
BERITAFAJARTIMUR.COM (JAKARTA) | Surplusnya APBN per Maret 2023 yang sampai Rp 128,5 triliun mendapat tanggapan positif dari Partai Solidaritas Indonesia, itu artinya 0,61% dari PDB Indonesia. Tapi bagaimana dengan kinerja APBD di setiap perpovinsi dan kabupaten/kota?
“Pengelolaan yang ekstra hati-hati, atau prudent dan transparan perlu juga diikuti oleh pemerintah daerah dengan secara rutin atau berkala melaporkan ke publik kinerja APBD mereka masing-masing. Masyarakat harus diedukasi mengenai anggaran daerahnya masing-masing, bagaimana membaca laporan keuangan serta pos-pos apa saja yang penting diperhatikan serta perlu dipantau bersama,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dalam keterangannya Kamis, 27 April 2023.
Dikatakan lebih lanjut, “Kita belajar dari APBN yang rutin dilaporkan oleh Menkeu, seperti kinerja sampai bulan Maret 2023 yang masih mencatatkan surplus. APBN yang surplus mencapai Rp 128,5 triliun karena realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dibanding belanjanya. Sampai akhir Maret 2023 pendapatan negara mencapai Rp 647,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 26,3% dari target APBN tahun ini sebesar Rp 2.463 triliun. Pendapatan negara ini tumbuh 29% dibanding tahun lalu.”
Lalu, “Realisasi belanja negara sampai bulan Maret mencapai Rp 518,7 triliun. Ini setara dengan 16,9% dari target pemerintah yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Mengalami kenaikan 5,7% dari total belanja Maret 2022.”
“Akan lebih menarik kalau disampaikan pula pos-pos pendapatan mana saja yang mencapai atau melebihi target. Dan pos-pos mana saja yang belum mencapai target. Begitu juga dari sisi belanjanya. Ini untuk membangun rasa kepedulian dan perhatian yang lebih detail, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya masing-masing.”
“Masyarakat di edukasi untuk lebih peduli kepada anggaran daerahnya serta kritis membacanya. Bersama-sama dengan parlemen daerahnya, sehingga eksekutif jadi lebih berhati-hati. Dengan begitu partisipasi politiknya jadi semakin bermutu dari waktu ke waktu,” kata Ketua DPP PSI itu mengakhiri perbincangan. PSI yang Pertama Deklarasi Ganjar, Tapi Tak Dianggap Oleh PDIP, Kenapa Ya?
Oleh: Andre Vincent Wenas
Seingat kita, PSI atau Partai Solidaritas Indonesia adalah parpol pertama yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres, ia dipasangkan dengan Yenny Wahid, putri Gus Dur yang memang juga pintar dan berani.
Seperti sudah banyak diketahui publik, rupanya PDIP tidak senang, katanya PSI tidak tahu etika politiklah, kurang komunikasi politiklah, dan berbagai kekurangan lainnyalah (kalau ada).
Ini fenomena yang aneh, mengapa sebuah parpol besar bisa merasa tidak senang kadernya dicapreskan oleh parpol lain? Bukankah justru ini sebuah bentuk penghormatan sebetulnya?
Lalu seorang kawan bilang, iya sih kecuali parpol besar itu punya agenda lain pada saat itu.
Agenda lain? Apa itu persisnya? Tanya saya polos.
Ya sederhana saja, wong saat itu mereka lagi habis-habisan coba mendongkrak elektabilitas putri mahkotanya. Eh ini ada parpol centil yang malah mendeklarasikan “saingan internalnya” untuk jadi Bacapres. Jelas saja mereka kebakaran jenggot dan sewot.
Sewotnya sampai sekarang, dengan menunjukan kengambekannya secara kekanak-kanakan (childish). Enggan mengakui fakta politik (bahkan yang sudah tercatat dalam sejarah kontemporer) bahwa PSI adalah parpol pertama yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres.
Kalau dilihat dari aspek bagaimana PSI bisa mencalonkan Ganjar Pranowo pada tahun lalu, sebetulnya semua amat sangat transparan. Terbuka, semua tahu, termasuk para kandidatnya pun tahu.
Pada waktu itu (akhir Februari 2022) PSI mengadakan ‘Rembuk Rakyat: Mencari Penerus Jokowi’, ini poling (jajak pendapat) secara online dan bersifat terbuka. Waktunya cukup panjang, mulai di akhir Februari 2022 sampai Oktober 2022, sekitar 8 bulan. Selama itu pula PSI menyosialisasikannya di berbagai platform media.
Lalu pada Senin, 3 Oktober 2022, PSI mengumumkan hasilnya, dari 9 kandidat. Ganjar Pranowo yang pertama, mendapat 49,96%, kemudian diikuti oleh Erick Thohir (19,96%) dan Mahfud MD (6,04%). Lalu 6 lainnya adalah: Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Najwa Shihab, Emil Dardak, Tito Karnavian dan Sri Mulyani Indrawati, yang memperoleh sekitar 3% – 5%.
Pengumumannya diliput berbagai media. Dan, diviralkan berbagai pihak. Sangat transparan.
Oh ya, beberapa pihak ada tanya, kenapa nama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak ada dalam daftar kandidat itu? Ya jelas yang satu anti-thesa Jokowi (jadi bukan penerus Jokowi), makanya tidak dimasukkan dalam ‘Rembuk Rakyat: Mencari Penerus Jokowi’. Lalu satunya lagi? Jawab sendiri saja.
Kembali ke topik utama, kenapa PSI tidak dianggap oleh PDIP?
Kalau dilihat dari kronologinya, pada awalnya memang terjadi ‘dinamika politik’ di internal partainya Ganjar sendiri. PSI tanpa ba-bi-bu dianggap telah “menyinggung” dengan mendeklarasikan Ganjar. Walaupun sebetulnya PSI hanya mengumumkan saja hasil pollingnya.
Lalu ada yang tanya, kenapa Ganjar yang menang? Ya tanyakan pada yang memilih Ganjar.
Lalu kenapa ada yang ngambek? Ya tanyakan pada yang ngambek dong.
Lalu PSI bagaimana? Ya rileks saja, keep going, moving forward! Damai di bumi, damai di hati.**
Leave a Reply