Diduga Selewengkan Dana Milik Yayasan, Pembina Yayasan Dwijendra Dilaporkan Ke Polda Bali

DENPASAR, Berita Fajar Timur.com- Pembina Yayasan Dwijenda I Ketut Karlota dan  salah satu anggota pembina yayasan,  I Nyoman Satia Negara dilaporkan ke Polda Bali pada, Senin (26/2) oleh Komite Yayasan yang diwakili I Nyoman Ledang Asmara atas dugaan penyimpangan dana yayasan senilai 600 juta rupiah. 

Kasus ini muncul berawal ketika kedua terlapor melakukan peminjaman uang milik yayasan secara pertahap sejak 2014 hingga 2017. Jumlah pinjaman uang tersebut berbeda nilainya hingga menggenapi angka 600 juta. Hal tersebut disampaikan Benyamin Seran selaku kuasa hukum Yayasan Dwjindra Denpasar saat memberikan keterangan kepada wartawan di Denpasar usai laporan ke Polda Bali. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Heri Purwanto,S.H, salah seorang pengacara Dwijendra, “modus terlapor dengan menggunakan konsep “Menyama Beraya” sebagai dalil untuk memuluskan pinjaman. Konsep ini menurut pemahaman terlapor bahwa pembina yayasan bebas meminjam uang tanpa harus persetujuan ketua yayasan dan komite yayasan. Uang ini dipake oleh terlapor untuk membeli rumah, service mobil, buat garasi rumah, tiket pesawat ke Jakarta, dan lain lain. Uang yang dipakai terlapor adalah murni uang SPP dari siswa – siswi dari tingkat Taman Kanak Kanak hingga SMK Yayasan Dwijendra,”tambahnya.

Dalam kurun waktu empat tahun persoalan ini sempat dibahas di Internal yayasan dengan memanggil kedua terlapor untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut. Dalam musyawarah internal, kedua terlapor mengakui telah menggunakan uang tersebut. Merekapun berjanji akan mengembalikan uang tersebut. “Sebelum melangkah ke proses hukum, musyawarah diinternal yayasan. Keduanya mengaku menggunakan uang tersebut. IKK ini berjanji akan mengembalikan uang ini jika rumahnya terjual. IKK menjual rumah untuk membayar. Padahan uang itu dulu ia pake untuk beli rumah,” ujarnya.

Komitmen IKK dan INSN pun untuk melunaskan uang ini tidak terwjud hingga tahun 2017. Atas pembangkangan ini pun kemudian dilaporkan ke Polda Bali dengan nomor laporan polisi, Nomor: LP/73/II/2018/BALI/SPKT atas dugaan tindak pidana penyimpangan kekayaan yayasan berupa uang/barang sebagamana dimaksud dhalalam UU tidak dapat dialihkan secara langsung kepada pembina ataupun anggota yang memiliki kaitan langsung dengan yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Jo pasal 70, perbuatan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dalam perbuatannya UU No 28 tahun 2004, tentang Yayasan.  //Remiggius Nahal

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*