Oleh: Sil Joni
Manusia adalah ‘binatang yang tidak pernah puas’. Ia selalu merasa bahwa apa yang dipunyainya saat ini ‘belum pas’ untuk ukuran dirinya sendiri. Karena itu, ia selalu terdorong untuk menggali dan berjuang memenuhi apa yang masih ‘kurang’ itu.
Kekuasaan (power) menjadi salah satu incaran alamiah manusia. Proses memburu dan mendapatkan kekuasaan itu, seolah tak pernah henti dalam tubuhnya. Manusia selalu ‘termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih dari apa yang didapatnya saat ini.
Mungkin sebelumnya, kita sudah meraih ‘bagian betis’ dari kekuasaan itu. Ternyata betis kuasa itu belum cukup untuk memenuhi dahaga kuasa. Kita mau mendapatkan area yang lebih seksi, yang mungkin terletak di bagian paha. Ungkapan “sudah dapat betis, masih mau paha” sangat tepat untuk melukiskan hasrat dasariah manusia itu.
Jauh hari, filsuf Nietzsche dengan tepat mengendus ‘naluri alamiah’ untuk memiliki kuasa itu. Konsep kehendak untuk berkuasa (the will to power) adalah salah satu konsep yang paling banyak menarik perhatian Nietzsche. Dengan konsep ini ia bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir naturalistik (naturalistic thinker), yakni yang melihat manusia tidak lebih dari sekedar insting-insting alamiahnya (natural instincts) yang mirip dengan hewan, maupun mahluk hidup lainnya.
Bisa dikatakan ketika berbicara tentang kehendak untuk berkuasa, Nietzsche berubah menjadi seorang filsuf monistik, yang melihat realitas tersusun dari satu unsur terdalam (fundamental aspect) yang menentukan segalanya. Unsur terdalam itulah yang disebutnya sebagai kehendak untuk berkuasa. Ini adalah gambaran intuitif realistik tentang realitas kehidupan manusia, dan kehidupan alam semesta pada umumnya. Dorongan ini tidak dapat ditahan, apalagi dimusnahkan, karena segala sesuatu yang ada berasal dari padanya.
Keterlibatan para politisi dalam kontestasi Pilkada dengan segala dinamikanya, saya kira bisa ditafsir sebagai ledakan sekaligus bentuk lain dari kehendak untuk berkuasa. Kehendak itu bisa ada di dalam kesadaran sekaligus ketidaksadaran manusia. Ia ada di dalam aspek intelektual sekaligus instingtual manusia.
Kehendak untuk berkuasa adalah dorongan yang mempengaruhi sekaligus membentuk perilaku dan tutur kata para kandidat dan para broker politik ketika tampil dalam pelbagai forum diskursus publik. Pelbagai ‘ekspresi politik’ itu dikemas sedemikian menarik agar hasrat menggenggam kuasa itu lekas termanifestasi.
Tidak terlalu mengejutkan jika ada mantan DPRD, ketua DPRD, Wakil Bupati, Mantan Kepala Dinas, mantan anggota DPD yang ‘begitu bersemangat’ merebut jabatan politik prestisius di level Kabupaten (bupati-wakil bupati). Pangkat atau jabatan politik yang dipegang sebelumnya, mungkin dinilai ‘masih kurang’ dari sisi pengaruh dan efek politisnya secara personal.
Saya kira, ambisi untuk mengejar ‘sesuatu’ yang lebih tinggi ini, tidak hanya berlaku untuk para pemain politik. Semua manusia, dalam derajat tertentu, ingin bermigrasi ke zona kehidupan yang lebih mapan. Mengejar kuasa politik hanya salah satu sarana mengaktualisasikan nafsu bawaan (alamiah) itu. Kita selalu tergoda untuk eksodus ke status yang lebih mewah.
Karena itu, mungkin kurang realistis dan irelevan jika kita ‘menggugat’ pemanifestasian syahwat politik dalam panggung Pilkada. Hasrat semacam itu merupakan factum alamiah dan hak dasariah dari setiap makhluk politik. Fokus telaah kita sebenarnya pada motif dan intensi para aktor itu serta konsistensi mereka melaksanakan motivasi tersebut ketika kekuasaan itu berhasil diraih.
Kita perlu ‘menggeledah’ apa yang melatari dan mendorong mereka sehingga ‘rela tinggalkan’ jabatan politik sebelumnya dan berjuang untuk mendapatkan jabatan politik yang lebih seksi lagi. Apakah para kandidat itu hanya sekadar mengejar jabatan dan menggunakan jabatan itu sebagai sarana untuk mengakumulasi kapital pribadi dan kelompok? Apakah ada garansi bahwa mereka ‘rela mengorbankan segalanya’ demi meningkatkan kesejahteraan publik?
Secara teoretis, para elite itu dipilih untuk melayani kepentingan publik. Idealisme peningkatan kualitas kemaslahatan publik menjadi semacam ‘retorika untuk menghipnotis kesadaran’ publik. Namun, dalam praksisnya apa yang disebut publik itu tidak selalu jelas indikatornya. Kepentingan dan dimensi kebaikan publik itu bersifat relatif, sesuai dengan interes politik para penguasa itu.**
Penulis adalah warga Mabar. Tinggal di Watu Langkas.








