Ombudsman RI: DPRD Badung Harus Berani Kritisi Kebijakan Bupati

Beritafajartimur.com (Denpasar)
Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Kabupaten Badung agar berani kritisi kebijakan eksekutif atau Bupati.

“Pertama, di tengah pendemi ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali meminta agar semua anggota DPRD Badung dan kabupaten lain menggunakan hak politiknya untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah daerah khususnya menyangkut penganggaran untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi covid-19.

Kedua, di samping mengkritisi, kami minta agar anggota DPRD juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dan berani mengingatkan jika tidak tepat sasaran,” kata Umar Ibnu, Jumat (29/5)

Lebih lanjut dikatakan Umar dari Ombudsman, apa yang dialami dengan pemerintah Badung sebelum pandemi Covid 19 yang sudah mengalami defisit lantaran kurang kontrol. Hal ini dikatakan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD. Sehingga, pemerintah merasa tidak punya alat kontrol yang efektif.

“Manajemen keuangan di Badung tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD, sehingga pemerintah merasa tidak punya alat kontrol,” singgungnya.

Dijelaskan bahwa untuk melihat pelanggaran, dibutuhkan suatu telaah. “Karena itu kami belum bisa menyimpulkan, tetapi untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak, anggota DPRD bisa meminta laporan dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran,” jelas Umar Ibnu.

Sebelumnya I Nyoman Mardika, aktivis dari Yayasan Manikaya Kauci ini mengatakan, bahwa hegemoni begitu kuat dari eksekutif, membuat anggota dewan Badung tidak bersuara. Kondisi yang nampak kondusif ini bukan berarti tidak ada pewacanaan kritik dari masyarakat dan juga legislatif.

“Kalau fraksi PDI Perjuangan diam kita bisa maklumi karena yang berkuasa. Tapi kalau fraksi-fraksi yang lain ikut diam ini menjadi pertanyaan besar. Dalam demokrasi check and balance itu merupakan suatu keharusan agar masyarakat bisa terdidik secara politik. Bisa memahami tentang akuntabilitas dan pola penganggaran. Bukan berarti sebatas mau menerima begitu saja,” cetus Mardika.(BFT/DPS/Tim/Adv)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*