APPMB Tolak dan Batalkan Pemberlakuan PPKM Level-3 di Akhir Tahun

Beritafajartimur.com (Badung-BALI) Rencana Pemerintah yang akan memberlakukan PPKM Level-3 mendapat tentangan keras dari APPMB (Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, red) MENOLAK dengan tegas dan meminta DIBATALKAN PEMBERLAKUAN PPKM LEVEL-3 dI AKHIR TAHUN yang tanpa dasar data & sains.

Menurut Ketua APPMB, I Wayan Puspa Negara, SP., M.Si., Keputusan tersebut terlihat konyol, lucu dan diatur semena mena sesuka hati tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan rakyat yang sudah susah akibat pandemi ini. Apa mau hal ini bisa menimbulkan Distrust (ketidak percayaan public) & Chaos (huru hara)?

“Terkait adanya informasi dari Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi yang mengatakan bahwa demi mencegah kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat di akhir tahun akan diberlakukan PPKM Level-3 di seluruh Indonesia, hal ini tentu bagi BALI sangat aneh dan nyeleneh, ditengah kita bersiap untuk Bangkit seirama dengan turunnya level PPKM ke Level-2 saat ini dan justru berharap turun terus hingga Level 1 dan bila perlu hingga Level 0 tanpa pembatasan dan menuju True Normal,” jelas Puspa Negara yang juga ketua LPPM Kelurahan Kuta dan mantan Ketua Baleg DPRD Badung.

Lebih jauh dikatakan Puspa Negara,” Dalam perspektif pariwisata Bali trend penurunan level PPKM ini telah memberi secercah harapan untuk ekonomi bisa bergerak, dimana sejak level-2, ditandai open border 14 Oktober 2021 lalu, adanya pelonggaran jam buka hingga pukul 00.00, Dine in hingga 60%, wisman domestik mulai masuk membuat kita mulai sedikit tersenyum meski masih ada Halangan Besar bagi wisatawan mancanegara masuk ke Bali akibat Regulasi yang saling bertubrukan diantara kementrian terkait seperti: Adanya proses Karantina yang tidak konsisten mulai dari 8, 5, dan kini 3 Hari. Kemudian Visa On Arrival masih dicabut dan hanya bisa masuk dengan visa B211A atau visa busines yang rumit dan perlu promotor, dimana belum berlakunya kembali Visa on Arrival, sehingga ada faktor ketidaksinkronannya mekanisme tentang keinginan wisman masuk Bali dengan mekanisme di Negara kita. Apalagi aturan mewajibkan pesawat hanya boleh landing setiap 2 jam. Aturan ini tak sesuai dengan time schedule route internasional,” sesalnya.

Dikatakan, dari 19 negara yang dibuka pemerintah tersebut dalam penilaian Puspa Negara,” memang belum potensial untuk membangkitkan pariwisata Bali. Kita (Bali, red) membutuhkan wisatawan Australia dan Turki yang belum termasuk dalam 19 negara yang boleh masuk RI. Ditambah lagi belum adanya Schedule penerbangan langsung maskapai asing ke Bali sejak 14 Oktober 2021. Itu artinya sudah sebulan lebih open border, namun belum bolehnya connecting flight masuk Bali, ini kan merupakan kendala besar masuknya Wisman ke Bali,” papar Puspa Negara.

Ditambah lagi belum ada regulasi yang sinkron yang mengarah pada kemudahan open border. Sehingga open border ini hanya halusinasi/fatamorgana untuk membangkitkan pariwisata Bali tapi tidak diikuti aturan open boarding yang memberi kemudahan masuknya wisawatan asing. Sementara disisi lain rakyat di destinasi kondisinya masih sekarat dan mati suri dan sekarang diperparah lagi dengan rencana pemberlakuan PPKM Level-3 di akhir tahun tanpa dasar Sains, data dan parameter akurat.

“Apabila aturan PPKM Level-3 diberlakukan, itu berarti jam buka hanya sampai pukul 8.00 malam dan berita ini telah tersiar dengan cepat beredar secara nasional dan ke manca negara yang mengakibatkan telah terjadi cancellation booking domestic yang massive, karena biasanya akhir tahun adalah masa PEAK SEASON kita, dimana kita berharap akhir tahun ini pariwisata kembali bergeliat meski tetap dengan aturan Prokes yang ketat dan inovatif,” terangnya.

Sambungnya,” Jika ucapan Muhajir Efendi ini benar dilaksanakan maka dipastikan Bali sebagai Destinasi tidak bisa berkutik alias  masyarakat di destinasi akan melarat & Sekarat. Saat inipun banyak owner Hotel, guest house, homestay, restaurant dan sejenisnya rela berjualan nasi jinggo untuk menyambung hidup. Demikian halnya dipastikan pelaku usaha dan masyarakat di destinasi akan mengalami kerugian lahir dan bathin atas PPKM level-3 di akhir tahun ini. Kerugian material adalah pembatalan booking akhir tahun yang sudah mulai masuk (domestic) demikian halnya beberapa event dengan Prokes pasti batal, jika dihitung-hitung bahwa pemberlakuan PPKM Level-3 di akhir tahun ini bagi pelaku usaha dan masyarakat di destinasi dipastikan Rugi Miliaran Rupiah, belum lagi kerugian maintenance yang tidak diikuti dengan keterisian tamu, habislah kita.”

Oleh karena itu, kami Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) yang terdiri dari Pekerja Pariwisata DW, Kontrak, Guide Freelance, Sopir Freelance, Sopir Konvensional, Penjual Souvenir, Tukang Massage, Pedagang Acung, Pedagang Lapak, Penjaga Destinasi, Kusir Dokar, Atraksi Musiman, hingga Suplier dan Petani, dengan ini menegaskan: Menolak pemberlakuan PPKM LEVEL-3 di akhir tahun ini yang tanpa dasar sains dan data yang akurat, sekaligus meminta aturan itu dicabut. Jika itu dipaksakan untuk diberlakukan, maka kita ditertawakan oleh dunia akan kelucuan dan kekonyolan aturan ini. Dan sebagai jaminan kami tawarkan solusi: mari memperkuat Prokes, berlomba- lomba membuat dan menunjukkan Prokes inovatif hingga setiap kita menjadi agent penzero Covid-19 menuju LEVEL 0 di tahun 2022. Sehingga ada optimisme baru untuk bangkit dan tumbuh dari keterpurukan ini. Dimana ekonomi bali berkontraksi -9,3% saat ini. Jadi kami menuntut dibatalkannya pemberlakuan PPKM level-3 di akhir tahun, biarkan level PPKM mengalir sesuai kondisi empirik dan atas dasar data data factual yang presisi, bukan berdasarkan perasaan yg sugestif, karena hal ini bisa menimbulkan Distrust dan Chaos,” tutup Puspa Negara.(BFT/BDG/Editor: Donny Parera)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*