Bali Hadapi Krisis Multidimensi Pejabat Harusnya Punya Sense of Crisis dengan Menyisihkan 30% Penghasilan untuk Masyarakat agar Bertahan Hidup

Beritafajartimur.com (Denpasar-BALI)
Masyarakat Bali saat ini sedang mengalami tekanan krisis multidimensi. Pandemi Covid-19 sejak setahun lalu dan belum diketahui kapan bakal berkahir telah mengakibatkan krisis ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan bahkan menimbulkan tekanan psikologis yang sangat serius bagi semua kalangan masyarakat. Sementara kemampuan pemerintah untuk mengatasi krisis multidimensi ini sangat terbatas. Oleh karenanya, para pejabat, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif mesti memiliki sense of crisis dengan menyisihkan penghasilan 30 % persen per bulan untuk mengatasi krisis ekonomi dan ancaman kelaparan masyarakat. Demikian terungkap dalam rapat online Divisi Pawongan yang dipimpin Ketua Divisi Pawongan Paiketan Krama Bali, I Made Perwira Duta, S.S, Senin (22/2) malam.
Tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Bali termasuk yang paling serius di Indonesia yakni mengalami pertumbuhan minus 9-12 persen. Krisis ini diakibatkankan oleh matinya industri pariwisata yang selama ini “menghidupi” hampir seluruh masyarakat Bali. Dampak serius dari bangkrutnya pariwisata Bali akibat kebijakan pemerintah menutup pariwisata untuk mencegah penularan Covis-19 saat ini telah merembet ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali. “Persoalan yang sangat serius ini akan terus terjadi sepanjang pariwisata Bali belum dibuka oleh pemerintah. Kapan pariwisata Bali akan dibuka ? Itulah yang belum pernah jelas” ujar Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Ir. A.A. Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc, Ph.D yang juga Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana.

Oleh karenanya, untuk mengatasi tekanan ekonomi bagi kalangan masyarakat Bali menengah ke bawah khususnya yang hidup dari penghasilan harian, Pembina Umum Paiketan Krama Bali, Ida Rsi Wisesanantha mengusulkan agar para pejabat menyisihkan 30 persen penghasilannya setiap bulan untuk disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan agar bertahan hidup sehingga terhindar dari ancaman kelaparan. Menurut Pandita yang juga steering committee Gema Perdamaian ini, krisis ekonomi yang sangat serius selama setahun ini telah menimbulkan krisis sosial dan multidimensi yang telah mengakibatkan angka kemiskinan meningkat tajam akibat munculnya orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan.

Bendahara Umum Paiketan Krama Bali yang juga Baga Ekonomi Bidang Kerjasama Adat Majelis Desa Adat (MDA), Ir. Anak Agung Ketut Sujana, MBA., menambahkan. tekanan psikologis yang dialami masyarakat Bali membutuhkan perhatian pemerintah dan para pejabat, tak hanya bantuan sosial melalui bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat. Para pejabat daerah di Bali juga perlu menyapa masyarakatnya, menanyakan keadaan dan memberikan motivasi untuk mencegah keputusasaan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan selama setahun, terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata. “Pejabat menyapa masyarakat ini menurut saya perlu dilakukan agar masyarakat merasa memiliki pemimpin” ungkap A.A Ketut Sujana. Paiketan Krama Bali segera mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan solusi terhadap krisis ekonomi yang dialami masyarakat Bali termasuk mengusulkan pemotongan penghasilan para pejabat 30 persen untuk disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan agar bisa bertahan hidup. FGD direncakan akan di-host oleh Departemen Pariwisata Paiketan Krama Bali.

Partisipasi para pemuda sangat diperlukan untuk ikut mengatasi krisis sosial ekonomi ditawarkan oleh Ketua Departemen Pemuda dan Kaderisasi, I Kadek Adnyana, S.S. Generasi muda yang sebagian besar waktunya habis untuk online perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi berbasis digital. Adnyana mengaku telah melibatkan generasi muda dan para tokoh pemasaran untuk menyelesaikan program pasar online produk-produk pertanian dan kebutuhan yang selama ini belum digarap secara serius oleh para pemuda Bali. “Dengan teknoligi digital, saya ingin membuktikan bahwa generasi muda pun mampu merebut peluang pasar yang selama ini dikuasai oleh pihak lain” ujarnya.

Rapat yang juga membahas kebijakan pemerintah tentang kebijakan pembelajaran online. Para aktivis Paiketan Krama Bali mengaku sangat khawatir dengan efektivitas dan kualitas hasil pembelajaran online. Seperti diketahui, hampir setahun para siswa harus mengikuti proses belajar mengajar secara online. Kebijakan ini telah menimbulkan stress bagi kalangan orang tua siswa terutama mereka yang berpendidikan menengah ke bawah dan tidak bisa mengajari anak-anaknya ketika harus menjawab soal-soal dari guru di sekolah. Tidak adanya pertemuan tatap muka (sosialisasi dan penjelasan tentag mata pelajaran) ini juga telah mengakibatkan para siswa stress ketika diminta menyetor jawaban soal – soal mata pelajaran oleh gurunya. Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom., yang juga sangat concern terhadap masalah pendidikan mengaku khawatir dengan kualitas out put pembelajaran online. “Bagaimana nanti kualitas lulusan sekolah jika pengetahuan para siswa tentang mata pelajaran ini sangat lemah terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi?” tanya Nyoman Merta yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Craddha. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan menawarkan proses belajar mengajar tatap muka secara bertahap (bergilir) dengan kapasitas 25 % peserta didik dari kapasitas kelas normal.

Rapat Divisi Pawongan ini juga membahas krisis kesehatan yang dialami oleh masyarakat Bali. Menurut Ketua Departemen Kesehatan Paiketan Krama Bali, dr. Laksmi Duarsa, Sp.KK, angka penularan Covid-19 di Bali masih tertinggi justru di saat angka penularan secara nasional menurun. Oleh karena itu, rapat mengusulkan untuk mendesak pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan, menjaga imunitas, melalukan edukasi bagi masyarakat untuk menekan angka penularan Covid-19. Departemen Kesehatan Paiketan Krama Bali mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan pakar kesehatan untuk membahas pentingnya edukasi dan disiplin penerapan protokol kesehatan. “Edukasi pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan sangat penting terus disosialisasikan agar masyarakat terhindari dari Covid-19” ungkap Laksmi Duarsa.

Pentingnya edukasi bidang hukum bagi masyarakat Bali juga tak lepas dari pembahasan rapat ini. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Paiketan Krama Bali, I Wayan Gde Mardika, S.H, M.H., mengatakan, pihaknya segera melakukan kerjasama dengan Forum Desa Wisata (Dewi) untuk melakukan edukasi hukum terutama di desa-desa wisata di seluruh Bali. “Edukasi ini sangat penting karena masyarakat secara umum di desa-desa sangat awam terhadap persoalan hukum. Ini perupakan tanggung jawab moral Paiketan Krama Bali kepada masyarakat termasuk untuk menguatkan eksistensi Paiketan” ungkap Mardika.
Rapat online yang berlangsung sekitar 2,5 jam ditutup oleh Ketua Divisi Pawongan Paiketan Krama Bali, I Made Perwira Duta dengan membacakan resume dan rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2021 (BFT/DPS/mer).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*