BERITAFAJARTIMUR.COM (BADUNG-BALI) | Bali kembali dipercaya sebagai tuan rumah ajang Internasional, kali ini Sidang Tahunan ke-61 Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) kembali digelar pada 16 – 20 Oktober 2023, di BNDCC-Nusa Dua, Badung pada Senin (Soma Kliwon, Uye) 16 Oktober 2023.
Dalam momentum tersebut, Penjabat (PJ) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, yang secara resmi membuka Sidang Tahunan dihadiri 47 negara yang terdiri dari 32 negara Asia dan 15 negara Afrika. Selain itu pertemuan ini juga akan dihadiri oleh delegasi dari 41 negara pengamat dan 21 organisasi internasional.
Wapres RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi pertemuan tersebut, karena ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah sidang tahunan yang diselenggarakan di Bali yang akan membahas mengenai isu-isu hukum yang menjadi kepentingan bersama antara negara-negara Asia dan Afrika.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyerukan agar perang antara kelompok Hamas Palestina dan Israel segera dihentikan karena sudah menelan ribuan korban jiwa. “Saya kira hari ini lebih dari 4.000 orang terbunuh, karena itu harus segera dihentikan,” kata Wapres RI.
Menurut Wapres RI solusi yang harus dijalankan untuk kedua belah pihak yakni kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni solusi dua negara atau two state solution.
“Mengenai masalah penyelesaian dua negara yang ini barang kali masih harus terus dilakukan,” imbuhnya.
Ia pun mengharapkan agar momentum AALCO ke-61 yang saat ini sedang berlangsung di Bali, dapat berperan penting dalam menyatakan penghentian segera perang antara Hamas Palestina dan Israel. Pasalnya, lanjut Wapres RI, masalah Palestina menjadi salah satu perhatian penting di kawasan Asia Afrika.
“Oleh karena itu saya ingin juga konferensi ini menyatakan supaya perang segera dihentikan karena ini menyangkut masalah kemanusiaan,” ucap Wapres Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan, AALCO adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang didirikan pada tahun 1956 untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu hukum yang menjadi kepentingan bersama antara negara-negara Asia dan Afrika. AALCO berdiri pada tahun 1956 yang merupakan salah satu hasil penting dari Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung.
“Indonesia memiliki pengalaman di bidang perampasan aset yang kompleks, melalui berbagai modus, dan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Indonesia akan berbagai pengalaman ini dengan negara-negara anggota AALCO,” ucap Yasonna.
Kegiatan AALCO ke-61 dihadiri oleh H.E. Uma Sekhar President of the 60 Annual Session of AALCO, H.E. Dr. Kamalinne Pinitpuvadal, Sekretaris Jenderal AALCO, serta undangan dari 47 negara ikut meramaikan sidang tahunan ini.)BFT/BDG/Red)
