Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Sehari setelah dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP, Dr. IGA. Diah Werdhi Srikandi Wedhasteraputri Suyasa, SE., MM., mulai menginventarisasi beberapa masalah yang menjadi perjuangannya untuk dituntaskan. Salah satunya, masalah terkait abrasi pantai yang kian parah dan menggerus wilayah pesisir Kabupaten Jembrana. Warga masyarakat yang terkena abrasi harus kehilangan sebagian lahan miliknya. Belum lagi banjir yang meluap akibat longsoran tebing sungai atau jebolnya tanggul sungai yang setiap tahun menimpa warga. Inilah alasan mengapa ia memilih ditugaskan di komisi 3 sehingga bisa langsung menangani masalah tersebut.
Sebagai anggota dewan incumbent Provinsi Bali, dirinya telah berupaya mengentaskan masalah tersebut sejak dilantik sebagai PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Provinsi Bali pada tahun 2016. Sejak saat itu ia telah konsen untuk mengawal pembenahan-pembenahan masalah abrasi dan tanggul sungai yang jebol.
Namun meskipun masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, menurut Diah memang tidak bisa cepat penanganannya lantaran ranah kewenangannya ada di pemerintah pusat.
“Masalah abrasi ini sudah bertahun-tahun terjadi di Negara, namun memang kita di daerah tidak dapat berbuat banyak karena ranah penanganannya ada pada Pemerintah Pusat. Namun kita sudah perjuangkan aspirasi masyarakat Jembrana tentang sandaran tepian sungai yang jebol,” paparnya saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (3/9).

Selama ini, papar mantan Rektor Universitas Mahendradatta itu lebih lanjut, setidaknya ia sudah mengawal dan memperjuangkan tiga aspirasi perbaikan sandaran sungai yang jebol ke pusat dan sudah mendapat bantuan.
“Ada tiga lokasi, Samlong, Sangkar Agung yang dulu hampir runtuh, berhasil kita kawal sampai perbaikan. Dan juga Yeh Embang Kangin, saat saya dilantik PAW tahun 2016, dan 2017 bantuannya turun,” ungkap adik kandung Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Shri I Gusti Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.
Untuk selanjutnya, terangnya lebih lanjut, yang akan diperbaiki yakni yang di Sungai Kuning, yang saat ini tengah menunggu anggaran pusat. Usulan perbaikannya, katanya, sudah disampaikan oleh masyarakat ke Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan pengerjaannya pada 2018 lalu.
“Selanjutnya yang perlu perbaikan yakni Yeh Kuning, kemudian di Mendoyo Dauh Tukad itu pelurusan sungai kemudian ada lagi di subak Mertasari. BWS itu mitra dari komisi 3, saya sudah kirim surat ke BWS, prosedurnya kan masyarakat menyampaikan usulan ke BWS dan saya kawal itu,” tegas Diah, yang bersama sang kakak meraih suara tertinggi pada Pileg lalu.
“Sekarang setelah saya dilantik saya akan follow up lagi itu. Karena ini sudah dari tahun 2018, saya akan komunikasikan itu ke Kepala Balai. Karena terkait dengan anggaran. Oleh karena itu saya pilih di komisi 3 lagi agar bisa memfollow up itu,” imbuhnya.
Selain masalah tersebut, menurut Diah yang lahir pada tahun 1982 itu mengatakan dirinya juga akan banyak mencurahkan perhatian pada penanganan masalah kekeringan dan pengembangan pariwisata yang terjadi di Jembrana.
“Untuk masalah kekeringan ini tengah saya konsultasikan karena itu biayanya akan banyak sekali, juga untuk daerah-daerah yang sulit air, kita akan perjuangkan dan itu masuk program saya juga,” ujarnya.
Sementara terkait pariwisata, ia berencana akan mengajak Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) untuk melakukan penjajakan melihat potensi destinasi wisata Jembrana yang bisa dikembangkan. Untuk saat ini, ia mengatakan setidaknya ada tiga destinasi pariwisata yang bisa dikembangkan lagi, yakni Puncak JR, Batu Belah Dewasana berupa destinasi air terjun.
“Nanti saya akan mengajak Forkom Dewi kesana untuk melakukan penjajakan apa yang kira-kira bisa dikembangkan. Ada juga kita punya di Jembrana, Kebun Tani Suka Damai yang ada di Pekutatan. Itu pertanian yang bagus sekali bisa dijadikan wisata pertanian,” ungkapnya. (BFT/DPS/Donny Parera)











