Beritafajartimur.com (Badung, Bali)
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, pagi tadi, Rabu (4/9) sekitar pukul 10.00 wita hadir di ” The 3th World Parliamentary Forum on Sustainable Development” yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya di Bali. Dan tahun 2019 ini diikuti 35 negara dengan total peserta/delegatus sebanyak 120 orang.
Wapres Yusuf Kalla didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose dan diterima oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dan Wakil Ketu DPR RI Fadly Zon.
Wapres Yusuf Kalla dalam amanatnya dihadapan delegasi mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan konferensi.
“Saya mengucapkan selamat datang kepada para delegasi dan selamat menikmati Bali yang merupakan salah satu kawasan wisata utama dunia dan kawasan wisata ternama Indonesia,”kata Wapres Yusuf Kalla.
“Melalui forum parlemen sedunia ini, saya ingin menyampaikan bahwa ketimpangan pembangunan dalam bidang politik yang dialami hampir di semua negara tidak terlepas dari adanya kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi,”nilai Yusuf Kalla.
Selain hal tersebut, Yusuf Kalla melihat problem yang sama dialami setiap negara terutama dalam penyediaan sanitasi lingkungan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih bagi warga negaranya.
“Dalam kasus Indonesia sendiri, keterdiaan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, pendidikan dan kesehatan masih menjadi kendala yang dihadapi negara,”ujar Wapres.
Untuk menuntaskan masalah-masalah seperti disebutkan di atas, menurut Wapres Yusuf Kalla, membutuhkan kerja sama antarnegara agar secara bersama-sama mengatasinya lantaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Melalui forum parlemen ini, saya mengajak para delegasi untuk mendiskusikan dan merumuskan kiat-kiat untuk mengatasi problem yang hadapi bersama. Tentu melalui terbangunnya akses ekonomi inklusif yang bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak hidupnya,”harapnya sembari menambahkan fungsi anggota parlemen amat sangat strategis jika dilihat dari fungsi legislasi dan kontrol kepada pemerintahan di suatu negara.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon mengungkapkan beberapa masalah aktual yang kini lagi viral di negara kita. Diantaranya rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Utara (Kaltara). Ia nyatakan ketidaksetujuannya akan rencana Presiden Jokowi tersebut. Dalam pandangan Fadly Zon,pemindahan tersebut sangat kontra produktif, selain biaya sangat tinggi juga belum terlalu urgen saat sekarang untuk pemindahan ibukota. Saat ini, kondisi Kota Jakarta baik-baik saja. Apalagi sekarang sudah ada MRT (monorel trem, red) untuk transportasi massal. Tinggal dibenahi manajemennya.
“Pemindahan ibukota ke Kalimantan belum terlalu urgen. Juga biayanya sangat tinggi. Tidak cukup 460 miliar. Harus tiga kali lipat dari itu baru cukup. Bayangkan pemindahan ASN naik pesawat ke Kalimantan tinggi lho. Belum perumahannya. Kalau mau, kita bisa meniru Malaysia yang memindahkan ibukotanya dekat dengan pusat pemerintahan yang lama. Jadi tidak perlu biaya terlalu tinggi. Iya kalau punya uang sih enggak apa-apa,” terangnya.
Fadly Zon pun menyarankan pindah ke lokasi yang dekat-dekat saja seperti di Bekasi, Tangerang atau Jonggol, misalnya! “Di kawasan-kawasan tersebut infrastrukturnya sudah ada. Tinggal melengkapi saja,”ungkapnya. (BFT/BAD/Donny Parera)











