Agar Serapan Anggaran Tercapai, Kakanwil DJPb Bali: Pemerintah Diminta Lakukan Tender Lebih Awal

Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Acara Coffee Morning antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Media, hari ini, Rabu (15/1/2020) dilangsungkan di kantor setempat.
Tujuan diadakannya acara ini menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto adalah untuk membuka forum komunikasi sehingga masyarakat tahu apa saja yang didapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Dengan demikian masyarakat turut pula mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan tugas dan wewenangnya dalam pemanfaatan anggaran yang dimaksud,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Tri Budhianto menjelaskan bahwa Bali di tahun 2019 menduduki peringkat 6 nasional dalam hal penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dari 326.009 UMKM yang ada di Bali, tercatat debitur KUR sebanyak 120.190 dengan total nilai Rp5,1 triliun. Sedangkan secara nasional jumlah UMKM 4,188 juta dengan KUR tersalur Rp78,4 triliun.

“Sebenarnya yang penting bukan semata besarnya nilai KUR yang tersalur, tapi banyaknya pelaku usaha mikro yang bisa mengakses kredit ini. Sebab walau nilainya besar kalau yang memanfaatkan lebih banyak pelaku usaha kecil tentu kurang bagus,” jelasnya.

Dijelaskan Tri, penyaluran KUR terbesar di Kota Denpasar dengan nilai Rp917 miliar yang melibatkan 14.582 debitur. Sedangkan debitur terbanyak adalah Buleleng mencapai 21.418 debitur dengan nilai Rp629 miliar. “Debitur paling sedikit di Klungkung yakni 7.776 dengan KUR yang tersalur Rp239 miliar,” jelas Tri didampingi sejumlah stafnya.

Namun penyaluran KUR maupun jumlah debitur di tahun 2019 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang hanya 114.573 debitur dengan nilai Rp4,392 triliun.

Adapun lima sektor terbanyak yang memanfaatkan KUR ini yakni perdagangan, pertanian, industri pengolahan, akomodasi, makanan dan minuman serta jasa kemasyarakatan, dll.

Sedangkan untuk tahun 2020 ini menurut Tri Budhianto, total plafon KUR direncanakan naik antara 10 hingga 15 persen dari plafon KUR 2019, atau sebesar kemampuan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp13,7 triliun. Ditambahkan Tri, bunga KUR tahun ini turun menjadi 6 persen oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dari sebelumnya 7 persen.

Menyangkut kinerja APBN Provinsi Bali dalam tiga tahun terakhir dinilai Tri sangat bagus, dimana rata-rata capaian di atas 90 persen. Tahun 2017 dari pagu Rp21,21 triliun realisasinya Rp19,64 triliun (92,63 persen), meningkat di tahun 2018 dimana pagu Rp21,84 triliun realisasinya Rp20,90 triliun (95,68 persen). Sedangkan di tahun 2019 realisasinya mencapai Rp22,38 triliun (96,57 persen) dari pagu Rp23,17 triliun.

Sementara itu, untuk beberapa daerah yang nilai serapan anggarannya dibawah 90% Tri Budhianto mewanti-wanti agar pelaksanaan tender/pelelangan sejumlah barang dan jasa sebaiknya dilakukan lebih awal di awal tahun.

“Karena jika dilakukan terlambat, selain serapan anggarannya tidak maksimal juga masyarakat tidak bisa menikmati itu di tahun berjalan. Sangat disayangkan bukan?,”imbuhnya. (BFT/DPS/bas/dmp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*