BERITAFAJARTIMUR.COM-MANILA, Filipina, 28 Juli 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Kementerian Kesehatan Bangladesh sedang mendorong rancangan undang-undang pengendalian tembakau baru yang mengusulkan larangan menyeluruh terhadap semua produk nikotin yang lebih aman (SNP), termasuk perangkat vaping dan alternatif oral. Yang mengkhawatirkan, langkah ini dilakukan tanpa konsultasi publik dan di bawah pemerintahan sementara—menimbulkan kekhawatiran serius tentang transparansi dan akuntabilitas.
Mengutip Pasal 5.3 FCTC WHO, Kementerian berupaya membenarkan pengecualian pakar kesehatan masyarakat, konsumen, dan advokat pengurangan bahaya dari proses pembuatan kebijakan. Menurut laporan Koalisi Advokat Pengurangan Bahaya Tembakau Asia Pasifik (CAPHRA), penyalahgunaan pedoman internasional ini dirancang untuk menghalangi perbedaan pendapat dan menekan debat ilmiah.
Proposal tersebut tampaknya sangat dipengaruhi oleh aktor asing—terutama Bloomberg Philanthropies dan penerima hibah utamanya, Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) yang berbasis di AS. Sejak 2008, Bloomberg Philanthropies telah menyalurkan lebih dari US$232 juta kepada CTFK untuk mempromosikan kebijakan anti-nikotin di seluruh dunia. Dana ini mendukung LSM, melatih birokrat, dan menempatkan penasihat di dalam kementerian pemerintah, menciptakan jaringan pengaruh yang mengesampingkan kedaulatan nasional.
Di Bangladesh, mitra Bloomberg, Vital Strategies, memiliki kantor di Dhaka yang dikelola oleh mantan pejabat pemerintah, sementara CTFK dan afiliasinya terdaftar sebagai mitra resmi Sel Pengendalian Tembakau Nasional Kementerian. Pengaturan ini memungkinkan kelompok-kelompok yang didanai asing untuk membentuk kebijakan secara langsung, dengan sedikit memperhatikan proses demokrasi atau realitas kesehatan masyarakat di lapangan.
“Ini bukan pengendalian tembakau. Ini pengalihdayaan kebijakan,” kata Nancy Loucas, Koordinator Eksekutif CAPHRA. “Bangladesh berisiko membiarkan LSM yang didanai asing mengesampingkan lembaga demokrasinya sendiri dan menghalangi akses warganya terhadap alat-alat pengurangan bahaya yang terbukti.”
Langkah ini bertentangan dengan tren regional. Proposal serupa yang didukung asing baru-baru ini ditolak di Pakistan dan Filipina , di mana otoritas lebih memprioritaskan pendekatan kesehatan masyarakat berbasis bukti daripada pengaruh eksternal.
Bahaya pelarangan SNP sudah terlihat di tempat lain. Negara-negara seperti India dan Australia, yang telah menerapkan larangan tersebut, kini menghadapi pasar gelap yang merajalela dan produk-produk yang tidak diregulasi—masalah yang justru merugikan, alih-alih meningkatkan, kesehatan masyarakat.
Dengan salah satu tingkat penyakit terkait tembakau tertinggi di dunia, Bangladesh berpotensi memperoleh manfaat besar dari strategi pengurangan bahaya yang teregulasi. Bukti global menunjukkan bahwa SNP membantu perokok berhenti merokok dan secara signifikan mengurangi bahaya. Larangan menyeluruh justru merupakan langkah mundur, bukan kemajuan. **





