Denpasar, Beritafajartimur.com. Hari Raya Saraswati (turunnya ilmu pengetahuan) di SMP PGRI 2 Denpasar dirayakan oleh segenap civitas sekolah setempat pada Sabtu (13/20/2018).
Berbeda dengan perayaan di tahun-tahun sebelumnya, dimana, perayaan Hari Saraswati sebelumnya dirangkaikan dengan berbagai pagelaran seni budaya. Tidak demikian halnya perayan Hari Saraswati pada tahun 2018 ini dimana para siswa tidak mengadakan lomba dan pagelaran seni, tapi hanya melakukan persembahyangan bersama di halaman sekolah yang terletak di Denpasar Timur ini.
“Namun, bersamaan dengan perayaan Hari Saraswati disertai dengan pemasangan papan nama sekolah bertuliskan aksara Bali sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan, penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali,” ujar Kepala SMP PGRI 2 Denpasar, Dr. Drs. I Gede Wenten Aryasuda, M.Pd, disela-sela acara persembahyangan bersama.
Menurutnya, sengaja dipilih pemasangan papan nama beraksarakan tulisan Bali bertepatan dengan perayaan Hari Saraswati. “Sebenarnya, SMP PGRI 2 Denpasar sudah cukup familiar dengan penggunaan Bahasa Bali. Bahkan sejak tahun 1994 Bahasa Bali jadi mata pelajaran wajib yang ada di sekolah kami ini. Itupun, sebelum Peraturan Gubernur Bali Nomer 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali dikelurkan,” terangnya.
Lebih jauh, Wenten Aryasuda menambahkan, bahwa pelajaran bahasa Bali juga rutin diberikan di sekolah sebagai mata pelajaran atau bahasa Ibu. Bukan hanya penerapan Pergub Nomor 80 tahun 2018 saja yang sudah terus diterapkan di SMP PGRI 2 Denpasar, melainkan Pergub No 79 Tahun 2018 yang mengatur tentang berbusana Bali juga diterus diterapkan. “Pengunaan pakaian adat Bali sudah rutin dilakukan dihari tertentu yakni pada Hari Purnama dan Tilem,” ucapanya.
Kemudian, Ketua YPLP Kota Denpasar, I Nengah Madiadnyana yang juga Kepala SMK PGRI 3 Denpasar menambahkan, bahwa lembaga pendidikan di PGRI sudah ruin mengikuti aturan pemerintah. “Kita selalu mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan baik. Implementasinya sudah kita laksanakan sebelum dua Pergub itu resmi diberlakukan secara serentak di Bali,” imbuhnya.
Lanjut Madiadnyana, mustinya setiap Pergub yang dikelurkan hendaknya lebih dikawal agar tidak mubasir dikemudian harinya. Apalagi memasuki zaman modern seperti sekarang ini, kalau tidak diingatkan terus masyarakatnya. Pastinya akan lupa dengan aturan. Jika Pergub sudah keluar hanya butuh pengawasan saja baik secara berkala maupun berkelanjutan. (don)
