Beritafajartimur.com (Denpasar-BALI) | Pandemi Covid-19 terus berlanjut, kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka Covid-19 juga terus berlanjut melalui penerapan PPKM. Namun sampai hari ini angka Covid-19 di Bali tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Terkait hal ini Organisasi Kepemudaan & Kemahasiswaan Korwil V PP GMKI, Komda III PP PMKRI, PD KMHDI Bali, DPD IMM Bali, DPC PERMAHI Bali, GMKI Cabang Denpasar, GMKI Cabang Badung, PC IMM Denpasar, PC IMM Badung & PC KMHDI Denpasar yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Bali menyelenggarakan Rembug Pemuda bertema “Dilema PPKM” pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 17.00 Wita bertempat di Siku Kopi “Jalan Kepundung no 35x, Denpasar”.
Rembug Pemuda yang dilaksanakan Kelompok Cipayung Plus ini diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai perwakilan yang diundang serta tidak lupa menaati protokol kesehatan. Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi Kelompok Cipayung Plus Bali terhadap kebijakan yang selama ini terus diperpanjang pemerintah.
Dalam pembahasannya, Rembug Pemuda yang dilaksanakan Kelompok Cipayung Plus Bali menghadirkan tiga narasumber dari tiga perspektif yang berbeda. Mulai dari Akademisi atau Pengamat Ekonomi I Gusti Alit Suputra, S.E,M.M., Peneliti Bali Science Institute atau Sosiolog Made Ferry Kurniawan, S.Pd., dan Pelaku usaha I Ketut Sae Tanju, S.E.,M.M., sebagai salah satu pengusaha yang terdampak langsung karena kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama Koordinator kegiatan Arya Gangga, perwakilan Cipayung Plus Bali mengatakan bahwa,” kegiatan ini merupakan awal untuk kita melanjutkan sikap-sikap kedepannya,” ujar Arya.
“Rembug Pemuda ini sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat sekaligus bentuk keberpihakan kita ketika melihat bahwa masyarakat telah jenuh dengan kebijakan yang tidak pernah memberikan kepastian terhadap masyarakat Bali,” tambah Arya.
Sebagai penutup Arya Gangga menyampaikan bahwa,” kami di kelompok Cipayung Plus Bali tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait dengan kebijakan PPKM yang dirasa tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang ekonominya sudah melemah,” tegasnya.(BFT/DPS/GYS)










