Denpasar, BERITAFAJARTIMUR.COM
Pidato perdana usai serah terima jabatan Gubernur Bali mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat Bali.
Pun demikian bagi Anggota DPRD Provinsi Bali yang hadir pada acara Sertijab yang berlangsung Sabtu (8/9/2018) di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Bali.
Salah satu diantaranya, ketua Komisi III DPRD dari Partai Demokrat Nengah Tamba. Dimintai komentarnya seusai Sertijab Gubernur Bali periode 2018-2023 kepada media ini Nengah Tamba mengatakan sangat mengapresiasi pidato dari Gubernur Dr. I Wayan Koster, MM, yang menunjukkan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik, terencana, terprogram, terukur, terpadu dan sesuai dengan kebutuhan Bali baik, kini maupun masa mendatang.
Menurut Nengah Tamba yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, “apa yang disampaikan oleh Gubernur patut diberi apresiasi yang tinggi. Namun ini kan baru di atas kertas sehingga nantinya kita perlu kawal agar bisa dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam pidato hari ini. Apa yang terkoreksi dari kepemimpinan Gubernur yang lama memang tidak banyak yang berubah kecuali beberapa hal yang ditingkatkan dalam kepemimpinan Gubernur Baru,”ungkap Nengah Tamba.
Hal yang menjadi catatan Nengah Tamba bahwa keseimbangan antara pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan lainnya di Bali perlu ditingkatkan, khususnya terkait hasil-hasil pertanian yang perlu ditingkatkan kualitasnya sekaligus pemanfaatan/pemasarannya dengan bekerjasama dengan provinsi lainnya.
“Saya berterima kasih karena beberapa hal yang disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster merupakan ide-ide saya juga seperti masalah pertanian dan perkebunan yang akan dibarter dengan provinsi lainnya. Itu memang ide saya. Kita mempunyai Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian untuk memulai inventarisir berapa hasil perkebunan dan pertanian di tiap-tiap kabupaten sehingga kita bisa mengkalkulasi kebutuhan untuk dipasarkan,”ucapnya.
Selain hal di atas, Nengah Tamba juga menyoroti terkait masalah pendidikan bagi orang miskin yang dinilainya kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Seharusnya beban keluarga miskin mestinya ditanggung pemerintah ketika anak-anak mereka masuk sekolah.
“Kita tahu kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Itu bukan karena faktor SDM tapi lebih karena tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selama ini sekolah-sekolah negeri mayoritas menerima anak-anak orang kaya oleh adanya aturan NEM yang tinggi. Bagaimana mungkin siswa miskin bisa punya kesempatan bersaing dengan anak orang kaya kalau sistemnya seperti itu. Jelas untuk biaya kursus saja mereka pasti tidak akan mampu. Begitu juga fasilitas komputer atau laptop mereka tidak punya. Jadinya mereka terpaksa masuk sekolah swasta yang tentunya tambah berat biayanya. Inilah yang perlu mendapat perhatian pemerintah ke depan. Saya setuju bapak Gubernur mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun merupakan hal yang perlu didukung agar siswa miskin mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dengan bebas biaya sehingga kehidupan mereka ke depannya bisa jauh lebih baik,”pungkasnya. //don










