Beritafajartimur.com (Labuanbajo, Mabar) ||Paket Praja memberikan komentar terkait pemberitaan di salah satu media yang memberitakan terkait daftar perseorangan yang dilakukan oleh paket Praja di kantor DPC Demokrat Mabar pada, Kamis, 31, Oktober 2019. Dalam pemberitaan dimedia daring tersebut bahwa “Meski sudah menggelar prosesi adat untuk maju pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2020. Pasangan bakal Calon Bupati Wilfridus Pranda dan calon wakil Belasius Jeramun tidak jalan bersama saat mendaftar ke DPC Partai Demokrat Mabar”.
Atas pemberitaan tersebut, paket Praja melalui Belasius Jeramun menegaskan bahwa daftar perseorangan itu memang harus dilakukan oleh timnya Fidelis Pranda dari Demokrat. Alasannya karena Fidelis Pranda merupakan politisi Demokrat. “Sementara saya harus daftar di Golkar karena saya memang politisi Golkar. Ini daftar perseorangan bukan paket. Tentu harapannya yakni 3 kursi dan Golkar dan 3 kursi dari Demokrat. Hal itu kalau kalau Demokrat mengusung pak Fidelis Pranda dan Golkar mengusung saya. Jika itu terjadi maka aman sudah tiket untuk maju Pilkada Mabar,” ujarnya.
Lebi lanjut ia menjelaskan bahwa proses politik ini dilakukan setelah tim berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mabar. “Apa yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan dari KPU. Dan baru satu paket yang melakukan daftar perseorangan yaitu paket Praja. Dan perlu kami jelaskan bahwa sampai dengan saat ini hanya paket Praja yang telah melakukan kunjungan keseluruh dapil di wilayah kabupaten Manggarai Barat. Dan selama konsolidasi tersebut kami merasakan bagaimana reaksi dan antusiasme masyarakat yang mendukung paket Praja untuk maju dalam Pilkada Mabar di 2020,” ujarnya saat dihubungi media ini Jumat, 01, November 2019.
Mantan ketua DPRD Mabar ini menjelaskan bahwa paket Praja sudah tidak bisa diceraikan lagi dalam bentuk apa pun dan oleh siapapu. Karena sudah melakukan seluruh rangkaian prosesi adat untuk melakukan pengukuhan paket Praja. “Apalagi selama ini kami sudah bekerja keras untuk melakukan pengumpulan KTP. Pengumpulan KTP kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami paket Praja untuk maju dalam pilkada Mabar. Pengumpulan KTP ini dilakukan sebagai persiapan untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menegaskan bahwa Meski paketnya belum daftar di KPU tetapi Praja sudah berkonsultasi di KPU terkait aturan pada pilkada Mabar 2020. Menurutnya, berdasarkan aturan dari KPU bahwa untuk maju melalui jalur perseorangan harus melakukan pengumpulan KTP 10 % dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang baru. Jumlah DPT terakhir yakni 167. 880. “Dan kami harus mengumpulkan KTP sebanyak 10% dari jumlah DPT, ya sekitar 16. 788,” ujarnya.
Politisi senior ini menjelaskan bahwa dari sejumlah kandidat yang sudah daftar di partai politik untuk maju pada pilkada Mabar, hanya paket Praja yang sudah melakukan konsolidasi secara merata dan setiap peloso. “kami sudah kunjungi seluruh wilayah di Mabar. Itu artinya bahwa tidak ada ruang lagi bagi kami paket Praja untuk berpisah. Kalau kami bercerai, berarti kami tidak bisa maju lagi pada Pilkada Mabar. Perlu diketahui bahwa bentuk komitmen saya untuk serius maju dalam Pilkada Mabar yakni saya harus tinggalkan kursi DPRD yang sudah lama saya pegang dan perjuangkan. Ada pun isu atau opini bahwa paket Praja tidak lagi bersama itu hanya sebagai bentuk ekspresi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa dari kelompok tertentu. Karena paket Praja memiliki peluang besar untuk menang pada Pilkada Mabar 2020. Apalagi paket ini sangat disenangi dan dicintai oleh masyarakat. Memang sampai dengan saat ini, hanya dapil dua yang belum selesai kami kunjungi,” ujarnya.
“Ketika ada partai politik yang mengusung paket kami yang kami siap dan berada dititik aman, maju melalui jalur independen pun paket kami pun sudah siap dan berada dititik aman karena kami sudah bekerja sesuai arahan aturan dari KPU. Paket lain belum tentu sudah melakukan pekerjaan besar ini,” ujarnya.
Senada dengan Belasius Jeramun, ketua tim pemenangan paket Praja, Hendrik Jehabut menegaskan bahwa penggiringan opini negativ terhadap paket Praja dinilai sebagai bentuk ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dari kelompok tertentu. “Ada kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa bagi penantang paket praja sehingga mencoba menggiring opini,” ujarnya.
Menurutnya, pak Fidelis Pranda dan Belasius Jeramun selama ini selalu berjalan bersama dan terus melakukan konsolidasi. “Tentu saja pak Fidelis berada dibelakang partai Demokrat dan demikianpun sebaliknya,” ujarnya. (BFT/LBJ/Rio)
