Beritafajartimur.com (Jakarta)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa demokrasi dan hak politik rakyat harus sejalan dan tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan apapun.
“Bila demokrasi dan hak politik rakyat hanya dipermainkan oleh kelompok tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri, unsur pesimisme yang disampaikan oleh filsuf Giorgio Agamben atas demokrasi menjadi terbukti. Karena yang akan muncul bukanlah demokrasi yang sejati, tetapi hanyalah tirani mayoritas. Dimana yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara hukum publik dan fakta politik,” ujar Bamsoet saat memberikan pengantar peluncuran buku ‘Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben’, karya Agus Sudibyo, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (25/06/19).
Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, budayawan Sujiwo Tejo, Ilham Bintang serta Eduard Depari.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai kehadiran buku tersebut sangat bermanfaat dalam proses pendidikan politik Bangsa Indonesia. Khususnya mendewasakan pola pikir masyarakat dalam memahami, menganalisa dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi yang substansial, tidak hanya demokrasi yang prosedural semata.
“Buku yang berangkat dari desertasi ini menunjukkan semangat akademis yang konsisten dari Agus Sudibyo untuk mendukung proses pembelajaran berdemokrasi yang terus-menerus di Indonesia. Buku semacam ini akan memperkaya khazanah pemikiran politik di Indonesia. Gagasan-gagasan dalam buku ini mampu menjadi penunjang dalam perjuangan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi Pancasila yang lebih baik dari waktu ke waktu,” tutur Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2016 ini menambahkan, hadirnya buku tersebut juga akan memberikan tawaran solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dimana dalam kondisi tertentu, tantangan yang ada bahkan dapat dipandang sebagai ‘darurat’ dalam proses belajar berdemokrasi.
“Keadaan darurat ini misalnya adanya potensi diskriminasi, kekerasan, terorisme dan eksploitasi sebagai persoalan yang berpola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak menghendaki Indonesia berdiri kuat dengan landasan demokrasi Pancasila-nya,” urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan tulisan Agus Sudibyo tersebut semakin menguatkan keyakinan akan pentingnya mempertahankan keunggulan demokrasi Pancasila. Dan, bila diimplementasikan secara murni dan konsekwen, tantangan-tantangan yang bersifat ‘darurat’ demokrasi dapat teratasi dengan baik.
“Sebagai Bangsa Indonesia yang memiliki demokrasi Pancasila, kita harus berjuang semaksimal mungkin agar kondisi-kondisi kedaruratan sebagaimana yang digambarkan dalam filsafat Giorgio Agamben tidak terjadi di negeri ini. Dan, saya sangat optimis itu tidak akan terjadi di negeri ini,” pungkas Bamsoet. (BFT/Red)
