Kegagalan OTT KPK, I Kadek Agus Mulyawan, SH,MH: Hukum Harus Tegas dan Tidak Tebang Pilih

Beritafajartimur.com (Denpasar)
Kegagalan OTT KPK, saat menggeledah dan menyegel ruang kerja Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto karena disebut belum kantongi ijin dan tak cukup bukti. Hal tersebut mendapat berbagai komentar di dunia politik dan hukum tidak terkecuali Advokat Bali yang juga disebut tokoh Anti Korupsi I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH., dalam wawancaranya dengan media ink di Denpasar, Selasa(14/1/2020).

“Saya cukup prihatin mendengar berita ini dan saya sudah wanti wanti ini bisa jadi diduga akibat kegagalan revisi Undang-Undang KPK. Anda kan baca sendiri penangkapan terhadap Hasto juga gagal kan? Dan saya dengar malah menjadi berbalik dilakukan pemeriksaan dan sempat ada penahanan para penyidik KPK. Lah ini kan sangat memprihatinkan dunia hukum kita,” tegas Pengacara Bali yang dikenal tegas sambil geleng geleng kepala.

Advokat Bali ini menjelaskan bahwa Koruptor adalah musuh kita semua dan korupsi merupakan ‘extra ordinary crime.’ Untuk itu, kita tidak boleh pandang bulu menangkapnya, tidak boleh tebang pilih.

“Ini menjadi bukti kekhawatiran publik untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan nama besar diduga akan semakin sulit dan yang ditakutkan kemungkinan dikemudian hari akan semakin banyak pelaku kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Untuk menghindari semua itu, tentunya secara hukum harus dimulai bagaimana caranya kita menemukan bukti-bukti terkait perkara korupsi tersebut. Karena sebelum UU KPK baru diberlakukan, melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun. Namun sekarang kan harus ada ijin dewan pengawas dulu. Ya akibatnya, kemungkinan ini mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia,” tegas Agus .

Pemilik Kantor Hukum Agus M and Associates ini yang juga aktivis anti korupsi berharap segera dipertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK yang baru dan semoga itu menjadi konsen Presiden.(BFT/DPS/Editor: Donny Parera)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*