Beritafajartimur.com (Denpasar-Bali) | Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS Kota Denpasar, siang tadi, Jumat, 25 Juni 2021 menggelar acara Musyawarah Daerah (Musda). Acara ini digelar di Aula Sekolah Harapan Nusantara, Jalan Cargo, Denpasar. Dari 34 undangan yang diedarkan panitia Musda, ada 24 Yayasan yang hadir sehingga acara Musda ini dikatakan telah mencapai kuorum.
Musda secara bulat memutuskan kepengurusan lama diganti dan kali ini Made Dwi Risadiana, S.Pd (Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara) terpilih sebagai Ketua Umum BPMS Kota Denpasar periode 2021-2026. Ia didampingi Ketua I : Drs. I Nengah Madiadnyana, MM (YPLP PGRI),
Ketua II : Pius Leza, M.Pd (Yayasan Insan Mandiri),
Ketua III : I Ketut Muda (Yayasan TP 45),
Ketua IV : dari Yayasan Perguruan Kristen Harapan, dan Ketua V : Dr. I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum, (Yayasan Dwijendra)
Sekretaris Umum : I Putu Ariyasa, S.Si (Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara)
Bendahara Umum : Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si (Yayasan Taman Pendidikan Ganesha). Kepengurusan ini dilengkapi 6 bidang : Peningk6 Mutu Pendidikan, Kerjasama Humas, Penelitian dan Pengembangan, Penggalangan dan Pengendalian Dana, Advokasi dan Arbitrase, serta Konsolidasi.
Sedangkan Dewan Pengawas sebagai berikut :
Ketua : Dr. A.A.Ngr. Eddy S.G (Perdiknas Denpasar),
Sekretaris : Ir. I Ketut Lodji, MS (Yayasan PR Saraswati) bersama 6 Anggota.
Disela-sela Musda, Ketua Umum BMPS Provinsi Bali I Gede Ngurah Ambara, SH., menjelaskan bahwa dengan terbentuknya kepengurusan BMPS Kota Denpasar diharapkan membantu pelaksanaan Program BMPS Provinsi. “Kita harapkan, BMPS Kota Denpasar senantiasa searah dalam kebijakan untuk membantu pelaksanaan Program BMPS Provinsi Bali dalam program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pengurus Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” papar I Gede Ngurah Ambara.
” Dan untuk program jangka pendek sekarang ini kebetulan pas saatnya PPDB tahun ajaran 2021/2022, maka sesuai keinginan anggota agar memperjuangkan keadilan bagi sekolah-sekolah Swasta supaya bisa mendapat siswa di tahun ajaran baru ini. Karena itu, kita minta kepengurusan yang baru ini betul- betul bekerja efektif untuk mengawasi jalannya penerimaan siswa baru di sekolah negeri agar memenuhi unsur keadilan dan pemerataan sehingga kita di sekolah swasta mendapat murid,” terang Ngurah Ambara.

Pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk secara konsekwen dengan janjinya dihadapan Ombudsman RI Provinsi Bali benar-benar menjamin tidak ada gelombang kedua dan seterusnya dalam PPDB kali ini. “Kita minta PPDB ini supaya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan kuota yang sudah ditentukan. Begitu juga supaya tidak ada gelombang kedua dan seterusnya yang bisa merugikan sekolah swasta. Kita juga mengingatkan para orang tua yang mampu agar pertimbangkan untuk memasukkan putra dan putrinya masuk sekolah swasta yang bagus supaya kesempatan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu diprioritaskan masuk sekolah negeri
Ambara juga meminta pemerintah untuk tidak menarik staf pendidik yang sudah diperbantukan di sekolah swasta. Jika itu dilakukan maka beban sekolah swasta makin berat ditengah situasi kekurangan murid saat ini. Pihaknya juga meminta pemerintah untuk tidak membangun atau membuka sekolah negeri baru karena kalau itu dilakukan maka janji pemerintah untuk tidak membuka gelombang kedua dan seterusnya tidak berdampak apa-apa bagi sekolah swasta. (BFT/DPS/Donny Parera)








