Adukan Masalahnya, Warga Translok Mabar Ingin Bertemu Presiden Jokowi

Labuan Bajo, Berita Fajar Timur.com- Puluhan warga Transmigrasi Lokal (Translok) di Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores-NTT pada  Rabu (14/3/2018) mendatangi kantor DPRD Mabar.

Tujuan kedatangan dari puluhan warga ini ialah, menggelar rapat dengar pendapat dengan ketua DPRD Kabupaten Manggara Barat, Belasius Jeramun dan kepala Disnakertrans Mabar, Maxi Bagul.

Puluhan warga yang datang, merupakan perwakilan dari 200 kepala keluarga Translok.

Puluhan warga Translok ini ingin, meminta DPRD Mabar untuk mendesak Disnakertrans agar segera memberikan lahan usaha dua seluas satu (1) hektare kepada warga Translok di Desa Macan Tanggar yang menjadi hak mereka.

Pasalnya, pemerintah telah menjanjikan akan memberikan lahan seluas dua hektar kepada masing masing kepala keluarga yang ingin berpindah penduduk.

Ada pun perincian dari dua hektar tersebut yakni setengah hektar lahan pakarangan, setengah hektar lahan usaha satu, dan satu hektar lahan usaha dua.

Salah satu warga Translok atas nama Dios Mbego usai nenemui Ketua DPRD Mabar kepada Berita Fajar Timur.com mengatakan, “kami meminta bantuan DPRD untuk mendesak Nakertrans segerah membagikan lahan 1 hektare itu kepada masing masing 200 KK. Kalau tidak ada tanah ya pemerintah wajib ganti rugi,” ujarnya.

Namun hingga saat ini Pemerintah Mabar hanya memberikan satu hektar kepada masing masing warga dengan perincian setengah hektar lahan pakarangan dan setengah hektar lahan usaha satu.

Sementara lahan usaha dua seluas satu hekatar belum dibagikan kepada warga transmigrasi. Padahal, menurut Dios, program transmigrasi sudah 20 tahun berjalan, namun hak hak warga belum terpenuhi semuanya.

“Karena itu, kami mendesak kepada pemerintah segara memberikan lahan satu hektar tersebut yang memang hak kami. Dan jika memang lahan itu tidak ada, kami mendesak ganti rugi berupa uang sesuai dengan NJOP setempat,” ujarnya.

Selain itu, warga Translok ini juga mengeluh karena masih ada 65 orang warga yang belum menerima sertifikat lahan satu. “Kami mendesak Disnakertrans untuk segera memberikan 65 sertifikat ini. Karena yang lain sudah dapat. Kenapa yang 65 ini tidak dapat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, Maxi Bagul menegaskan bahwa 65 sertifikat tersebut sudah hilang.

Karena itu, pihaknya masih memproses untuk penerbitan ulang. Namun warga Translok menyayangkan jawaban Maxi Bagul karena dinilai hanya menyembunyikan alasan yang sesungguhnya.

Sementara itu, ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun menegaskan bahwa DPRD siap mengucurkan dana untuk melakukan penerbitan terhadap 65 sertifikat yang belum kelar.

“Kami siap untuk talangi penerbitan sertifikat tersebut. Karena itu kami minta BPN Manggarai Barat untuk transparan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penerbitan 65 sertifikat yang masih tunggak,” ujarnya.

DPRD Mabar juga berjanji akan berusaha agar lahan usaha dua seluas satu hektare itu secepatnya juga dibagikan kepada warga.

“Nanti kita berkoordinasi dengan Nakertrans dan BPN untuk segera memberikan lahan tersebut. Kalau tidak ada lahan ya kita cari solusi lain (ganti rugi),” ujarnya.

Mendengar pernyataan Belasius Jeramun, puluhan warga langsung memberikan aplaus.

“Ganti rugi saja pak kami sudah sengsara selama 20 tahun,” ujar warga sambil tepuk tangan mendukung pernyataan ketua DPRD.

Puluhan warga Transmigrasi Lokal (Translok) di Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores-NTT nampaknya masih tidak puas dengan apa yang mereka alami saat ini.

Pada Minggu (18/03/2018), mereka ingin melayangkan surat kepada orang nomor satu di Republik ini yakni Presiden Joko Widodo.

Berikut ini isi surat dari para tokoh masyarakat itu yang diterima Media Berita Fajar Timur.com, pada Minggu (18/03/2018).

Labuan Bajo, 18 Maret 2018

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Di tempat

Assalamualaikum wr wb

Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat dan memimpin Indonesia dengan jujur, adil dan makmur. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan membimbingi Bapak Presiden Joko Widido dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Semoga Tuhan selalu menganugrahkan kesehatan kepada Bapak Presiden agar selalu setia dam jujur untuk membawa Negara Republik Indonesia ini menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Perkenalkan saya Saverinus Suryanto perwakilan dari warga Transmigrasi Lokal ( Translok) di Desa Macan Tanggar, Kecematan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur.

Melalui surat pengaduan ini kami warga Transmigrasi sesungguhnya ingin bertemu langsung dengan Bapak Presiden.

Kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan atas ketidak adilan dan sejumlah pelecehan yang terus membelenggu kami selama 20 tahun hidup di daerah Transmigrasi. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa Transmigrasi merupakan program pemerintah pada Tahun 1996/1997 yang berjumlah dua ratus kepala keluarga (200 KK) dari blok A sampai blok D. Berdasarkan perjanjian pemerintah pada saat itu yang menyelenggarakan program Transmigrasi bahwa masing – masing kepala keluarga ┬ámendapatkan 2 hektare tanah selama di Transmigrasi.

Namun pada kenyataannya kami warga Translok hanya mendapatkan satu (1) hektare dengan perincian sebagai berikut yakni lahan pekarangan setengah hektare dan lahan usaha satu setengah hektare.

Masing – masing lahan pekarangan dan lahan usaha satu yang luasnya setengah hektare kami sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah setelah kami melakukan desakan kepada pemerintah daerah setempat. Namun, untuk sertifikat lahan usaha satu itu menuai kontroversi. Pasalnya, letak dan kondisi lahan tidak sesuai dengan sertifikat.

Hal ini sering memicu pertengkaran (baku bunuh) antara kami warga Transmigrasi (pendatang) dan tuan tanah. Persoalan ini sudah berjalan selama 20 Tahun sejak Transmigrasi dicanangkan.

Atas persoalan ini, belum adanya solusi dari pemerintah setempat. Kami tidak ingin adanya pertumpahan darah di daerah Transmigrasi.

Karena itu, kami warga Transmigrasi yang ada di NTT memohon dengan rendah hati kepada Bapak Presiden untuk memenuhi hak hak kami yang belum terpenuhi.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden sudi kiranya bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu langsung dengan kami (perwakilan) warga Transmigrasi.

Kami ingin menuntut perbaikan terhadap sertifikat lahan usaha satu seluas setengah hektare. Sebelum adanya pertumpahan darah karena sengketa lahan.

Kami juga memohon ganti rugi atas tanah kami satu hektare yang hilang. Kami juga menuntut agar 65 dari 200 orang saudara kami yang belum mendapatkan sertifikat lahan usaha satu seluas setengah hektare, agar segera diterbitkan.

Hampir tiap hari kami saling baku bunuh hanya karena rebut lahan. Untuk menghindari hal tersebut, kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar memenuhi tuntutan kami.

Selama 20 Tahun kami berada di daerah Transmigrasi, kami belum pernah menikmati kesejahteraan hidup yang layak. Rumah kami masih seperti 20 tahun yang lalu.

Hanya satu atau dua orang saja yang mengubah wajah rumahnya, menjadi rumah layak huni. Pemerintah pernah menjanjikan kehidupan yang layak melalui program Transmigrasi pada saat itu, namun semuanya itu menjadi jebakan bagi kami.

Faktanya kami mengalami berbagai persoalan hidup yang tak pernah terselesaikan. Setiap aspirasi yang kami sampaikan tidak pernah mendapat respon dari pemerintah daerah.

Karena itu, kami hanya bersandar dan memohon bantuan langsung dari Bapak Presiden Joko Wido untuk mangatasi beban hidup kami.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak Presiden untuk dimaklumi. Besar harapan kami warga Transmigrasi untuk bisa bertemu Bapak Presiden dan bisa memenuhi tuntutan kami demi terciptanya Negara Indonesia yang lebih maju, aman, dan damai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

salom,

Hormat Saya

Saverinus Suryanto

Laporan: Remigius Nahal

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*