Beritafajartimur.com (Mataram, NTB) Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM., mengukuhkan kenaikan Typelogi Polres Mataram menjadi Polres Kota Mataram.
Tampak hadir dalam acara pengukuhan Polresta Mataram tersebut, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, Unsur FKPD Kota Mataram, para pejabat utama Polda NTB dan Ketua Pengurus Daerah serta staf Bhayangkari Daerah NTB.
Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana menyampaikan bahwa sejalan dengan dinamisasi organisasi dan cepatnya perubahan landscape kehidupan, maka semua aspek organisasi Polri (sebagai sub sistem pemerintahan) harus fokus dan mendukung pencapaian prioritas nasional melalui keamanan.
“Oleh karena itu, proses reformasi struktural melalui tata laksana dan kelembagaan organisasi ditingkat Polda maupun kewilayahan (Polres dan Polsek) merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi tantangan kedepannya yang semakin kompleks,”ujar Kapolda Nana Sudjana.
Lanjut Nana Sudjamana, “Sebagaimana diketahui, bahwa proses peningkatan typologi dari Polres Mataram menjadi Polresta Mataram bukan merupakan hal yang mudah, perlu waktu yang panjang dan pembenahan yang serius terhadap kinerja Polres Mataram. Dan proses tersebut dimulai sejak tahun 2016 dan sudah diusulkan sebanyak lima kali. Namun jerih payah tersebut akhirnya dapat terwujud dengan terbitnya keputusan Kapolri nomor: Kep/1894/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang perubahan tipe Kepolisian Resor Mataram menjadi Kepolisian Resor Kota Mataram Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat,”ungkapnya.
Menurut Kapolda, dengan meningkatnya tipe Polres Mataram menjadi Polresta Mataram, tentunya akan berimplikasi terhadap susunan organisasi dan tata kerja Polres Mataram secara organisasi nantinya jabatan Kapolresta akan dijabat oleh perwira menengah yang berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi maupun Wakapolres menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
“Kenaikan pangkat eselon pejabat lainnya maupun postur organisasi yang baru dengan jumlah personel sebanyak 750 orang. Capaian ini sebagai awal untuk menguatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi ini harus diimbangi dengan peningkatan mekanisme dan manajemen pelayanan yang lebih baik. Polresta Mataram harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi,”
ucap jendral bintang dua tersebut.
Kapolda Irjen pol. Nana juga menambahkan bahwa penegakan hukum harus profesional. Penanganan kamtibmas tetap optimal dan seluruh jajaran Polresta Mataram juga harus segera merumuskan langkah-langkah untuk membuktikan kepada publik jika Polres Mataram memang layak dinaikkan tipe menjadi Polresta.
“Namun yang paling utama, setelah menjadi Polresta adalah perkuatan personel, logistik, organisasi dan lainnya. Yang tidak kalah penting adalah kinerja kepolisian harus lebih baik termasuk memberi kesan situasi kota Mataram lebih aman tertib dan damai,”imbuhnya.
Dengan terjaminnya kamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram bukan hanya dirasakan oleh pemerintah daerah saja dalam melaksanakan program pembangunannya tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Polres Mataram harus segera merumuskan blue print, agar kinerja lebih baik dan terukur. Sehingga harus ada target baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Polda siap membantu, ” jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka tipe Polresta ini akan dievaluasi dan hasilnya bisa turun menjadi tipe Polres lagi,” katanya.
“Saya berterimakasih, Polres Mataram telah bekerja nyata meningkatkan kinerja dan citra Polri ditengah masyarakat dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya,”
Untuk diketahui bahwa Polres Mataram telah meraih penghargaan antara lain pada tahun 2016; pengukuran kinerja dengan ITK cendrung baik hasil penilaian dari tim Mabes Polri, selanjutnya di tahun 2017; pelayanan penerbitan SIM di lingkungan Polri, dan hasil penilaian dari Ombudsman RI pada tahun 2018; Role Model penyelenggaraan Pelayanan Publik Katagori sangat Baik, serta pada tahun 2019; Polres Mataram sedang dalam proses Penilaian oleh Kemenpan RB untuk meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kapolda Juga Memberikan Penekanan kepada Jajaran Polresta Mataram beberapa hal yakni; 1. Meningkatkan soliditas internal, 2. Melakukan penanganan segera kasus menonjol yang menjadi atensi publik seperti konflik sosial, narkoba, dll, 3.Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, 4. Membangun hubungan yang baik dengan media serta kelola pemberitaan yang konstruktif dan peningkatan publik trust, 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan berbasis IT, 6. Penguatan pengawasan secara internal dan eksternal. Pungkasnya.(BFT/NTB/RIF)
