Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Hukum & Kriminal

Pemerintah Akan Bentuk Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

beritafajar by beritafajar
31 Juli 2018
in Hukum & Kriminal
0
Pemerintah Akan Bentuk Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
0
SHARES
0
VIEWS
Share on Facebook

Jakarta, BERITAFAJARTIMUR.COM Pemerintah akan membentuk tim gabungan terpadu tentang penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim ini terdiri dari kementerian, lembaga dan semua pemangku kepentingan untuk membedah satu per satu dan secara jujur mengenai masalah pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Hari ini kita memutuskan bersama setelah mengadakan rapat koordinasi membentuk tim gabungan terpadu dari semua lembaga, kementerian, pemangku kepentingan tentang penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Komnas HAM. Kita secara jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur ke masyarakat dan jujur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bedah satu per satu dimana hambatannya, mungkin ngga dengan pro yustisia, kalau tidak mungkin berarti dengan non yustisia, bagaimana caranya, kalau masih ada kekurangan bukti bagaimana cara mendapatkan bukti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri Tentang Perkembangan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Menko Polhukam menjelaskan, intinya adalah bahwa pemerintah akan menampilkan kejujuran kepada masyarakat, sehingga jangan sampai ada tuduh menuduh saling melempar bola. Tetapi pemerintah ingin agar tuduhan pelanggaran HAM berat masa lalu itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah juga ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa definisi atau istilah pelanggaran HAM berat memiliki satu persyaratan khusus, dimana pelanggaran HAM berat berbeda dengan pelanggaran HAM biasa. Menko Polhukam menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat memiliki persyaratan seperti adanya perencanaan yang sistematis, wide spread atau meluas, dan menyangkut genoside atau pembunuhan kelompok tertentu apakah agama, ras, kelompok politis tertentu, atau yang disebut dengan kejahatan kemanusiaan crimes against humanity dan crime against woman and children, apakah itu pengusiran , penculikan, pembunuhan , pemindahan secara paksa, atau pembakaran massal.

“Itu semua persyaratan bahwa ini merupakan pelanggaran HAM berat dan juga harus dibuktikan bahwa itu bagian dari rencana yang berkelanjutan dari kebijakan negara,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Oleh karena itu, Menko Polhukam berharap agar masyarakat tidak gegabah menyimpulkan satu kejadian sebagai pelanggaran HAM berat. Misalnya, aparat keamanan salah tembak dalam satu huru hara maka langsung dikatakan pelanggaran HAM berat, padahal itu kriminal karena tidak sistematis, tidak wide spread dan bukan genoside.

“Kita harus jelaskan ke masyarakat sehingga ada kejujuran diantara kita untuk tidak menimbulkan konotasi negative satu dengan yang lain,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Terkait mekanisme penyelesaian melalui non yudisial, Menko Polhukam mengatakan bisa dengan menggunakan cara kearifan lokal. Misalnya di Palu sudah ada ajakan untuk rekonsiliasi diantara yang bertikai di masa lalu. Kemudian di Papua, dimana ada pertikaian antar suka yang mengakibatkan pembunuhan, namun bisa diselesaikan dengan acara adat yang dinamakan Bakar Batu.

“Konsep seperti ini mudah-mudahan bisa dikembangkan. Jangan sampai nanti belum belum sudah curiga dengan Dewan Kerukunan Nasiona atau DKN, karena sebenarnya orientasinya kalau ada masalah berskala nasional, konflik horizontal diantara masyarakat dengan negara, masa kini dan akan datang, tidak buru-buru diselesaikan dengan proses peradilan, ada cara-cara budaya bangsa Indonesia, cara-cara yang diwariskan pada pendahulu kita lewat dewan-dewan adat dengan musyawarah mufakat untuk merukunkan bangsa ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.

(BFT-JKT)

Previous Post

Gus Bota Siap Total Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Badung

Next Post

1266 Orang Pendaki Gunung Rinjani Berhasil Dievakuasi Tim Gabungan

beritafajar

beritafajar

Next Post
1266 Orang Pendaki Gunung Rinjani Berhasil Dievakuasi Tim Gabungan

1266 Orang Pendaki Gunung Rinjani Berhasil Dievakuasi Tim Gabungan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
PT Stellar Diduga Sulit Dihubungi, Pajak Parkir Waterfront Tak Pernah Disetor: Ada Apa di Balik Kerja Sama KSOP?

PT Stellar Diduga Sulit Dihubungi, Pajak Parkir Waterfront Tak Pernah Disetor: Ada Apa di Balik Kerja Sama KSOP?

10 Desember 2025
Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Inspektur: Gon Tegaskan Manggarai Timur Berkomitmen Jalankan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Inspektur: Gon Tegaskan Manggarai Timur Berkomitmen Jalankan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

10 Desember 2025
Demokrat Manggarai Barat Gelar Seminar Pemilu Pasca Putusan MK: Dalami Regulasi, Tegaskan Soliditas Struktur, dan Petakan Dampak Perubahan Dapil

Demokrat Manggarai Barat Gelar Seminar Pemilu Pasca Putusan MK: Dalami Regulasi, Tegaskan Soliditas Struktur, dan Petakan Dampak Perubahan Dapil

10 Desember 2025
Kawasan Golo Mori Diserang Isu Pungli, ITDC Tegaskan tak Ada Pemalakan dan Semua Tiket Resmi serta Berpajak

Kawasan Golo Mori Diserang Isu Pungli, ITDC Tegaskan tak Ada Pemalakan dan Semua Tiket Resmi serta Berpajak

10 Desember 2025

Recent News

PT Stellar Diduga Sulit Dihubungi, Pajak Parkir Waterfront Tak Pernah Disetor: Ada Apa di Balik Kerja Sama KSOP?

PT Stellar Diduga Sulit Dihubungi, Pajak Parkir Waterfront Tak Pernah Disetor: Ada Apa di Balik Kerja Sama KSOP?

10 Desember 2025
Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Inspektur: Gon Tegaskan Manggarai Timur Berkomitmen Jalankan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Inspektur: Gon Tegaskan Manggarai Timur Berkomitmen Jalankan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

10 Desember 2025
Demokrat Manggarai Barat Gelar Seminar Pemilu Pasca Putusan MK: Dalami Regulasi, Tegaskan Soliditas Struktur, dan Petakan Dampak Perubahan Dapil

Demokrat Manggarai Barat Gelar Seminar Pemilu Pasca Putusan MK: Dalami Regulasi, Tegaskan Soliditas Struktur, dan Petakan Dampak Perubahan Dapil

10 Desember 2025
Kawasan Golo Mori Diserang Isu Pungli, ITDC Tegaskan tak Ada Pemalakan dan Semua Tiket Resmi serta Berpajak

Kawasan Golo Mori Diserang Isu Pungli, ITDC Tegaskan tak Ada Pemalakan dan Semua Tiket Resmi serta Berpajak

10 Desember 2025
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur