BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Manggarai Barat menjadi momentum reflektif bagi para tokoh penggagas dan pejuang pembentukan daerah ini. Sejumlah eksponen pejuang pemekaran Manggarai Barat menggelar temu kangen dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, membangkitkan kembali ingatan kolektif tentang jalan panjang dan berliku menuju lahirnya kabupaten di ujung barat Flores tersebut.
Pertemuan yang berlangsung secara informal ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Matehus Hamsi, Ahmad Sahbu, Rofinus Rahmat, Marthen Mitar, Fery Adu, serta tokoh-tokoh eksponen lainnya. Seluruh peserta diberi ruang yang sama untuk menceritakan pengalaman, dinamika, dan pergulatan perjuangan saat Manggarai Barat masih diperjuangkan sebagai daerah otonom baru.
Suasana pertemuan berlangsung harmonis. Canda, tawa, dan nostalgia menyelimuti diskusi yang sarat nilai sejarah itu. Namun di balik keakraban tersebut, tersimpan satu tekad besar: sejarah pembentukan Kabupaten Manggarai Barat harus dicatat secara resmi dalam bentuk buku.
Para pejuang sepakat bahwa sejarah lahirnya Manggarai Barat tidak boleh berhenti pada cerita lisan semata. Mereka menilai perlu ada dokumentasi tertulis yang terverifikasi, ilmiah, dan dapat menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah, generasi muda, hingga anak cucu di masa depan.
Gagasan pembukuan ini dinilai semakin relevan karena dua tahun ke depan Manggarai Barat akan memasuki usia 25 tahun atau Pesta Emas. Kehadiran buku sejarah pada momentum tersebut dianggap sebagai penghormatan terhadap perjuangan kolektif para eksponen.
“Cerita-cerita ini harus diverifikasi, narasumbernya harus tepat, dan ditulis oleh mereka yang benar-benar terlibat langsung. Kami ini pelaku sejarah, dan dalam konteks Manggarai Barat, kami adalah pemenang karena perjuangan ini berhasil,” ujar Dus Barat Daya salah satu perwakilan pejuang.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pejuang eksponen, Dus Barat Daya, juga mengulas perbedaan pandangan mengenai penetapan hari ulang tahun Manggarai Barat. Menurutnya, terdapat tiga tanggal penting yang selama ini menjadi rujukan.
Pertama, 17 Juli, yang dirayakan pada masa Bupati pertama Manggarai Barat, Fidelis Pranda, sebagai tanggal peresmian daerah secara seremonial di Labuan Bajo oleh Menteri Dalam Negeri saat itu.
Kedua, 25 Februari, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada masa kepemimpinan Gusti Dulla, merujuk pada tanggal pengesahan Undang-Undang oleh Presiden di Jakarta.
Ketiga dan inilah yang diyakini para eksponen pejuang sebagai hari lahir yang sesungguhnya adalah 27 Januari, yakni tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 oleh DPR RI dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara, Senayan.
“Kalau tidak ada pengesahan DPR pada 27 Januari, maka tidak mungkin ada 25 Februari atau 17 Juli. Kami semua hadir dan menyaksikan langsung peristiwa itu,” tegas Dus Barat Daya, seraya mengibaratkannya dengan 17 Agustus sebagai Hari Lahir Indonesia, bukan 18 Agustus.
Dalam kesempatan yang sama, Matehus Hamsi menyampaikan sekapur sirih reflektif atas perjalanan 23 tahun Manggarai Barat. Ia bersyukur atas berbagai kemajuan yang dirasakan masyarakat, baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur.
Ia juga mengungkapkan fakta perjuangan di balik layar. Pada masa awal, perjuangan pemekaran dibiayai secara swadaya karena pemerintah saat itu belum memberikan dukungan anggaran. Ia sendiri berperan sebagai bendahara perjuangan.
“Setelah rekomendasi keluar, baru kami diberi dana Rp43 juta untuk 21 orang berangkat ke Jakarta guna mengikuti pengesahan Undang-Undang,” ungkapnya.
Matehus juga mengisahkan dinamika politik kala itu, termasuk penolakan awal dari Bupati Manggarai induk, Anton Bagul Dagur. Namun melalui pendekatan budaya dan dialog intensif, rekomendasi akhirnya dikeluarkan pada Maret 2003, membuka jalan menuju pengesahan undang-undang pemekaran.
Para pejuang berharap, di usia ke-23 ini, Manggarai Barat terus bergerak menuju cita-cita awal pembentukannya: mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan itu juga disematkan kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, agar perhatian terhadap Manggarai Barat terus berlanjut sebagaimana pada masa sebelumnya.
Hasil diskusi dan refleksi para pejuang ini, menurut Matehus Hamsi, akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Yulianus Weng, sebagai masukan berharga dalam merawat ingatan sejarah dan arah pembangunan daerah ke depan.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)












