Oleh Andre Vincent Wenas
Sederhana saja, pada pemilu tahun 2029 ikut arahan Jokowi. Beliau yang sudah terbukti menyelamatkan Indonesia dari himpitan krisis global pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia, sekaligus berhasil menempatkan Indonesia di kursi terhormat dalam panggung dunia.
Wejangan dan nasihat beliau tentu patut kita dengarkan, kita kaji untuk kemudian kita terapkan. Ditengah dinamika global yang diwarnai perubahan tak terduga dan tiba-tiba kita perlu rendah hati untuk menyimak wejangan seorang negarawan sejati.
Bukan sebagai capres atau cawapres. Sama seperti di tahun 2024, kemana arah telunjuk Jokowi mengarah, maka kesitu pula kiblat politik nasional akan mengarah. Bukan karena jabatannya, ia sudah bukan presiden, tapi wibawa politiknya akibat masih dicintai rakyat.
Approval rating yang mencapai 82 persen cukup menjawab itu, ditengah upaya-upaya penyinyiran soal ijazah Jokowi yang sekarang ijazah Gibran juga dipersoalkan, entah nanti akan digugat juga ijazah Kaesang dan Jan Etes? Kita lihat saja. Tapi faktanya ia masih dicintai rakyat.
Dengan membawa kasus ijazah ini ke ranah penegakan hukum sebetulnya Jokowi ingin mendidik warga negara Indonesia melek hukum dan menghormati hukum. Juga kepada para penyinyir dan para sponsornya agar semakin matang dan dewasa dalam berpolitik. Tidak menempuh cara-cara kampungan layaknya orang yang tidak berbudaya.
Tinta emas sejarah kontemporer Indonesia juga mencatat, keketuaan Indonesia di G20 yang fenomenal, dimana kita pernah pernah memegang Presidensi G20 pada tahun 2022. Ini merupakan kali pertama Indonesia memimpin forum terhormat di panggung dunia.
Periode presidensi itu berlangsung 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022, waktu itu pasca serah terima dari Italia pada KTT G20 di Roma pada 31 Oktober 2021.
Kita tidak lupa denga tema Presidensi Indonesia yang berbunyi “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat” pasca krisis global akibat virus Corona.
Presiden Joko Widodo membuka masa Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 dengan menekankan bahwa Indonesia ingin kepemimpinan G20 menghasilkan kerja sama nyata, bukan sekadar seremoni. Khas Jokowi yang kerja nyata bukan dengan menampilkan tumpukan laporan berjilid-jilid.
Waktu itu, ada tiga prioritas utama yang dicanangkan sebagai agenda presidensi Indonesia. Pertama, prioritas arsitektur kesehatan global, yang berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi pandemi, vaksin dan sistem kesehatan global. Kedua, Transformasi ekonomi digital yang berfokus pada digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan dan pembayaran digital. Ketiga, transisi energi berkelanjutan yang berfokus pada energi bersih, pembiayaan transisi dan perubahan iklim.
Di sini Indonesia menggunakan posisi ketua untuk membawa perspektif negara berkembang dan negara Global South ke dalam G20. Pemerintah juga menekankan prinsip inklusivitas, sehingga pemulihan ekonomi tidak hanya menguntungkan negara maju. Ingat “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat” pasca krisis global pandemi Covid-19.
Di jalur keuangan, Indonesia juga mendorong enam agenda, antara lain strategi dan kebijakan keluar dari pandemi, mengatasi “scarring effect” pandemi, sistem pembayaran di era digital, sustainable finance, inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM, serta perpajakan internasional. Ini enam agenda global finance yang patut masih jadi perhatian kita sampai saat ini.
Masa presidensi Indonesia diakhiri dengan klimaks acara yaitu KTT G20 di Bali. KTT berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 15 sampai 16 November 2022. KTT itu menghasilkan G20 Bali Leaders’ Declaration. Indonesia kemudian menyerahkan Presidensi G20 kepada India pada akhir November 2022 untuk dilanjutkan.
Jangan lupa, resolusi KTT ini juga berkaitan dengan agenda transisi energi dan sustainable finance. Presidensi G20 Indonesia sebenarnya mempunyai hubungan langsung dengan isu deforestasi, pembiayaan hijau, ekonomi rendah karbon, dan perlindungan ekosistem. Semua isu ini amat sangat relevan dengan peristiwa karhutla baru-baru ini yang bikin kita semua prihatin.
Tahun 2029 nanti adalah tahun politik, saat pemilu diselenggarakan. Saatnya kita memilih pemimpin bangsa untuk menakhodai bahtera Indonesia mengarungi pelayarannya menuju pelabuhan “Indonesia Emas” di tahun 2045.
Secara gamblang beliau sudah menyampaikan komitmennya, “Prabowo-Gibran dua periode”. Terlalu jelas, tak perlu interpretasi macam-macam. Jokowi pun sudah menyatakan akan bekerja keras dan mati-matian untuk PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep pun menyambutnya dengan komitmen yang tak kalah bikin merinding, kita akan “peras darah” untuk PSI.
Mengapa PSI? Apakah parpol yang ada sekarang sudah tidak mampu mengisi wahana perpolitikan bangsa dengan baik dan benar? Sehingga sampai-sampai seorang negarawan sekaliber Jokowi merasa perlu “bekerja keras dan mati-matian untuk PSI”?
Kita justru ingin mengundang diskusi dan dengan ini membuka wacana intelektual di ruang publik.
Ya, mengapa PSI? dan apakah parpol yang ada sekarang sudah tidak mampu mengisi wahana perpolitikan bangsa dengan baik dan benar? Sehingga sampai-sampai seorang negarawan sekaliber Jokowi merasa perlu bekerja keras dan mati-matian untuk PSI?
Silahkan.
_Andre Vincent Wenas, MM.,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta._
