Beritafajartimur.com (Denpasar-BALI)
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara menerima paparan kesiapan pengamanan Pilkada Serentak yang digelar secara Video Conference (Vidcon), pada Kamis (17/9/2020) di ruang Airlangga, dan dari masing-masing tempat diikuti oleh Danrem 161/Wira Sakti serta para Dandim Jajaran Korem 161/Wira Sakti yang di wilayahnya akan digelar Pilkada Serentak Tahun 2020.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) inilah yang menjadi perhatian Kodam IX/Udayana terutama dalam kesiapan personil dan materiil agar terkonsep dengan jelas pada pelaksanaan pengamanan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan perbantuan kekuatan TNI kepada Polri dan Pemda dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Danrem 161/WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya menyampaikan paparan rencana pengamanan Pilkada serentak di Provinsi NTT pada sembilan Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sabu Raijua.
Danrem juga melaporkan secara umum situasi wilayah NTT dalam keadaan aman terkendali dengan tetap memperhatikan kerawanan yang akan terjadi pada saat tahapan Pilkada diantaranya mulai dari pendaftaran Paslon, kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan calon terpilih maupun pada saat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, dengan selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.
“Satuan jajaran Korem 161/WS siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan siap untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada Polda NTT dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak se Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,” tegas Danrem.
Menanggapi paparan dari Danrem, Pangdam memberikan apresiasi atas perencanaan tersebut, namun kedepan harus lebih disempurnakan kembali. Segala potensi-potensi kerawanan yang secara umum di masing-masing Kodim hampir sama, harus diperhatikan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
Lebih lanjut, Pangdam menekankan agar batas-batas kewenangan TNI terutama dalam permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Polri, Jika perlu agar dirumuskan dan dibakukan dalam operasi ini, Korem membuatkan SOP yang jelas dan dirangkum dalam buku saku yang dibawa oleh setiap prajurit di lapangan, serta juga agar dilaksanakan sosialisasi dan simulasi untuk mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat permintaan bantuan personel.
“Yang terpenting adalah Netralitas TNI, perlu juga ditekankan kembali kepada seluruh prajurit bukan hanya kepada pasukan yang terlibat di lapangan. Koordinasikan sebaik-baiknya dengan pihak Polri di daerahnya masing-masing tentang permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Polri sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas operasi tersebut dilapangan,” demikian tegas Pangdam
Lebih lanjut Pangdam menekankan, agar sinkronkan dan koordinasikan rencana pengamanan ini dengan pihak Polri di daerahnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, serta laksanakan sosialisasi dan simulasi maupun Tactical Floor Game (TFG) untuk segala mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat di lapangan.
“Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pedoman untuk penyusunan rencana kedepan yang lebih baik lagi, sehingga pelaksanaan Pilkada khususnya di Provinsi NTT dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” demikian harap Pangdam.
Hadir mendampingi Pangdam pada saat Vidcon tersebut antara lain Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, Para Asisten Kasdam IX/Udayana, Danpomdam IX/Udayana, Kapendam IX/Udayana, Kahubdam IX/Udayana, Kakesdam IX/Udayana, Kainfolahtadam IX/Udayana dan Kapuskodalopsdam IX/Udayana. (BFT/DPS/Pendam IX/Udy)
