Beritafajartimur.com (Jakarta)
Penanganan demo pendukung capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada 21-22 Mei 2019 didepan Kantor KPU dan Bawaslu yang disusupi massa radikal dalam pandangan Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies Dr. Jerry Massie, MA., PhD., jika dimungkinkan dibentuknya tim pencari fakta.
“Memang dalam kasus ini perlu juga ada tim pencari fakta. Alasan utamanya adalah agar publik lebih mengetahui akan aksi ini. Benar atau salah semua kembali ke publik,”ujar Jerry Massie.
Dikatakan, “Memang ada isu HAM yang bakal di goreng. Kembali politik kompor akan dimainkan dengan memanas-manasi. Jika memang polisi melakukan tindakan pengamanan sudah sesuai SOP atau prosedural yang berlaku maka jangan menyalahkan polisi,”tegasnya.
Disebutkan, dimanapun dalam pilpres akan muncul intrik dan konspirasi terutama dari pihak yang kalah. Namun bukan tidak mungkin pihak yang menang melakukan hal demikian. Barangkali untuk mengamankan posisi dan mempertahankan kekuasaan maka akan dilakukan siasat juga. Namanya politik adalah siasat, strategi dan manifesto.
Meskipun aparat kepolisian telah menangkap pentolan, tapi yang paling penting adalah siapa dalang utamanya inilah yang belum diungkap oleh aparat. “Kalau dalam permainan catur yang ditangkap baru bidak dan kuda. Sedangkan Rajanya belum,”ungkap Jerry Massie.
Menurutnya, ke depan politik balas dendam pasti akan ada. Jadi harusnya perlu pemikiran konstruktif juga jangan politik membabi-buta. Paling semua dosa-dosa akan diungkit mulai pelanggaran HAM sampai kematian 554 pimpinan/anggota KPPS.
“Kalau bilang pihak 01 yang benar semua agak keliru, begitu pula pihak 02 yang paling benar maka mustahil. Jadi possible and impossible tetap ada. Paling penting secara esensi apa inti persoalannya, eksistensinya atau keberadaannya seperti apa dan bagaimana langkah hukum yang diambil dengan melihat asas praduga tidak bersalah,”jelasnya.
Ditambahkan, “Kalau rencana makar sebetulnya untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Ini persis terjadi di Turki. Yang mana ribuan orang baik dari militer sampai sipil melakukan tindakan makar. Dalam hal ini secara subjek dan objek ada dua. Pertama, pilpres dan kedua pemerintahan. Saya nilai pihak pendukung 02 terlalu arogan mendukung pasangan capres dan cawapres tanpa melihat impact (dampak) dan risk (resiko). Polisi dalam hal ini perlu memisahkan dan mencermati mana tidakan makar, mana pencemaran nama baik presiden, mana kudeta, mana pilpres. Jangan semuanya dianggap makar,”terangnya.
Untuk pemenangnya semua ada di tangan MK. Jangan lagi ada tindakan mengacaukan situasi tapi bikinlah lebih kondusif.Sejatinya, etika situasional juga perlu dikedepankan. Saya sangat tidak setuju harkat martabat presiden diinjak-injak. Terlepas dari kesalahan dan kekuarangan, jangan main hina dan cemooh terhadap kepala negara. Ini perbuatan tak terpuji. Saya nilai semua yang terjadi lantaran over fanatisme atau fanatik yang terlalu berlebihan tanpa ada kontrol. Bisa saja dikatakan out of control. Ini merupakan pelajaran jangan sampai terjadi lagi. **
Editor: Donny Parera
