BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar-BALI) | Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) DPRD Provinsi Bali bertajuk ‘Koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif’ bertempat di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/10).
Dalam Rakor yang dikemas santai sembari ngopi siang tersebut, Pj. Gubernur Bali membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak ‘Ngrombo’ melaksanakan arahan Presiden RI menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta penurunan angka stunting.
“Disamping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.
Mengenai kemiskinan ekstrem, Pj. Gubernur Mahendra Jaya sekali lagi menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional.
“Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya.
Mengenai visi misi Gubernur sebelumnya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beserta program kerjanya, dengan tegas ia menyatakan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Bahkan ia menegaskan juga akan melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut.
“Saya tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan memperkuat,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan.
Dalam rapat pagi itu, banyak masukan datang dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah di Bali. Diantaranya yaitu permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di Kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah. Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah per bulan demi membeli air bersih.
Secara umum, DPRD Provinsi Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj. Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan.(BFT/DPS/Red)
