Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Politik

Koster : Otonomi Daerah Menjadikan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Bali

beritafajar by beritafajar
12 April 2018
in Politik
0
Koster : Otonomi Daerah Menjadikan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Bali
0
SHARES
0
VIEWS
Share on Facebook

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomer urut 1 Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), dalam acara Kupas Kandidat yang diadakan TVRI Nasional, Rabu (11/4) malam, mengakui pembangunan Bali masih timpang.

Penekanan otonomi yang berada di Kabupaten, menyebabkan kabupaten berjalan sendiri-sendiri. Disisi lain, kemampuan keuangan berbeda-beda sehingga laju pembangunan juga berbeda-beda.

Koster menjelaskan, dalam pemerintahan daerah koridornya adalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana ada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan tekanan otonomi ada di Kabupaten.

Regulasi ini menurutnya, mengakibatkan kabupaten berjalan sendiri-sendiri, padahal kemampuan masing-masing kabupaten berbeda-beda.

Jika dipercaya memimpin Bali, pihaknya akan menerapkan manajemen satu jalur dengan maksud satu wilayah, satu tata kelola dan satu perencanaan (one island, one management, one plan), namun tidak bertentangan dengan UU tersebut.

“Kami ingin membangun Bali ini terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan dan satu tata kelola,” papar Koster.

Meski ada undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, namun konsep itu tetap bisa dijalankan dengan pola satu jalur.

“Kalau pemimpinnya bisa mengarahkan kebijakan menjadi satu kesatuan, itu bisa dilakukan. Kalau satu jalur, Bali ini indah,” tutur dia.

Pihaknya akan duduk bersama kepala daerah (bupati dan walikota) untuk membahas perencanaan, prioritas pembangunan dimasing-masing kabupaten agar tepat sasaran.

Pihaknya juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, misalnya dari kalangan perguruan tinggi. <b>(*)</b>

Previous Post

Koster-Ace Tampil Sangat Memuaskan Di Acara Kupas Kandidat TVRI

Next Post

Ekonomi Digital dan Konvensional Harus Diberi Ruang

beritafajar

beritafajar

Next Post
Ekonomi Digital dan Konvensional Harus Diberi Ruang

Ekonomi Digital dan Konvensional Harus Diberi Ruang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Hello world!

2

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

1
Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Sibuk Persiapan Koor Natal 2024

Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Sibuk Persiapan Koor Natal 2024

1

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0
OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

10 Februari 2026
Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

10 Februari 2026
Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

10 Februari 2026
Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

10 Februari 2026

Recent News

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

10 Februari 2026
Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

10 Februari 2026
Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

10 Februari 2026
Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

10 Februari 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur