FPN Desak Pemkab Manggarai Barat Segera Realisasikan Tuntutan Warga Translok

FPN Desak Pemerintah Daerah Manggarai Barat Segera Realisasikan Tuntutan Warga Translok
JAKARTA, Berita Fajar Timur.com – Sekjen Forum Peduli Nusa Tenggara Timur (FPN), Norbentus Sukur mendesak pemerintah daerah Manggarai Barat (pemda Mabar) segera memenuhi tuntutan warga Transmigrasi UPT Nggorang Desa Macang Tanggar Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai (Barat) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menempati lokasi Transmigrasi sejak tahun 1997 yang sampai sekarang belum mendapat hak secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Sekjen FPN ini di Jakarta pada, Minggu (18/3/2018). 

 

Menurut pria yang akrab disapa Berto ini, Pada  prinsipnya tuntutan warga  Transmigrasi harus segera direspon dengan serius oleh Pemda Mabar dengan merealisasikan janji yang  pernah mereka utarakan kepada warga. “Pemda  tentu tidak boleh sepelekan dengan desakan warga ini, apalagi kalau  desakan itu kuat secara hukum.  Artinya  warga memiliki bukti terkait janji Pemda tersebut. Karenanya Pemda mesti  mencari jalan keluar utk memenuhi  janjinya dengan warga. Maka terkait hal  ini FPN mendesak Pemda Mabar segera  merealisasi  janjinya,” ujarnya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terkait tuntutan warga kepada pemerintah  pusat tentu itu baik. Namun, kata dia,  jauh lebih efektif desakan ini ditujukan  saja dulu kepada pemda.  “Pemda pada  prinsipnya bisa menjadi wakil pemerintah pusat untuk menerima  tuntutan masyarakat setempat. Kedua,  perlu dilihat juga apakah janji ini dibuat  oleh Pemerintah pusat atau  pemerintah daerah,  supaya warga bisa  lebih efektif dalam menuntut haknya,” ujarnya.

 

Dia menambahhkan ranah persoalan ini ada pada pemerintah daerah. Maka yang bertanggungjawab atas tuntutan warga  ini adalah Pemda Mabar.  Karenanya FPN mendesak Pemda Mabar segera mewujudkan tuntutan warga  ini.

 

Sementara itu, menanggapi pernyataan ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun yang mengatakan siap ganti rugi terhadap permintaan warga Transmigrasi, hal itu disambut baik oleh FPN. “Prinsipnya Janji pada warga  ini  harus dipenuhi. Lahan sudah dijual  bukan berarti masalah selesai.  Langkah  ketua DPRD dengan berjanji  akan memberi ganti rugi kepada warga tentu  itu merupakan langkah maju terhadap  penyelesaian tuntutan ini.  Langkah  yang diambil ini tentu sangat efektif, namun tidak boleh berhenti pada janji  saja. Harus segera dibuktikan,” ujarnya. Rio

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*