Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
Feodalisme, kata yang usang namun terus diusung. Ia bangunkan dari kubur oleh mereka yang rindu takhta dan tunduk.
Bukankah bangsa ini telah merdeka? Bukankah kita telah menanggalkan pakaian kolonial, menyobek peta kekuasaan raja-raja boneka, bahkan di Bali Dewan Raja-raja Bali menyerahkan Bali pada republik, dan kita semua masuk ke dalam ruang besar bernama demokrasi?
Tapi, di sudut-sudut sunyi negeri ini, feodalisme tidak mati. Ia menjelma. Ia berganti rupa.
Tidak lagi berdiri di atas takhta emas dan tombak pusaka, tetapi hadir dalam bentuk-bentuk baru—judul-judul muluk yang dideklarasikan sendiri, klaim-klaim mulia yang tak memiliki kerajaan, dan status-status palsu yang dibangun di atas ilusi kejayaan masa lalu.
Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah paradoks. Sebab bangsa yang katanya ingin maju, justru memberi ruang untuk pola pikir yang menarik mundur.
Feodalisme yang dulu menjadi alat kolonial untuk menjajah pikiran dan memecah kekuatan, kini malah dirawat seperti tanaman warisan, diberi air pujian, dipupuk dengan sanjungan, dan dilindungi dengan dalih budaya.
Sejatinya feodalisme itu harus dilawan. Bukan dipelihara. Apalagi dilegitimasi. Feodalisme harus dijauhkan dari anak-anak masa depan Bangsa.
Demokrasi—tempat di mana semua manusia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah—tidak pernah mengenal kelas-kelas buatan.
Gelar dalam demokrasi seharusnya hanya penanda asal-usul, soroh, kawitan—bukan tanda bahwa seseorang lebih tinggi dari yang lain. Sebab, saat seseorang menempatkan diri lebih tinggi, pada saat yang sama, ia sekaligus sedang menempatkan orang lain lebih rendah.
Di situlah awal mula perlawanan terhadap fedodalisme dan sifat-sifatnya, baik diam-diam maupun secara terbuka.
Lalu datanglah orang-orang yang mengaku raja. Raja Majapahit Bali misalnya. Di mana kerajaan ini kok bisa-bisanya menyebut dan mengaku Raja Majapahit Bali. Sungguh raja tanpa kerajaan.
Menyematkan gelar kepada dirinya, tanpa pengakuan rakyat, tanpa wilayah, tanpa tanggung jawab.
Mereka seperti berdiri di panggung yang mereka bangun sendiri, dengan lampu sorot yang mereka nyalakan sendiri, berpidato kepada bayang-bayang dan membungkukkan badan kepada cermin sendiri.
Apa motivasinya? Mungkin ketakutan akan masa lalu. Mungkin pula pelarian dari sejarah yang belum selesai. Bisa jadi mengelabui jejak kelam yang pernah diperbuatnya sehabis berkuasa, atau mungkin saja yang lain.
Mungkin dulu pernah terendus menyimpan segudang kekayaan di luar negeri sana, tanpa bisa diusik oleh siapa pun. Atau pernah menghilangkan sesuatu yang sangat berharga sehingga bila itu diusik akan ada rasa ewuh pakewuh.
Maka menutupi “lubang” itu, mereka menciptakan mahkota khayal. Karena dalam bayang-bayang status yang tinggi, mereka merasa aman dari pertanyaan-pertanyaan yang tak ingin dijawab.
Kita hidup di masa ketika kebebasan berpikir menjadi fondasi. Maka mengembangkan tafsir, mengajukan kecurigaan, bahkan menantang simbol-simbol feodal sah-sah saja. Kita sudah merdeka.
Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan. Ia adalah ruang yang memberi tempat untuk akal sehat, untuk mempertanyakan setiap klaim, untuk menolak tunduk jika alasan tak masuk akal. Kita semua sama tinggih, sama rendah. Demokrasi menempatkan rakyat jelata sebagai kuasa.
Feodalisme itu benalu. Ia hidup di antara ketidaktahuan dan ketakutan. Bahkan, kejam ketika membiarkan orang yang disucikan membungkuk dan mencium kakinya.
Ia tumbuh di tanah yang lupa bahwa semua manusia lahir sama. Bila ada yang masih menyiram benih-benih feodalisme, sudah saatnya kita berhenti memberi air. Biarkan ia layu oleh sinar kesadaran.
Bangsa yang benar-benar merdeka, orang – orang yang cerdas dan berpendidikan, tak akan rindu dijajah kembali—meski dengan wajah leluhur.
Denpasar, 8 Juli 2025
