Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
Dari dahulu, Bali sebagaimana Jawa dan Lombok adalah daerah pensuplai transmigran. Penduduk asal Bali dipindah ke daerah-daerah yang penduduknya kurang atau jarang seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi termasuk Pulau Sumbawa.
Makna yang paling sederhana tentang Bali adalah pulau yang padat. Maka penduduknya dipindah. Dijarangkan. Ditransmigrasikan, agar Bali tidak sesak, kepadatannya terurai. Banyaklah warga Bali di daerah-daerah transmigran. Bahkan, jumlahnya konon lebih banyak dari yang ada di Bali.
Dalam mengendalikan kepadatan penduduk juga digalakkan program Keluarga Berencana (KB), Bali sukses, beberapa kali mendapatkan penghargaan nasional karena penduduknya sukses ber-KB.
Namun apa yang terjadi sekarang? Penduduk Bali “meledak” bukan karena vertilitas, Bali kini dihuni 4,4 juta jiwa. Kalau bukan karena vertilitas lalu karena apa? Saya yakin semua punya jawabannya.
4,4 juta jiwa ini adalah penduduk yang tetap, yang terdata, tentu saja yang ber-KTP Bali, yang tak terdata, yang tak ber-KTP Bali tak terhitung. Ditambah dengan target kunjungan tahun 2025 wisatawan asing sebanyak 6,5 juta dan domestik 10 juta, berapa kepadatan Bali?
Di sinilah paradoksnya, dari zaman bahula sudah dijarangkan, penduduknya ditransmigrankan kemana-mana, namun belakangan malah terus ingin mendatangkan lebih banyak orang ke Bali, sadarkah semua kita?
Ibarat kapal fery perlu dihitung berapa kapasitas angkutnya? Berapa jumlah penumpang yang bisa dimuat? Jika berlebih, tidakkah terancam tenggelam?
Saya yakin, Bali tidak kekurangan orang pintar. Sarjana dari berbagai disiplin tumbuh seperti jamur, seminar juga kerapkali diadakan, berbagai jurnal diterbitkan. Satu pertanyaan mendasar: berapa sejatinya daya dukung Pulau Bali?
Sampai sekarang saya belum menemukan jawabnya, barangkali saya kurang literasi, kurang info, saya belum mendapatkannya. Saya coba lewat algoritma, juga belum diperoleh.
Luas pulau ini hanya 5.636 kilometer persegi—sekitar 0,29 persen dari seluruh luas nusantara. Sebagaimaba di atas, data terakhir, Bali dihuni penduduk tetap 4,4 juta jiwa. Ditargetkan tahun 2025, 6,5 juta wisatawan asing dan 10 juta wisatawan domestik. Siapa menghitung, berapa jiwa yang layak berpijak di pulau kecil ini?
Di Bali membangun hotel seperti menanam padi di musim hujan—tumbuh lebat, bak jamur. Vila, homestay hingga rumah kos ada dimana-mana.
Ada renvana menambah jalan tol, ingin membangun bandara baru, memperluas pelabuhan, namun tak pernah terdengar ada yang menghitung sejatinya berapa jumlah maksimal kamar hotel, vila, termasuk kamar buat kos-kosan di bumi Bali.
Demikian juga kendaraan, saya tak pernah menemukan berapa angka pasti kendaraan yang bisa melintas dalam keseharian di jalanan Bali sebelum nantinya jalanan macet total.
Atau berapa juta liter air yang tersedia di permukaan dan perut Bali untuk memenuhi kebutuhan semua penghunnya sebelum sumur-sumur petani menjadi tanah kerontang akibat terus menerus disedot.
Air, unsur kehidupan yang kini dipertaruhkan. Hotel-hotel mewah, hotel melati, vila, homestay menyedot air tanah nyaris tanpa meteran. Demikian juga PDAM dan industri air kemasan menyasar sumber mata air yang seharusnya untuk persawahan dan warga.
Jika tak terkendali, jangan heran tanah mulai berubah menjadi ladang tandus. Jika musim panen gagal, siapakah yang turun ke sawah menggantikan petani?
Tak salah jika ada yang berpendalat bahwa Bali sedang bermain api di padang ilalang. Jika air Bali kolaps, ilalang terbakar dan Bali tak memiliki tambang emas untuk mengganti, tak ada nikel, tak ada pabrik baja untuk menopang.
Bali hanya memiliki tanah, budaya, dan manusia—tiga unsur yang tak bisa dipindahkan, tak bisa dicetak ulang.
Ironisnya, narasi yang terus dibangun adalah jumlah kunjungan wisata yang terus meningkat, bangga dengan kedatangan, lupa daya dukung, nyaris tak pernah mendengar kapasitas penerimaannya. Kita bangga dengan grafik yang naik, bukan bertanya: apa yang terjadi setelahnya?
Jalanan macet, udara kotor, listrik nyaris tak cukup, dan logistik—bahkan beras, ayam, telur datang dari luar.
Inilah dunia paradoks Bali: Sebuah pulau kecil yang dipuja dunia, tapi tak mengenal batasnya sendiri.
Kita berharap para akademisi bisa bertutur dan mengingatkan daya dukung, namun belum terdengar ada yang sempat menghitung, jangan-jangan ada yang sudah menghitung tapi tak berani menceritakan hitungannya.
Bali pulau kecil di dalam negeri yang besar yang menyumbangkan devisa pariwisata 42 persen, namun tak pernah tahu hitungannya, berapa banyak yang bisa ditanggung sebelum ia runtuh?
Apa yang hendak kita wariskan kepada anak cucu? Apakah Bali yang utuh, ajeg, penuh kehidupan dan harmoni? Atau Bali yang letih, tercabik, dan kehilangan roh, hanya karena kita lupa menghitung?
Saya tiba-tiba rindu pada tokoh dan akademisi yang sering saya wawancarai tempo doeloe bernama Nyoman Gelebet, Prof Ngurah Bagus, Ibu Gedong Bagoes Oka, Wayan Geria dan nama- nama besar lainnya yang berani dengan jujur berkata, “Tolak.”
Saya rindu pula dengan pengambil kebijakan yang berani berkata, “Moratorium pembangunan fasiltas pariwisata yang rakus air.”
Saya juga rindu pada Bali yang tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri, sebelum terlambat. Sebab, jika cinta tak diiringi pengetahuan, ia hanya menjadi nafsu.
Dan nafsu pembangunan tanpa daya dukung, adalah jalan pintas menuju kehancuran.
Bali tak bisa menunggu lagi. Sudah saatnya orang-orang pintar benar-benar berpikir dan berhitung; berapa daya dukung Bali sesungguhnya? **
Denpasar, 2 Juli 2025
