Beritafajartimur.com (Jakarta)
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla segera menuntaskan masa Pemerintahannya selama lima tahun. Banyak pekerjaan penting dilakukan dan diselesaikan, termasuk pencapaian-pencapaian yang berhasil ditorehkan sepanjang lima tahun Pemerintahan tersebut. Laporan pencapaian 5 tahun Jokowi-JK dipublikasikan secara resmi pada hari ini,
Jumat 18 Oktober 2019 melalui website www.ksp.go.id/maju-bersama.
Laporan yang disusun oleh KSP yang menghimpun data dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut menegaskan sejumlah capaian penting yang telah dihasilkan – terutama, di tengah-tengah masih banyaknya hoax dan disinformasi di ruang publik kita.
“Seperti bisa dilihat dalam laporan ini, kita tidak lagi bicara tentang output atau kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan.
Tapi kita menampilkan outcomeselama 5 tahun terakhir. Jadi bukan capaian tahun yang kelima atau terakhir,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko
Laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden yang dipersiapkan antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
Laporan ini berisi visi Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK yang dicanangkan di tahun 2014 telah dicapai atau telah mengalami kemajuan.
Terdapat tiga pilar utama dalam laporan kita, yaitu bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya – yang juga mencerminkan tiga pilar yang membentuk Nawacita.
Di bidang Politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, Pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik.
Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Kemudian di bidang Ekonomi, Pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi.
Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen Pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi.
Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang dicanangkan Pemerintah.
Selanjutnya di bidang Sosial dan Budaya, Pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar.
Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.
Berbagai catatan pencapaian maupun kekurangan dalam membangun bangsa selama lima tahun terakhir ini dapat menjadi pembelajaran bersama. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi ke depan.(BFT/JAK/RIF)
