Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Pemerintah & Legislatif

Sil Syukur Soroti SPB Tengah Malam Kapal Putri Sakinah di RDP DPRD Mabar

beritafajar by beritafajar
14 Februari 2026
in Pemerintah & Legislatif
0
Sil Syukur Soroti SPB Tengah Malam Kapal Putri Sakinah di RDP DPRD Mabar
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Manggarai Barat dan KSOP Kelas II Labuan Bajo pada Senin (10/2/2026) menguak berbagai persoalan krusial tata kelola pelayaran wisata.

Anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Sil Syukur, secara terbuka menyoroti dugaan kejanggalan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal wisata pada tengah malam hingga dugaan praktik pungutan Rp10 juta per kapal yang dinilai dibiarkan terjadi.

Dalam forum resmi tersebut, Sil menyinggung kapal wisata Sakinah atau Putri Shakiha yang disebut-sebut mendapatkan SPB di atas pukul 23.00 Wita. Menurutnya, waktu penerbitan tersebut berada di luar kelaziman administrasi negara dan patut dipertanyakan secara terbuka demi transparansi.

“Kalau benar SPB bisa keluar jam 11 malam ke atas, ini di luar kebiasaan negara. Artinya KSOP berkantor 24 jam. Bagus kalau begitu, tapi mekanisme dan dasarnya harus dijelaskan secara terang kepada publik,” kata Sil.

Ia juga menyinggung informasi yang beredar di lapangan mengenai dugaan keterkaitan kepemilikan kapal dengan pihak tertentu di lingkungan KSOP. Meski menegaskan tidak ingin menuduh, Sil menilai isu tersebut harus dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan saya salah. Tapi kalau cerita ini benar, wajar publik bertanya-tanya kenapa ada perlakuan yang terkesan istimewa,” ujarnya.

Dugaan Pungutan Rp10 Juta per Kapal Disorot Tajam

Tak berhenti di soal SPB, Sil Syukur juga menyoroti dugaan praktik pungutan sebesar Rp10 juta per kapal dalam proses pengurusan clearance dan SPB kapal wisata. Dugaan pungutan tersebut disebut telah berlangsung lama dan menjadi keluhan para pelaku usaha pelayaran di Labuan Bajo.

“Saat ada pungutan Rp10 juta per kapal, KSOP seolah hanya diam, nonton saja. Ini aneh. Seakan-akan praktik ini dibiarkan berjalan,” tegas Sil.

Ia menilai, jika benar pungutan tersebut terjadi dan diketahui oleh pihak KSOP, maka hal itu merupakan persoalan serius yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Sil menegaskan, KSOP tidak bisa lepas tangan dengan alasan pungutan dilakukan oleh pihak lain.

“KSOP ada di situ, melihat proses itu berjalan. Tapi ketika ada masalah, lalu bilang itu bukan urusan kami. Ini yang saya bilang pembiaran,” ujarnya.

Sil juga membandingkan kondisi saat ini dengan praktik di masa lalu, ketika dirinya masih aktif sebagai pelaku usaha wisata. Menurutnya, proses clearance kapal sebelumnya dilakukan secara langsung dan transparan.

“Dulu saya juga pelaku wisata. Urus clearance langsung ke pemilik kapal atau nahkoda. Tidak ada pihak perantara. Sekarang semua harus lewat pihak tertentu, dan di situlah muncul dugaan pungutan ini,” kata Sil.

Dinilai Merugikan Daerah dan Masyarakat

Sil menegaskan bahwa dugaan pungutan Rp10 juta per kapal tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat dan daerah. Praktik semacam itu, menurutnya, berpotensi menaikkan biaya operasional kapal, yang pada akhirnya dibebankan kepada wisatawan dan merusak citra pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super premium.

“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, yang rugi bukan hanya pengusaha, tapi masyarakat dan daerah. Ini merusak kepercayaan publik dan mencederai nama baik Labuan Bajo,” tegasnya.

Sil pun mendesak KSOP untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan pungutan tersebut, termasuk sejauh mana institusi mengetahui dan menyikapi praktik yang diduga terjadi di lapangan.

DPRD Tegaskan Akan Mengawal

Menutup pernyataannya, Sil menegaskan DPRD Manggarai Barat akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia meminta agar tata kelola pelayaran wisata di Manggarai Barat dibenahi secara menyeluruh, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah.

“Ini bukan soal menyerang siapa pun. Ini soal keadilan, transparansi, dan tanggung jawab negara. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan di rumahnya sendiri,” pungkasnya.

RDP tersebut menegaskan kembali ketegangan antara DPRD dan KSOP terkait pengelolaan pelayaran wisata di Manggarai Barat, sekaligus membuka ruang desakan publik agar pemerintah pusat dan aparat pengawas turun tangan memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan daerah dan masyarakat.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)

Previous Post

Valentine, Saatnya Perempuan Menjaga Martabat dan Mencintai Diri

Next Post

SMK TI Bali Global Denpasar Kembali Gelar berbagai Lomba Memperebutkan Piala Prof Bandem

beritafajar

beritafajar

Next Post
SMK TI Bali Global Denpasar Kembali Gelar berbagai Lomba Memperebutkan Piala Prof Bandem

SMK TI Bali Global Denpasar Kembali Gelar berbagai Lomba Memperebutkan Piala Prof Bandem

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

10 Mei 2026
Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

10 Mei 2026
Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

11 Mei 2026
AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

10 Juni 2026
Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

1

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0
Gandeng Media, Imigrasi Klungkung Perkuat Edukasi dan Inovasi Layanan Keimigrasian

Gandeng Media, Imigrasi Klungkung Perkuat Edukasi dan Inovasi Layanan Keimigrasian

11 Juni 2026
Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Lubuk Pakam

Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Lubuk Pakam

11 Juni 2026
Antisipasi Dinamika Politik Sejak Dini, Polda Bali Perkuat Sinergi dengan Parpol, Organisasi Kepemudaan, dan Penyelenggara Pemilu

Antisipasi Dinamika Politik Sejak Dini, Polda Bali Perkuat Sinergi dengan Parpol, Organisasi Kepemudaan, dan Penyelenggara Pemilu

11 Juni 2026
‎Dari Harapan jadi Kekecewaan: 5 Tahun tanpa Tersangka, Syamsul Erikson Siahaan Tantang Integritas Polda Sumut ‎

‎Dari Harapan jadi Kekecewaan: 5 Tahun tanpa Tersangka, Syamsul Erikson Siahaan Tantang Integritas Polda Sumut ‎

11 Juni 2026

Recent News

Gandeng Media, Imigrasi Klungkung Perkuat Edukasi dan Inovasi Layanan Keimigrasian

Gandeng Media, Imigrasi Klungkung Perkuat Edukasi dan Inovasi Layanan Keimigrasian

11 Juni 2026
Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Lubuk Pakam

Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Lubuk Pakam

11 Juni 2026
Antisipasi Dinamika Politik Sejak Dini, Polda Bali Perkuat Sinergi dengan Parpol, Organisasi Kepemudaan, dan Penyelenggara Pemilu

Antisipasi Dinamika Politik Sejak Dini, Polda Bali Perkuat Sinergi dengan Parpol, Organisasi Kepemudaan, dan Penyelenggara Pemilu

11 Juni 2026
‎Dari Harapan jadi Kekecewaan: 5 Tahun tanpa Tersangka, Syamsul Erikson Siahaan Tantang Integritas Polda Sumut ‎

‎Dari Harapan jadi Kekecewaan: 5 Tahun tanpa Tersangka, Syamsul Erikson Siahaan Tantang Integritas Polda Sumut ‎

11 Juni 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur