BERITAFAJARTIMUR.COM | Denpasar Bali – Pelaksanaan musyawarah kerja daerah (Mukerda) dilaksanakan sebagai forum musyawarah yang diamanatkan dalam AD/ART Organda, tentu memiliki fungsi strategis dalam mengevaluasi implementasi program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. “Dalam musyawarah kerja ini diharapkan tercipta konsolidasi organisasi dan program kerja yang berorientasi terhadap kepentingan anggota, serta untuk dapat menjadikan Mukerda ini sebagai sarana komunikasi yang secara optimal, dapat membahas hal penting bagi organisasi guna meningkatkan kemajuan,” kata Ketua DPD Organda Provinsi Bali, I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos pada acara Mukerda Kamis 30 Juni 2022 di Gedung Hino Denpasar Bali.
Lebih lanjut I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos., menjelaskan, HUT Organda ke-60 ini mengusung tagline kolaborasi optimalisasi dan digitalisasi dalam memperkuat pondasi Indonesia maju, tentunya mengingat semangat integrasi dan konektivitas transportasi tidak akan terwujud tanpa unsur tersebut. “Pentingnya kita menjaga kebersamaan dalam industri jasa transportasi jalan yang saling komplementer dalam menggapai peluang di era endemi yang diharapkan segera terwujud di Indonesia maupun belahan dunia lain,” urai I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos.
Ketua DPD Organda Provinsi Bali ini menyatakan, bahwa akhir-akhir ini beberapa permasalahan yang hangat dibicarakan stakeholder yakni isu industrial compliance yang sering diabaikan, sebagai contoh over dimensions di angkutan logistik, infrastruktur, keselamatan angkutan orang dan barang yang masih perlu untuk terus diperjuangkan seluruh jajaran Organda se-Provinsi Bali.
Ketua Organda Provinsi Bali ini juga mengingatkan dalam usaha angkutan jalan, keselamatan dan pelayanan adalah dua sisi mata uang yang selalu tersaji dalam setiap kesempatan, yang artinya dalam setiap memberikan pelayanan prima pengangkutan kepada masyarakat keselamatan tetap menyatu tidak boleh diabaikan sedikitpun. “Partisipasi aktif seluruh jajaran Organda dalam pembangunan daerah yang mampu sebagai katalisator dalam terwujudnya lalulintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, efisien, tertib, lancar dan jauh lebih beradab,” harap I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos.
I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos menjelaskan, dalam Mukerda mengemuka permasalahan yang dihadapi baik dari segi organisasi, program kerja. “Bersatu bersama sesama pengusaha angkutan umum, dalam menghadapi persaingan tidak sehat serta mohon keberpihakan pemerintah mengarah Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era baru,” kata Ketua Organda Provinsi Bali ini.
Ketua Organda Provinsi Bali ini menyatakan, hasil dari Mukerda ini dipersiapkan untuk ke Mukernas Organda di tingkat nasional, yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022 di Bogor Jabar.
I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos mengatakan, dilema pengusaha angkutan umum yaitu Euro 4 harus memiliki standar bahan bakar tersendiri, Pemerintah menggenjot pemanfaatan bio solar yang belum tersertifikasi dengan standar Euro 4, kekhawatiran mesin yang mengakomodasi bio solar justru tidak memenuhi Euro 4. Pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan kemampuan research agar solar B30 menjadi solar B100, untuk jangka pendek Pemerintah mensubsidi solar Dexlife yang terkontrol melalui aplikasi Pertamina untuk kendaraan yang terdaftar pada ijin pelaksana KP. “Hal ini kami usulkan melalui DPP Organda agar ditindaklanjuti kepada pihak terkait, Kementrian Perhubungan dan Kementrian Keuangan,” jelasnya.
“Permasalahan juga muncul saat Mukerda yakni regulasi Pemda terhadap pemutihan BBNKB dan PKB tidak diikuti pemutihan denda Jasa Raharja, pihaknya mengusulkan kepada Jasa Raharja berafiliasi dengan Pemda agar denda ditiadakan, dan segera menyampaikan ke Jasa Raharja untuk mendapatkan jawaban,” katanya.
“Covid-19 membawa dampak terhadap organisasi operasional bus pariwisata, sehingga praktis selama dua tahun tidak beroperasi, usulan pemecahan masalahnya yakni pengusaha yang kreditnya mendapatkan relaksasi agar tidak dikenakan denda atas bunga berjalan yang disubsidi, batas umur kendaraan agar diperpanjang dua tahun. Hal tersebut diusulkan kepada DPP Organda agar ditindaklanjuti dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional dan DPP Organda mengusulkan kepada Menteri Perhubungan,” kata I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos.
Organda adalah organisasi pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan berdiri pada 30 Juni 1962 di Selecta Malang Jatim yang terdiri dari Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobus Seluruh Indonesia (IPPOSI), Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia (ORPENI), Federasi Gabungan Prahoto Indonesia (PEGAPRI), Gabungan Angkutan Darat Veteran Indonesia (GANDA VETRI).
Lanjut I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos bahwa, Mukerda bertujuan untuk memberikan kerangka konsepsional maupun operasional atas visi yang berorientasi pada tujuan organisasi, diperlukan forum musyawarah yang memungkinkan fungsi evaluasi, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan untuk melakukan upaya konsolidasi merumuskan konsep manfaat dan nilai tambah yang ditujukan untuk kelangsungan bisnis transportasi angkutan darat anggota.
Lanjutnya, tujuan Mukerda adalah merumuskan permasalahan penguatan organisasi dan usaha yang ditempuh sebagai dampak Covid-19, serta perijinan perkembangan teknologi, kemungkinan kenaikan BBM/subsidi BBM sebagai upaya jalan keluar untuk menjaga keberlangsungan bisnis anggota. “Peserta Mukerda adalah anggota DPC, DPU, peninjau dari DPP serta instansi terkait dan undangan,” jelas I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos.
Musyawarah Kerja Daerah DPD Organisasi Angkutan Darat Provinsi Bali dihadiri perwakilan Gubernur Bali, perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala BPTD XII Provinsi Bali, perwakilan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi Bali, pengurus DPD Organda Provinsi Bali, pengurus DPC dan DPU Organda se-Provinsi Bali, anggota Organda.
Mukerda bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Organda ke-60. Dalam kegiatan itu Ketua Organda Provinsi Bali, I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos menegaskan bahwa pentingnya berada dalam organisasi, jadi apa yang kita perjuangkan bisa diperjuangkan juga melalui organisasi.
“Saya harapkan semua pengurus dan jajaran Organda Provinsi Bali, dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana komunikasi yang secara optimal dapat membahas hal penting bagi organisasi guna meningkatkan kemajuan organisasi,” pungkas I Ketut Eddy Dharma Putra, S.Sos. (Donny Parera/Aji Wisnu)












