dari tarif yang dikenakan selama ini, bagaimana bisa Taxi konvensional mampu bersaing dengan Taxi online.

Akibat adanya taxi online mengakibatkan 2800 taxi konvensional di Bali akan mati pelan-pelan dan tidak dapat beroperasi lagi. Untuk itu kepada Pemerintah Provinsi Bali mengambil tegas kepada pihak operator-operator taxi online.

Hal senada disampaikan oleh Drs. Wayan Suata, M.Ag, yang mengatakan,”pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bali hendaknya mengambil peran yang lebih bijaksana untuk melindungi pengusaha lokal yang telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan asli daerah. Sebab banyak beroperasi taxi online milik pribadi yang tentunya tidak ada kontribusinya bagi pendapatan pemerintah dari sektor ini,”tegasnya.

Ditambahkan Wayan Suata yang juga seorang pengusaha Taxi Online Bali (TOB), bahwa banyak taxi online milik pribadi bernomor polisi luar daerah yang seenaknya beralih fungsi taxi online yang tidak berijin.”Tentu hal ini juga merugikan taxi konvensional dan taxi online yang berijin resmi. Kondisi ini mengakibatkan kami dibenturkan di lapangan dengan persaingan harga yang tidak sehat. Karena itu kami meminta pemerintah untuk mengandangkan taxi ber-plat luar daerah yang beroperasi di Bali. Bila perlu pemerintah menyamaka-ratakan tarif taxi konvensional dengan taxi online,”ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*