Kuasa Korporasi Dan Lemahnya Hukum Di NTT

Oleh Engel Hasiman

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat. Dimana hal ini juga menyatakan bahwa “Hukum Harus Menjadi Panglima”, pada hal istilah ini bermaksud agar proses penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan tanpa intervensi.

Menjadi hal yang menarik bagi kita untuk meneliti, bahwa akhir-akhir ini di NTT munculnya banyak persoalan hukum. Seharusnya aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum, untuk dapat menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di NTT. Banyak persoalan hukum yang terjadi di NTT yang melibatkan korporasi di dalamnya.

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu fenomena, yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan Teknologi. Tindak pidana korporasi bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang menyangkal bahwa perkembangan zaman dan kemajuan peradaban teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak pidana dan komplektisitasnya.

Korporasi memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktifitasnya sehingga sering melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Ada cukup banyak tindakan korporasi yang dengan mudah menghilangkan bukti-bukti perbuatannya terhadap masyarakat, termasuk juga mengintervensi aparat penegak hukum. Kerugian akibat aktifitas korporasi sering dan sulit diestimasi karena akibat yang di timbulkannya berganda-ganda. Sementara pidana penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap kali tidak mencerminkan tindakan mereka.

Perbuatan korporasi yang sering terjadi sekarang ini adalah terkait dengan Lingkungan Hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa persoalan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan Bangsa Indonesia, melainkan permasalahan yang menjadi isu Global. Maka dari itu yang harus ditanggulangi secara serius karena menyangkut dengan masa depan manusia dan muka bumi.

Akhir-akhir ini masyarakat NTT di hangatkan oleh berita Pembabatan Mangrove di Manggarai Barat, dan permasalahan Tambang yang mengakibatkan kerusakan Lingkugan Hidup. Tindakan korporasi di bidang lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum yang melibatkan korporasi di dalamnya. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan korporasi sangatlah sulit untuk dideteksi, sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Dalam hal ini di butuhkan keahlian dan Ilmu pengetahuan yang tinggi bagi aparat penegak hukum, khsususnya di NTT untuk dapat menjerat korporasi ke ranah hukum.

Lemahnya Penegakan Hukum

Gagalnya hukum dan korban kemanusiaan dimana tindakan Korporasi terhadap Lingkungan hidup merupakan pelanggaran tak tanggung-tanggung. Selusin Undang-Undang; Perindustrian, konservasi, penataan Ruang, Sumber Daya Air. Dalam kerangka ini, proses hukum yang berlangsung adalah upaya membunuh Gajah menggunakan raket pembunuh nyamuk. Ditengah ketersediaan aturan yang bisa digunakan, mau tak mau fakta itu menggarisbawahi, bahwa yang lemah bukan hukum, melainkan kemampuan pemerintah menegakkannya.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus-kasus hukum yang terjadi di NTT yakni kasus korupsi yang paling menonjol di NTT adalah kasus korupsi dana desa , Narkoba, Ilegal fishing dan BBM legal, Human Trafficking, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini di sebabkan karena masih lemahnya aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Oleh karena itu ada begitu banyak persoalan hukum terjadi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang mana aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas, dan wewenangnya untuk dapat melindungi kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.

Untuk sekarang ini banyak persoalan yang sebenarnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengawasi dalam pelaksanaan Pemilu, akibat kurangnya pengawasan tersebut menimbulkan banyak persoalan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, politik uang memggambarkan bahwa kurang berperannya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menjalankan tugas serta wewenangnya.

Ada dua faktor utama mengapa hukum di NTT belum bisa berjalan dengan baik. Pertama, para aparat hukum yang ada belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terlihat dari kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh aparat penegak hukum. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hukum, sehingga hukum bisa sesuai dengan fungsinya yaitu mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada, terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat mulai dari hal yang kecil.

Dengan kualitas penegakkan hukum yang buruk sama saja telah mencoreng nama baik penegak hukum dan sekaligus mencederai keadilan di Negeri ini. Dengan situasi keadilan yang buruk apabila tidak segera diatasi akan memicu berbagai tindakan-tindakan anarkis. Tidak hanya tindakan anarkis saja yang terjadi akibat lemahnya hukum di NTT, penegakkan hukum yang buruk juga akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang tepat agar tidak terjadi berlarut-larut dan semakin parah. Yang pertama kali diperbaiki tentu adalah profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah dari masyarakat sebagai penegak hukum yang harus menjadi pedoman bagaimana perilaku seseorang yang taat hukum. Berikutnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati hukum sehingga hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, juga sebagai sarana pengendali sosial sehingga dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.**

Editor : Rifand Apur

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*