BERITAFAJARTIMUR.COM (DENPASAR-BALI) | Mahkamah Agung (MK) telah memutuskan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang diselenggarakan secara Proporsional Terbuka. Keputusan Mahkamah Agung tersebut sangat memperhatikan aspirasi masyarakat Indonesia. Karena dari berbagai lembaga survey termasuk partai Demokrat 80% lebih masyarakat mengharapkan Pemilu digelar dengan sistim terbuka.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Bali, Made Mudarta kepada media ini di kantornya, Senin (19/06/2023).
Dikatakan Mudarta, bahwa sistem Pemilu Proporsional Terbuka ini sangat bagus dalam rangka memajukan demokrasi Indonesia, kalau feedback, negara Indonesia merupakan negara demokrasi nomor 3 di dunia, apabila dilaksanakan secara tertutup berarti demokrasi kita mundur.
Lebih jauh dikatakan bahwa ada 80% masyarakat kita ditambah 8 fraksi di DPR RI yang menghendaki sistem terbuka sehingga tidak ada jalan lain bagi MK untuk memutuskan Pemilu 2024 mendatang menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.
“Karena suara rakyat adalah suara Tuhan sehingga rakyat tidak memilih kucing dalam karung. Masyarakat akan memilih Caleg yang dikenal, disukai sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya,” tandas Mudarta beretorika bahwa Sistem Proporsional Terbuka ini rakyat lah yang berdaulat.
Karenanya, menghadapi kontestasi Pesta Demokrasi 2024 mendatang DPW Partai Demokrat Provinsi Bali mengumpulkan kader potensialnya untuk diberikan bekal supaya siap bertarung di Pileg 2024. “Hari ini kami mengumpulkan Caleg provinsi yang potensial sebagai petarung di Dapil masing- masing. Mereka sangat antusias dengan wajah berseri-seri siap tempur tentu dengan kerja keras untuk meraih suara sebanyak banyaknya,” ucapnya.
Ditambahkan,” Dalam kesempatan ini kami instruksikan agar sesama Caleg wajib tandem seperti Caleg RI pusat tandem dengan Caleg provinsi. Begitu pula Caleg provinsi tandem dengan Caleg kabupaten sehingga bisa bersinergi ke bawah mencari dukungan. Itu wajib dan mereka sudah berjanji siap melaksanakan,” jelasnya.
Lanjut Mudarta,” Dengan cara tandem seperti ini akan lebih hemat 33% ketimbang turun sendiri-sendiri ini jauh lebih efektif dan efisien,” paparnya.
Pihaknya pun mewanti-wanti Caleg Demokrat agar prinsip-prinsip politik harus tetap dijaga dan tetap sopan santun, serta tidak memaksakan kehendak, tanpa politik uang, saling menghormati dengan partai lain, mengambil simpati masyarakat itu yang harus diperjuangkan.
“Banyak juga Caleg memberikan janji palsu ketika terpilih dihubungi saja susah. Kadang ganti nomor HP, setelah lima tahun lagi pada Pemilu berikutnya rajin lagi turun menyapa rakyat itu sudah umum, tetapi masyarakat sekarang sudah pintar dan jeli berpolitik, sehingga politisi demikian ditinggalkan konstituennya,” ungkapnya.
Bagi caleg-caleg baru itu harus diperhatikan karena masyarakat akan mencatat apa yang dijanjikan oleh para Caleg. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, masyarakat bisa merekam apa yang dijanjikan. Kalau kita komitmen tentu Pemilu berikutnya Caleg dan partainya akan dicari lagi oleh masyarakat.
Terkait target, sesuai dengan hasil kongres partai Demokrat tahun 2020 targetnya di angka 15%. Partai Demokrat sangat luhur dan moderat sesuai dengan presisi yang kita capai di Dapil masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, jadi ada gagasan dan bagaimana Demokrat memimpin selama 10 tahun, itulah yang kita jelaskan kepada masyarakat.
Aspirasi masyarakat harus diperhatikan dan diperjuangkan. Itu yang menjadi catatan prioritas. Apabila sudah berjalan bagus, ekonomi tumbuh, tidak ada gesekan tentu masyarakat akan kembali memilih partai Demokrat.
“Karena Ketum kita mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, red) adalah sosok pemimpin kaum milenial, maka Caleg-caleg baru dari kaum millenial di Demokrat ini akan kami genjot dengan politik santun itu merupakan ciri khas partai Demokrat,” tandas Mudarta.
Menanggapi pertemuan mbak Puan Maharani Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat, pada Minggu, 18 Juni 2023, Made Mudarta menanggap positif soal pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh politik ini terlihat akrab dan tidak ada ketegangan di antara keduanya, Puan Maharani menyambut kedatangan AHY dengan senyum dan berjabat tangan.
Selain itu terlihat juga jajaran pengurus elit PDIP dan elit Partai Demokrat berbincang dengan suasana hangat saat menanti kedatangan Puan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan pelukan hangat dan jabatan tangan.
Menurut Made Mudarta, Pertemuan tersebut baik untuk politik masa kini yang di mana Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, karena itu partai politik sudah saatnya melakukan tranformasi untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Dengan berjumpanya kedua tokoh milenial ini, ketua umum AHY dan mbak Puan ini, ini pertanda bagus ya, Anak-anak milenial akan cendrung mengikuti. Nah, inilah gaya-gaya politik ke depan untuk membangun bangsa,” ujar Made Mudarta.
Ia menambahkan, pertemuan antara AHY dan Puan Maharani di Pelataran Hutan, Senayan, Jakarta pada Minggu pagi itu bertanda bahwa partai politik sudah sukses melakukan transformasi dari generasi Senior ke generasi junior.
“Ini pertanda partai politik sukses tranformasi dari yang senior ke junior,” katanya.
Dalam konteks Pemilu, Mudarta mengatakan, bahwa bagi Demokrat sangat memberi kebebasan kepada rakyat karena suara rakyat adalah suara “Tuhan”. Nah, bagi bagi Caleg yang menipu rakyat kata Mudarta, hukumnya jangan dipilih lagi di periode berikutnya.
“Yang perlu kita sampaikan adalah partai politik para Caleg menyampaikan gagasan visi-misi program apa yang bisa diperjuangkan di mata masyarakat lima tahun ke depan. Nah, bagi Caleg yang menipu rakyat, ya berikan hukum jangan dipilih lagi sekarang,” katanya.
Selain itu, soal AHY masuk dalam radar PDIP untuk disandingkan bersama Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang, Made Mudarta menyebut itu hal yang biasa dan itu adalah bagian dari simulasi politik, begitu pun Partai Demokrat melakukan hal yang sama hanya tidak diungkapkan ke publik, tetapi semua keputusan tetap kembali ke Ketua Umum partai masing-masing.
” Tentu powernya ada di Ketua Umum partai, karena itu yang paling tinggi kastanya,” tutupnya.(Donny Parera)











