LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM,-Pemerintah mendorong penataan ruang dan pengembangan kawasan pertanian di wilayah utara Pulau Flores sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan lokal yang menopang sektor pariwisata nasional, terutama di kawasan super prioritas Labuan Bajo.
“Pariwisatanya sudah bagus, tapi kan kebutuhan dasar manusia itu makan, Bapak-Ibu. Saya dengar telur saja masih diimpor dari Bali dan Jawa. Masa sih ayam nggak hidup di Flores?” ujar
Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Nazieb Faizal, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menunjukkan adanya isu serius dalam tata ruang dan perencanaan ekonomi wilayah.
“Kita tata ruangnya. Gimana caranya supaya telur ini sebisa mungkin tidak impor dari pulau lain. Ada demand di sini, tinggal bagaimana supply-nya kita dorong dari Flores untuk Flores oleh Flores,” ujarnya menekankan.
Ia menambahkan, pemerintah bersama Gubernur NTT dan pejabat terkait tengah merancang pengembangan “ring utara Flores” kawasan pertanian terpadu yang akan menjadi penopang utama kebutuhan bahan makanan, terutama untuk mendukung aktivitas wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.
“Jadi jangan hanya buat jalan, tapi arahkan agar kawasan utara ini jadi sumber pasokan pangan. Ini hal sederhana tapi berdampak besar,” ujarnya.
Selain sektor pangan, penataan ruang juga disebut memiliki urgensi besar bagi investasi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Menurutnya, tata ruang bukan sekadar rencana, melainkan pintu masuk investasi menuju negeri yang makmur dan sejahtera.
“Kalau tertib tata ruang, hasilnya rapi dan efisien. Tapi kalau tidak tertib, biayanya jauh lebih besar-bencana, konflik sosial, hingga kawasan kumuh. Itu yang kita hindari,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarwilayah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, melainkan turut menarik kabupaten sekitarnya seperti Ngada, Ende, hingga Nagekeo.
“Labuan Bajo maju sendiri tidak cukup. Kabupaten sekitarnya harus ikut tertarik secara ekonomi. Jadi PKN-nya di sini, tapi daerah lain juga hidup,” terangnya.
Selain mendorong penataan ruang dan pengembangan kawasan pertanian di wilayah utara Pulau Flores, Nazieb Faizal
juga menegaskan komitmennya mempercepat penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Bali-Nusra.
Upaya ini dilakukan guna memperkuat fondasi pembangunan, membuka ruang investasi, dan memastikan arah pembangunan daerah lebih sinkron dan berkelanjutan.
“Beliau sangat konsen terhadap percepatan ini. Barangnya mungkin tidak terlalu tinggi nilainya, tapi mohon dengan semangat bersama, kita benahi tata ruang daerah kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total rencana tata ruang yang telah disusun, 44 RTRW telah rampung, sementara 71 lainnya masih dalam proses penyusunan. Melalui forum tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat seluruh proses menjadi 252 dokumen RTRW yang tuntas dan sinkron.
“Forum ini menjadi kesempatan one-on-one. Kabupaten mana yang belum selesai, silakan sampaikan kendalanya. Kita bantu cari solusi bersama,” tegasnya.
RTRW, lanjutnya, kini menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Pembangunan Dunia, karena penataan ruang yang tertib diyakini mampu membuka ruang investasi yang lebih luas dan efisien.
“Kalau tata ruangnya beres, investasi akan lebih cepat masuk dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan Special Planning Policy (Kebijakan Ruang Spasial) untuk sinkronisasi lintas sektor. Pejabat tersebut menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, baik di darat, laut, maupun udara.
“Para kepala dinas tata ruang harus sering berkoordinasi dengan TNI untuk wilayah udara dan pertahanan, serta dengan Kementerian ESDM dan KKP untuk aspek bawah tanah dan laut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah daerah yang belum menuntaskan penyusunan RTRW, seperti Kabupaten Manggarai Timur, yang akan mendapatkan pendampingan teknis maupun dukungan pendanaan.
“Daerah-daerah yang belum menyusun RTRW akan kita bantu, baik melalui dukungan teknis dari RTRW-PPM maupun bantuan pendanaan,” jelasnya.
Pemerintah berharap, dengan percepatan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, penataan ruang di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat menjadi contoh pembangunan wilayah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)
