Beritafajartimur.com (Labuan Bajo) Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula akhirnya buka suara terkait polemik soal lahan usaha II yang hilang milik warga Translok UPT Nggorang, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Menurut Gusti Dula bahwa memang benar ada sertifikat lahan usaha II milik warga Translok namun menurut Dula lahannya tidak ada. Hal tersebut disampaikan Gusti Dula Kamis, 09 Januari 2020. Pernyataan Dula sangat bertentangan dengan isi surat klarifikasinya kepada Mensetneg pada pada tanggal 13 Maret 2019 mengirim surat jawaban ke Kemensesneg dengan Nomor TKT. 560/24-Trans/III/2019. “Pada waktu itu juga tidak pernah menjanjikan kepada Transmigran akan mendapat lahan 2 ha karena luas tanah yang tersedia di UPT Nggorang tidak mencukupi untuk mendapatkan 2 ha bagi 200 kk,” ujar Dula dalam suratnya.
Gusti Dula menjelaskan bahwa kemungkinan lahan warga yang hilang itu karena ada kesalahan pada saat pengukuran sehingga menyebabkan sertifikat yang keliru. Saat media ini meminta penjelasan maksud Dula soal sertifikat yang keliru apakah karena kesalahan BPN pada saat itu, Dula hanya menjawab bahwa sertifikat yang keliru. “Tapi kan pak, yang terbit sertifikat itu kan BPN. Apakah yang salah itu BPN?” Tanya media ini. “Sertifikat yang keliru. Kalau BPN salah ya salah,” ujarnya.
Sementara itu, Gusti Dula berharap agar Agraria bisa turun ke lokasi Translok untuk melakukan pengecekan di lokasi dan melakukan penataan ulang. Karena menurut informasi yang dihimpun oleh Dula bahwa lokasi lahan usaha II itu berada di atas tanah sekolah dan lahan sawah milik orang lain. Namun pernyataan Dula hanya berlandaskan kemungkinan dan informasi tanpa ada data yang menjadi acuan.
Selain itu, saat ditanya bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemda Manggarai Barat terkait nasib lahan 200 ha milik 200 kk warga Translok, Dula hanya menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menangani karena tidak ada lahan. “Ya bagaimana kita menangani sejauh tidak ada lahannya,” ujar Bupati Gusti Dula.
Berikut petikan wawancara Bupati Mabar dengan wartawan:
Wartawan: Bagaimana tanggapan Anda soal lahan usaha II milik warga Translok yang hilang tetapi SHM- nya ada?
Bupati: komentarnya kalau mau apa ya tertibkan lagi.
Wartawan: Apakah betul tidak ada itu lahan basah (lahan usaha II) dan tidak ada itu sertifikat?
Bupati: saya juga kurang terlalu tau itu barang barang. Yang saya tahu ada itu sertifikat tidak bisa dibagi karena tidak ada lahannya.
Wartawan: tapi memang (apakah) betul ada sertifikat (lahan usaha II)?
Bupati: Informasinya begitu (ada sertifikat) ada di Dinas Nakertrans.
Wartawan: Pak Bupati dapat informasi (soal lahan dan sertifikat) dari bawahan atau dari Kadis (Kadis Nakertrans) langsung?
Bupati: Dari ceritra banyak orang.
Wartawan: Bukan dari Kadisnakertrans?
Bupati: ya dari Nakertrans, banyak orang juga semua orang juga omong begitu. Ada sertifikat tetapi lahannya rumah sekolah, sawah orang punya, penduduk punya rumah.
Wartawan: Itulah alasan Bupati Manggarai Barat tidak membagi itu (sertifikat) pak ya?
Bupati: Membagi bagaimana ko kalau lahan tidak ada (sambil ketawa).
Wartawan: Warga (Translok) kan memiliki sejumlah data terkait lahan usaha II.
Bupati: Makanya menurut saya mendata ulang, survey, rekon dari BPN, Agraria. Nah semua turun ke sana (Translok) kalau mau dapat data yang benar.
Wartawan: Sejauh ini bagaimana penanganan Bupati Manggarai Barat?
Bupati: Tidak ada penanganan sepanjang tidak ada lahan untuk dibagi sertifikatnya. Selesai.
Wartawan: Bupati Manggarai Barat tetap ngotot untuk tidak membagi sertifikat itu?
Bupati: Bagaimana membagi kalau orang punya lahan di sana turun temurun kerja sawah, rumah tinggal, gereja malah ada tanah sekolah.
Wartawan: Tapikan pak ada (surat) pelepasan (hak) dulu.
Bupati: Mungkin pelepasan itu lokasi tidak pasti atau tidak survey dulu.
Wartawan: Siapa sesungguhnya yang salah hal ini pak?
Bupati: semua yang salah ya salah. Saya tidak bisa tentukan siapa yang salah.
Wartawan: BPN yang menerbitkan sertifikat, apakah BPN yang salah?
Bupati: a…a…kalau memang dari segi persoalannya ya mengapa sampai ada sertifikat. Karena sertifikat yang keliru orang sudah tinggal di situ pemilik tanah, ada sekolah, ada sawah ya berarti sertifikat yang keliru.
Wartawan: Ya Sertifikat itu kan diterbitkan oleh BPN, apakah BPN yang salah?
Bupati: Sertifikat yang keliru.
Wartawan: Tapikan sertifikat itu diterbitkan oleh BPN pak?
Bupati: Saya tidak tahu.
Wartawan: Oh Bapak tidak tidak tahu siapa yang menerbitkan sertifikat itu?
Bupati: Karena informasi ada sertifikat ada karena lokasinya sudah dimiliki orang.
Wartawan: BPN pada saat ukurkan tahu mana lahan orang dan mana lahan (yang sudah ada) pelepasan hak, kan begitu.
Bupati: Ya kalau memang nilai BPN salah ya salah BPN to.
Wartawa: mohon pertegas pak bahwa Bupati Manggarai Barat nilai BPN yang salah ya Pak?
Bupati: Kan kamu sendiri yang tahu kok tanya saya lagi.
Menanggapi pernyataan Bupati Manggarai Barat, Gusti Dula, Koordinator perjuangan lahan usaha II Translok, Saverinus Suryanto, menilai Bupati Manggarai Barat pemimpin yang tidak bertanggungjawab. “Jelas tidak bertanggung jawab ya karena dia tahu bahwa ada sertifikat tetapi dia tidak melakukan upaya pencarian solusi. Kasian warganya yang 22 tahun hidup terkatung katung,” ujarnya, Jumat 10 Januari 2020. Saverinus Suryanto meminta Bupati untuk berbicara berdasarkan data yang pasti. Sehingga dalam upaya pencarian solusi, Bupati mnggunakan data sebagai acuan. Bukan berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. “Koordinasilah dengan Kadisnakertrans pasti ada data di sana. Kami minta Bupati Dula jangan anggap enteng persoalan ini. Ini persoalan serius. Jadi harus ditangani secara serius pula,” ujarnya.(BFT/LBJ/Rio)
