Sosialisasi Hukum Adat Bali di Krisna Oleh Oleh Blangsinga

BERITAFAJARTIMUR.COM (Gianyar-BALI) | Bertempat di Wantilan Lantai 2 Krisna Oleh-oleh Blangsinga Desa Saba Kecanatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dilaksanakan Sosialisasi Hukum Adat Bali, Jumat (9/9/22).

Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh nara sumber Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH., Msi., dengan tema “Hukum adat Bali dikaitkan dengan hukum Nasional dalam upaya mencegah maraknya konflik adat di Kabupaten Gianyar”, dihadiri Kapolres Gianyar AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, S.I.K.,M.H., Pejabat utama Polres Gianyar dan Babinkamtibmas Polres Gianyar.

Dalam Sambutannya, Kapolres Gianyar mengucapkan selamat datang kepada narasumber yang nantinya dapat memberikan ilmu tentang hukum Adat, perlu diketahui bersama di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar banyak terjadi kasus adat, dalam kesempatan ini narasumber akan memberikan materi-materi upaya penyelesaian permasalahan Adat, dan Narasumber dapat memberikan pencerahan kepada Personil Polres Gianyar, agar pelaksanaan tugas di lapangan khususnya pemahaman tentang permasalahan adat dapat dipahami sehingga kedepan dapat memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat.

Kapolres mengharapkan kepada personil untuk dapat memperhatikan apa yang diberikan narasumber serta bertanya tentang permasalahan adat/hukum adat yang belum dipahami.

Penyampaian Narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Kapolres dan jajarannya telah mengundang sebagai narasumber. Dirinya merasa terhormat untuk pertama kalinya sebagai Narasumber didampingi bapak Kapolres Gianyar dan kegiatan yang dirintis Kapolres Gianyar dapat dilakukan oleh jajaran Polres yang lain di Polda Bali.

Ada dua hal yang harus diketahui dalam menangani permasalahan adat yaitu Memahami, selanjutnya Menyelesaikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Memahami hukum Nasional dan hukum adat Bali serta tindak pidana dan kasus adat
2. Memahami kasus adat yang berurusan dengan hukum Nasional.
3. Menyelesaikan kasus adat yang beririsan dengan hukum Nasional.

Menyelesaikan kasus adat, apapun jenisnya termasuk yang berurusan dengan hukum Nasional (kesepekan dan kanorayang) juga perlu kerja sama antara pihak yang kesepekan atau kanorayang desa adat setempat dan pihak yang berwenang/penegak hukum.

Proses pengenaannya sanksi adat dikenal dengan 3 (tiga) sanksi yaitu Danda/denda, Arta Danda dan Jiwa Danda/Kangaskara Danda.

Desa Adat di Bali sudah terbentuk 3 (tiga) penegak hukum yang akan menangani kasus adat permasalahan Adat diataranya Bandesa, Kerta Desa Dan Saba Desa menyamakan frekwensi antara pihak terkait Polri/TNI maupun perangkat Adat/Desa sehingga penanganan kasus Adat di Bali dapat ditangani dengan baik.(BFT/GIA/Hen)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *