Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Hukum & Kriminal

Neta S Pane dari IPW: Apresiasi DPR Sahkan Revisi UU KPK

beritafajar by beritafajar
18 September 2019
in Hukum & Kriminal
0
Neta S Pane dari IPW: Apresiasi DPR Sahkan Revisi UU KPK
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Beritafajartimur.com (Jakarta) Perubahan adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Hanya orang aneh yang menolak perubahan. Sebab itu Neta S Pane dari Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Rapat Paripurna DPR yang sudah mensahkan revisi UU KPK.

Menurut penilaian Ketua Presidium IPW tersebut,”revisi ini sesuatu yang sangat penting dan strategis. Apalagi bagi KPK yang sudah belasan tahun berkiprah dan dalam perjalanannya banyak sekali masalah yang membuat lembaga anti rasuha itu menjadi sangat bobrok dan orang-orangnya semakin “semau gue” karena tidak ada pengawasan dan merasa full power tanpa bisa tersentuh hukum,”tegasnya dalam rilisnya kepada beritafajartimur.com, Rabu (18/9/2019). 

“Maka,”jelas Neta S Pane, “dengan adanya revisi UU ini arahnya semakin jelas untuk memperbaiki kebobrokan KPK dan sekaligus untuk menutup celah KPK menjadi lembaga otoriter atau menjadi “kerajaan sendiri dalam negara Republik Indonesia”. Sebab itu IPW memberi apresiasi pada DPR yang sudah mensahkan revisi UU KPK dalam paripurnanya,”terangnya.

Kesadaran yang harus dibangun dan harus disadari dalam revisi ini adalah bahwa di republik ini tidak ada satu lembaga negara pun yang berdiri tanpa pengawasan. Lembaga tanpa pengawasan sama artinya membiarkannya menjadi lembaga otoriter. Sehingga revisi UU KPK ini bermakna menghindari KPK menjadi lembaga otoriter dan meyakinkan bahwa pengawasan adalah sebuah kemutlakan. Selain itu revisi UU KPK ini bermakna bahwa lembaga anti rasuha itu agar tertib administratif dan tertib keuangan agar benar benar menjadi sapu bersih yang bebas dari korupsi maupun potensi korupsi. Sehingga KPK harus transparan dalam laporan keuangannya ke BPK. Selama ini KPK abai dalam laporan keuangannya, terutama dalam mempertanggungjawabkan barang barang sitaan atau rampasan dari para tersangka korupsi, sehingga muncul isu bahwa oknum-oknum KPK berkolusi dengan mafia penjualan mobil mewah.

Dengan adanya isu mafia mobil mewah di dalam KPK ini dan ditambah dengan status audit keuangan BPK terhadap KPK yang WDP, semakin menunjukkan kecurigaan besar bahwa ada masalah besar yang sangat serius di KPK, yakni masalah potensi korupsi dan kolusi di lembaga anti rasuha itu yang harus dibersihkan. Namun tidak adanya pengawasan yang maksimal, hal hal tersebut tidak bisa dibersihkan dari KPK. Apalagi oknum oknum KPK selalu rajin membuat berbagai pencitraan dan selalu rajin untuk mempropokasi internal maupun eksternalnya untuk melakukan perlawanan terhadap upaya perubahan di KPK  Seperti munculnya aksi demo tergadap pimpinan baru dan adanya revisi UU KPK.

Dikatakan, “Upaya-upaya kotor oknum-oknum KPK yang dibungkus sedemikian rupa itu membuat sebagian tokoh terkibuli, sehingga tokoh-tokoh itu tanpa melihat bukti yang otentik ikut-ikutan mengkriminalisasi dan membunuh karakter para pimpinan baru KPK. Bahkan ramai ramai ikut menolak revisi UU KPK. Mereka tidak peduli dengan kebobrokan KPK dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan barang bukti yang disita dari para tersangka korupsi. Mereka lupa bahwa banyak tersangka tidak diberi kepastian hukum dan bertahun-tahun disandera sebagai tersangka. Mereka lupa bahwa karyawan KPK itu adalah pegawai negeri yang digaji negara dan bukan LSM, yang tidak bisa seenaknya melakukan demonstrasi, apalagi demo menolak calon pimpinannya karena para pegawai KPK itu sesungguhnya terikat kode etik sebagai ASN. Semua kebobrokan di KPK ini harus dibenahi, yg tentunya harus lewat revisi UU KPK,”imbuhnya.

Ia menilai, “ada 7 poin perubahan yang disepakati paripurna DPR dalam revisi UU KPK, itu memang harus dilakukan. Sebab sebagian besar masalah dan kebobrokan KPK ada di 7 poin tersebut. Masalah-masalah yang ada di 7 poin itulah yang membuat oknum-oknum KPK lupa diri dan lupa arah bahwa tugas utama KPK adalah pencegahan korupsi dan bukan menjadi pemadam kebakaran korupsi. Artinya apa, KPK itu dibentuk agar korupsi di negeri ini perlahan-lahan hilang dan bukan makin marak. Sekarang ini yang terjadi adalah korupsi makin marak, seperti kebakaran hutan yang terjadi dimana-mana. Hal ini menunjukkan, sesungguhnya KPK gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pencegahan korupsi. Hal ini karena oknum oknum KPK hanya asyik dengan pencitraan dan publikasi sebagai selebritas pemadam kebakaran korupsi. Ke depan aksi konyol oknum-oknum KPK itu harus diubah,”pungkasnya.

Editor: Donny Parera

Previous Post

Tertimbun Longsor Galian C di Rendang, Dua Orang Tewas

Next Post

Kabandiklat: Pelatihan Dasar CPNS Untuk Pengembangan Karir

beritafajar

beritafajar

Next Post
Kabandiklat: Pelatihan Dasar CPNS Untuk Pengembangan Karir

Kabandiklat: Pelatihan Dasar CPNS Untuk Pengembangan Karir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026
Saat Tangkil ke Pura Besakih, Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani Kunjungi Posko PBMB

Saat Tangkil ke Pura Besakih, Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani Kunjungi Posko PBMB

19 April 2026
Bareskrim Turun Tangan, Sengketa Tanah Kerangan Labuan Bajo Masuk Babak Pidana

Bareskrim Turun Tangan, Sengketa Tanah Kerangan Labuan Bajo Masuk Babak Pidana

27 April 2026
Implosi Politik yang Mengarah ke Pemilu 2029: Prabowo dan Gerindra Bersama Jokowi dan PSI

Implosi Politik yang Mengarah ke Pemilu 2029: Prabowo dan Gerindra Bersama Jokowi dan PSI

27 April 2026

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

6 Mei 2026
Pasokan LPG Non-Subsidi ke Labuan Bajo Ditambah, 616 Tabung Siap Tiba 13 Mei

Pasokan LPG Non-Subsidi ke Labuan Bajo Ditambah, 616 Tabung Siap Tiba 13 Mei

6 Mei 2026
Ribuan Tersangka Narkotika Diciduk Polda Riau Sampai April 2026

Ribuan Tersangka Narkotika Diciduk Polda Riau Sampai April 2026

6 Mei 2026
Suasana Haru Selimuti Tahlilan Almarhumah RR di Mes Karyawan Le Dupar

Suasana Haru Selimuti Tahlilan Almarhumah RR di Mes Karyawan Le Dupar

6 Mei 2026

Recent News

Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

6 Mei 2026
Pasokan LPG Non-Subsidi ke Labuan Bajo Ditambah, 616 Tabung Siap Tiba 13 Mei

Pasokan LPG Non-Subsidi ke Labuan Bajo Ditambah, 616 Tabung Siap Tiba 13 Mei

6 Mei 2026
Ribuan Tersangka Narkotika Diciduk Polda Riau Sampai April 2026

Ribuan Tersangka Narkotika Diciduk Polda Riau Sampai April 2026

6 Mei 2026
Suasana Haru Selimuti Tahlilan Almarhumah RR di Mes Karyawan Le Dupar

Suasana Haru Selimuti Tahlilan Almarhumah RR di Mes Karyawan Le Dupar

6 Mei 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur