Oleh Andre Vincent Wenas
Benar kata Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang pernah bilang bahwa, “Peran Pak Jokowi itu sangat sentral, kalau beliau sampai berpihak pada sesuatu, ya game is over!”. Istilahnya jari telunjuk Jokowi menentukan arah perpolitikan bangsa, kemana jari itu mengarah maka ke titik itu pulalah para politisi bangsa berkiblat.
Akhir-akhir ini kita mendengar dan membaca di banyak lini masa, rombongan politisi senior dari berbagai partai politik mulai log-in (bergabung) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal partai ini belum ada di parlemen pusat (DPR RI), walau di parlemen daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) sudah banyak.
Kalau ditanya kenapa? Jawaban mereka mirip-mirip, karena di PSI ada Pak Jokowi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Jokowi sudah bergabung denga PSI? Jawabannya, secara resmi (formal) belum. Tapi secara non-formal semua sudah tahu sama tahu, beliau sudah bekerja keras dan bakal mati-matian buat PSI. Dan statement itu sudah lebih dari cukup buat para politisi kawakan untuk berkiblat ke PSI.
Bukan hanya di cabang legislatif tapi juga dari kecabangan eksekutif. Banyak mantan gubernur, bupati dan walikota yang sowan ke gang Kutai Utara di Solo lalu mendeklarasikan diri bergabung dengan PSI. Mereka punya keyakinan bahwa lebih baik berlayar bersama perahu yang sedang menuju masa depan dari pada naik perahu bocor yang selalu berlayar ke masa lalu yang usang.
Wacana di internal PSI, walau secara formal (de-jure) belum resmi dideklarasikan, namun posisi formal yang disediakan untuk beliau adalah Ketua Dewan Pembina. Jadi walau secara “de-jure” belum bergabung dengan PSI tapi secara “de-facto” eksistensi politik Jokowi adalah PSI.
“Saya akan bekerja keras dan mati-matian untuk PSI,” begitu ujar Jokowi dalam Rakernas PSI di Makassar baru-baru ini. Begitu pun dalam Kongres PSI di Solo beberapa bulan lalu. PSI telah menjadi kendaraan politik “de-facto” dari tokoh politik nasional yang masih punya “approval-rating” sekitar tujuh puluh hingga delapan puluh persen pasca lengser dari jabatan presiden lebih dari setahun yang lampau.
Ini rating yang sangat tinggi bagi seorang mantan presiden yang sudah setahun lebih meninggalkan kursi kepresidenan. Jasanya dalam menanggulangi bencana global Covid-19 yang tidak ada referensinya di dunia telah meninggalkan memori yang mendalam di benak sanubari anak manusia. Banyak pemimpin dunia yang angkat topi atas kebijakan Indonesia kala itu.
Jejak sejarah politik Jokowi tercetak terlalu jelas di seluruh negeri, infrastruktur yang dibangunnya telah menyatukan Nusantara, sebagai bukti bahwa faham pembangunan (developmentalisme) beliau adalah Indonesia-sentris. Berbagai jalan nasional (termasuk jalan tol) dibangun untuk melancarkan aliran di nadi perekonomian nasional.
Banyak kasus kebakaran hutan dipadamkan sampai ke akarnya, bukan cuma formalitas saat presiden hadir, tapi tatkala Jokowi kembali ke lokasi kebakaran saat semua sudah bubar membuat aparat dibawahya jadi sungguh-sungguh bekerja dan tidak bisa main-main lagi.
Tatkala bekunjung ke daerah ditemani gubernur setempat Jokowi malah memilih rute jalan yang diluar jalur protokoler, melewati jalanan propinsi yang rusak dan berlubang-lubang, membuat gubernurnya tersipu malu, namun membuat citra Jokowi sebagai presiden dan pro-rakyat malah semakin moncer.
Bendungan-bendungan dibangun, kilang minyak di Balikpapan dibangun melawan kepentingan para mafia migas menyusul pembubaran Petral, ekspor bahan mentah dilarang demi mendukung program hilirisasi, dan substitusi impor digencarkan demi mendukung industri dalam negeri. Ekonomi hitam (shadow-economy) secara bertahap ditransfer ke neraca negara yang formal, tidak gampang memang tapi klarifikasi ke arah itu tak surut meski gelombang retaliasi kaki tangan mafia ekonomi terus menerpa.
Di bidang sosial-politik, isu fundamentalisme telah redup dan bahkan mati. FPI dan HTI dibubarkan dan tidak lagi jadi anjing peliharaan politisi oportunis tertentu yang terus menerus menggonggong dan jadi lintah darat di negeri ini. Semua masih ingat bagaimana Jokowi tampil dengan berani persis di tengah-tengah lautan demontrasi 212 yang diinisiasi FPI dulu.
Semua prestasi sosial-politik-ekonomi Jokowi selama dua periode kepresidenannya menjadi magnet politik yang tak bisa disangkal lagi daya tariknya. Disamping tentunya kenyataan bahwa Jokowi adalah presiden yang mampu membangun koalisi besar yang bisa mendukung segala bebijakan ekonomi-politiknya.
Terbentuknya “koalisi besar” dalam kancah perpolitikan nasional de-facto sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan kecabangan legislatif. Langkah-langkah Jokowi sampai bisa punya delapan puluh persen kekuatan koalisi di parlemen pada saat itu patut menjadi referensi penting bagi politisi manapun.
Bagaimana distribusi kekuasaan (distribution of power) dilakukan diantara kekuatan-kekuatan politik dilakukan secara cerdik, bagaikan dirigen simfoni yang mengatur ritme orkestra yang terdiri dari banyak instrumen berupa parpol dengan beragam agenda kepentingan. Berwarna-warni namun tetap harmonis dibawah ayunan tangan dingin dirigen bernama Jokowi.
Sampai akhirnya koalisi besar itu merestui UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian diubah dengan UU No. 21 tahun 2023. Kedua UU ini menjadi dasar hukum pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN ini adalah legacy Jokowi yang paling pamungkas sebagai realisasi harapan Bung Karno dulu yang ingin Ibu Kota Negara ada persis di tengah-tengah negeri. Proyek IKN ini adalah wujud nyata dari Revolusi Mental bangsa Indonesia.
Adalah realitas politik yang sampai membawa kita ke formasi Prabowo-Gibran di tahun 2024 yang lalu. Jejak politik Jokowi tidak terlepas dari duet ini. Bahkan komitmen Jokowi dinyatakan dengan ujaran, “Mendukung Prabowo-Gibran dua periode”. Statement ini memupuskan harapan “pangeran dan putri mahkota” lain yang juga punya ambisi ke kursi wakil presiden.
Tetap berupaya melawan adagium “Prabowo-Gibran dua periode” ya silahkan saja, biar arena politik Indonesia tetap ramai. Tapi caveat LBP yang bilang, “Peran Pak Jokowi itu sangat sentral, kalau beliau sampai berpihak pada sesuatu, ya game is over!” Ya, “game is over”, hasil akhir pemilu 2029 sepertinya sudah dinubuatkan.
Mendukung Prabowo-Gibran dua periode itu artinya tahun 2024 sampai 2029 dan disambung tahun 2029 sampai 2034, sepuluh tahun. Lalu setelah itu bagaimana? Karena Jokowi “punya kepentingan” sampai tahun 2045 dimana telah dirancang konsep “Indonesia Emas” dimana Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara maju.
Pasca 2034 sampai 2044 diprediksi Gibranlah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Artinya tambah sepuluh tahun lagi, total dua puluh tahun, lama sekali. Para oportunis politik bakal puasa kekuasaan dan bangkrut secara politis. Maka mereka punya agenda untuk menghancurkan reputasi Jokowi dan Gibran sejak sekarang.
Pertanyaan, siapa yang dianggap paling mampu membawa Indonesia masuk ke era keemasannyanya? Jawaban paling masuk akal saat ini adalah Gibran Rakabuming. Setelah dua kali mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakilnya, maka Gibranlah yang paling mumpuni unutk meneruskan tongkat estafet keberlanjutan program pembangunan.
Ingat, kita sudah punya cetak biru (blue-print) menuju Indonesia Emas 2045. Ini perlu terus disosialisasikan, diulang-ulang agar masuk dalam memori publik. Cetak biru ini terekam dalam UU No. 59/2024 yang menjabarkan tahapan pembangunan strategis yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ini disebut sebagai Era Transformasi (2015-2045) sebagai tahap berikutnya dari Era Reformasi (1998-2014).
Sekedar mengingatkan, tahapan awal (2025 – 2029) menitikberatkan pada transformasi ekonomi dan sosial, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 5,6 – 6,1 persen per tahun. Tapi semangat Presiden Prabowo bahkan menargetkan pertumbuhan yang lebih progresif 8 persen.
Lalu memasuki tahap kedua pembangunan nasional pada 2030 – 2034 dengan mempercepat transformasi yang telah diletakkan fondasinya di tahap sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat hingga rata-rata 6,9 – 7,8 persen per tahun.
Dilanjutkan ke tahap ketiga (2035 – 2039), disni Indonesia memulai ekspansi global yang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 – 7,6 persen per tahun. Fokus utama transformasi sosial terletak pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang semakin produktif dan inovatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Akhirnya memasuki tahap keempat (2040 – 2045), Indonesia berhasil mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,4 – 6,7 persen per tahun. Fokus transformasi sosial adalah menciptakan masyarakat sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, serta memiliki daya saing.
Bahkan menurut kajian PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2050. Lima tahun setelah Indonesia masuk dalam klasemen negara-negara maju dunia.
Diprediksi Indonesia akan menempati peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) purchasing power parity (PPP) pada tahun 2050. Ini artinya melampaui negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Jerman dan Inggris.
Gibran pasca dipecat dari PDIP tidak berpartai, namun demikian ia tak terbendung untuk dicalonkan sebagai pendamping Prabowo dalam pemilu 2024 lalu. Itu sudah jadi fakta politik yang tak terbantahkan.
Kesuksesan karier politik Gibran tak terlepas dari faktor Jokowi sebagai latar belakangnya. Namun pada saat bersamaan Jokowi juga menjadi latar depan dari dinamika politik kontemporer Indonesia, apalagi jika kelak Jokowi secara formal menduduki posisi Ketua Dewan Pembina PSI.
Adalah kenyataan politik bahwa PSI bersama Jokowi dan Gerindra bersama Prabowo adalah dua kekuatan politik nyata saat ini. Golkar, Demokrat, PKB dan PAN dengan segala dinamika internal maupun eksternalnya akan ikut bersama Prabowo-Jokowi. PDIP akan masih terus meraung-raung dengan masa lalunya, dan Nasdem masih akan terus sibuk untuk menambal kapal bocornya. Dan PKS? Ya dimana PKS, ada yang tahu?
Dinamika kontemporer seperti ini membawa kita masuk dalam fenomena politik yang dikenal sebagai implosi politik. Peledakan ke dalam (implosi) sebagai lawan dari peledakan ke luar (eksplosi). Utamanya sedang terjadi di dua kekuatan politik riil saat ini, Gerindra dan PSI. Berbondong-bondong orang mengantri masuk, berdesakan dan berjejal-jejal.
Mengikuti jalan pemikiran Jean Budrillard dimana kekuatan implosi (implosion) sedang bekerja, yaitu dimana banyak kekuatan sosial politik sedang berdesakan masuk ke ruang kekuasaan. Lantaran ruang yang lama mengalami kebocoran atau dipersepsi sudah uzur dan loyo.
Bayangkan, suasana ramai-ramai, jejal menjejal (mungkin juga saling jegal menjegal), seperti penonton bola di pintu stadion yang sedang berebutan masuk. Mereka mau masuk ke ruang Gerindra dan ruang PSI. Terjadi implosi, ledakan ke dalam, utamanya di pintu gerbang PSI. Karena PSI dipersepsi partai yang punya masa depan.
Kekuatan lama semakn melemah, pasca masa kejayaan PDIP selama dua periode bersama Jokowi, yang kini Megawati dan rezimnya hanya aktif bernostalgia dengan romantika reformasi, padahal sejarah sedang sibuk ber-transformasi. Dimana kekuatan politik telah tumbuh silih berganti berbagai partai yang semua saling berdesakan demi memperebutkan kekuasaan.
Ramai, dan penuh gegap gempita. Istilah dari Yasraf Amir Piliang, “…bagaikan berjuta-juta serbuk besi yang mengerubuti sebuah magnet kekuasaan yang telah ditinggalkan sehingga semuanya saling berdesakan, saling berebut ruang kekuasaan — the great implosion of power.” (Chaosophy, dalam bukunya, “Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial”, 2003).
Setelah eksplosi sosial politik di tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya kediktatoran Soeharto, sebuah peledakan ke arah luar mengakibatkan terpencarnya kekuasaan tunggal jadi pecahan berbagai partikel.
Indonesia memasuki era reformasi 1994 sampai 2014. Tapi sejarah Indonesia terus bergerak memasuki era transformasi sejak 2014, dan sekarang ini sedang terjadi implosi sosial politik di pusat-pusat kekuasaan baru: rezim Kabinet Merah Putih, Partai Gerindra dan PSI.
Berbagai partikel politik bermetamorfosa dan mengonsolidasikan dirinya menjadi banyak kekuatan sosial politik. Untuk kemudian berimplosi, berdesakan ke arah dalam. Ke dalam untuk memperebutkan ruang kekuasaan yang ditinggalkan kekuatan dominan yang lama.
Saling sikut, tapi juga saling koalisi. ‘Co-opetition’ istilah di berbagai buku manajemen bisnis modern. Cooperation (kerjasama) sambil juga Competition (bersaing). Bersalaman sambil juga injak kakinya, kalau perlu.
Membaca kelakuan (political behavior) para pejabat (menteri, petinggi partai, gubernur, walikota, bupati, tokoh ormas, dan lainnya) yang saat ini sedang giat-giatnya memanfaatkan momentum. Momentum apa? Momentum pemilu 2029 yang tinggal sebentar lagi itu.
Dalam pembentukan tim kerja (termasuk susunan kabinet menteri ataupun pengurus parpol) semua sentra politik sedang aktif “talent scouting”. Parpol pun sibuk merekrut mereka yang punya kapasitas dan isi tas.
Dalam manajemen kelompok (group management) dalam menghadapi perubahan (change) dikenal tahapan yang disebut dengan tahapan forming (pembentukan), storming (konflik), norming (normalisasi kerja) dan performing (kinerja).
Dalam proses pembentukan tim dilakukan “talent-scouting”, mencari orang yang tepat, lalu tim mulai bekerja dan bibit konflik mulai muncul akibat perbedaan pandangan maupun perbedaan agenda pribadi. Ini sering terjadi, maka saling asah dan saling asuh, kalau perlu dilakukan pergantian pemain atau reshuffle (kocok ulang), sampai fase normalisasi kerja, badai mereda dan tim bisa mulai unjuk kinerja terbaiknya. Semangat persatuan terus digaungkan.
Dalam fase storming (saat konflik internal bermunculan) situasinya memang rawan perpecahan. Kepemimpinan (leadership) yang mampu mengayomi dan memberi pencerahan pada visi dan misi organisasi menjadi krusial dan imperatif.
Mewaspadai kaum oportunis yang muncul dengan segala pernyataannya tentang bakal terjadi chaos, harus terus menerus diingatkan. Tetap kritis namun dengan keyakinan bahwa Indonesia bakal terus melangkah ke era keemasannya.
Para politisi oportunis ini memang bukan kelas negarawan, mereka cuma politisi murahan, sekedar petugas partai. Tanpa wawasan kebangsaan, lantaran terus berkubang di kawasan kebangsatan.
Jakarta, Senin, 27 April 2026
Andre Vincent Wenas, MM.,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.








