Beritafajartimur.com (Nusa Tenggara Timur) – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Lokasabha VII di Hotel Jayaphita, Kupang, Sabtu (14/11/2026). Mengangkat tema “Penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju NTT Jaya”, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi organisasi, konsolidasi umat, sekaligus suksesi kepemimpinan PHDI Provinsi NTT.
Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr(Han), dalam arahannya menegaskan bahwa Lokasabha merupakan musyawarah tertinggi di tingkat provinsi yang harus dimaknai sebagai proses estafet kepemimpinan dan pengabdian kepada umat.
“Yang purna tugas kita hormati, yang baru kita dukung. Yang ada bukan menang dan kalah, melainkan ngayah bagi umat,” tegas Cantiasa.
Ia mengingatkan bahwa proses suksesi kepemimpinan harus mengedepankan persatuan dan kesatuan umat. Setiap peserta diharapkan memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan rekam jejak pengabdian, serta menghindari praktik politik uang, fitnah, dan tindakan yang berpotensi memecah belah organisasi. Seluruh tahapan juga harus dilaksanakan sesuai AD/ART dan tata tertib organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Cantiasa turut mengingatkan pentingnya kedewasaan umat Hindu dalam menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengajak seluruh umat untuk senantiasa menaati hukum, menghormati proses konstitusional, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, hoaks, maupun fitnah di media sosial.
Menurutnya, PHDI tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi tetap memiliki tanggung jawab dalam politik kebangsaan melalui pelaksanaan Dharma Negara.
“PHDI tidak berpolitik praktis. PHDI berpolitik dalam arti Dharma Negara, yaitu menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI. Ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dan Tat Twam Asi harus menjadi pegangan kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cantiasa menyoroti tantangan pembinaan umat Hindu di NTT yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, jarak antarpulau yang berjauhan, persebaran umat yang relatif kecil, serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi ekonomi dan iklim juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program pembinaan umat.
Karena itu, ia mendorong PHDI NTT untuk menyusun program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan umat, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, pembinaan generasi muda, dan perlindungan aset pura. Pengembangan UMKM dan penguatan koperasi juga perlu menjadi perhatian agar umat memiliki kemandirian ekonomi.
Cantiasa juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang tertib dan transparan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Ia mengajak seluruh unsur umat, mulai dari sulinggih, walaka, perempuan Hindu, hingga organisasi kemasyarakatan Hindu, untuk terlibat aktif dalam membangun organisasi. Kemitraan dengan pemerintah dan komunikasi lintas elemen masyarakat juga harus terus diperkuat.
“Kepentingan umat adalah segala-galanya. Mari kita wujudkan PHDI sebagai rumah besar umat Hindu, tempat kita berkumpul, bersatu, dan bersama-sama menata masa depan Hindu yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh
Kepala Kesbangpol NTT, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM mengapresiasi pelaksanaan Lokasabha VII PHDI NTT. Menurutnya, Lokasabha bukan sekadar forum organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan dan memilih pemimpin baru, melainkan momentum refleksi, konsolidasi, perumusan program kerja, serta penentuan arah pengabdian organisasi bagi umat, masyarakat, bangsa, dan daerah.
“Saya memandang Lokasabha bukan sekadar forum organisasi untuk melaksanakan evaluasi kepengurusan dan memilih pemimpin baru, tetapi merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi, memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan program kerja, serta menentukan arah pengabdian PHDI bagi umat, masyarakat, bangsa, dan daerah,” jelasnya.
Gubernur juga menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan NTT. Menurutnya, nilai persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat NTT harus terus dijaga dengan memastikan setiap warga dapat menjalankan keyakinan agamanya secara aman, nyaman, dan penuh penghormatan.
Ia menegaskan bahwa PHDI memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam pembinaan kehidupan keagamaan umat Hindu, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kerukunan, membangun karakter masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi umat dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap PHDI terus menjadi organisasi yang terbuka, inklusif, dan mampu membangun komunikasi serta kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan lainnya,” tambahnya.
Gubernur juga berharap rumah-rumah ibadah dapat menjadi pusat pembinaan moral, etika, dan karakter, sementara para tokoh agama menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, umat beragama dapat berperan aktif menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Melalui Lokasabha VII ini, PHDI NTT diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, serta merumuskan program kerja yang menjawab kebutuhan umat. Sinergi antara Dharma Agama dan Dharma Negara diharapkan menjadi landasan bagi kontribusi umat Hindu dalam mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera.
Hadir juga dalam Pembukaan Lokasabha antara lain Wakil Ketum, I Wayan Samudra Gina Antara, Sekjen I Nyoman Gede Agus Asrama dan Ketua Bid. Organisasi Ketut Duara.(BFT/NTT/RED/Devy)
