BERITAFAJARTIMUR.COM (Kupang, NTT)
Presiden Jokowi didampingi Menperin dan Gubernur NTT meninjau tambak garam, di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (21/8/2019) siang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau tambak garam eks tanah Hak Guna Usaha (HGU), di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timur (NTT).
“Saya ke sini hanya ingin memastikan bahwa program untuk urusan garam ini sudah dimulai, karena kita tahu impor garam kita 3,7 juta ton, yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai peninjauan.
Menurut Presiden, NTT memiliki potensi tambak garam yang bisa dikerjakan seluas kurang lebih 21 ribu hektar.
Di Kupang ada kurang lebih 7 ribu hektar, tetapi yang dimulai sekitar 600 hektar dulu, dan juga baru diselesaikan 10 hektar.
“Masih 10 hektar dari 21 ribu hektar, masih jauh sekali. 10 Hektar ini, di lingkungan ini baru 600 hektar. Jadi memang ini baru dimulai,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam peninjauan itu, Presiden Jokowi mengaku ditunjukkan berapa perbandingan garam yang diambil dari luar untuk dibawa ke NTT, yang berasal dari Madura, Surabaya, dan juga dari Australia.
Presiden menilai, garam yang ada di NTT memang hasilnya lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke industri, dan kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi.
“Artinya ini ada potensi, tapi memerlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, ini adalah investasi pertama yang akan dikerjakan,” jelas Kepala Negara seraya meyakini, tahun depan akan selesai 600 hektar. Dalam proyek ini petani tambak diikutkan juga, pekerja sekaligus ikut didalamnya. Semacam menanam saham. Petani ikut di dalamnya, sehingga nanti penghasilan masyarakat di sini akan lebih baik.
“Tapi sekali lagi, ini yang dalam proses baru 600 hektar, itupun yang selesai baru 10 hektar. Tahun depan akan diselesaikan,” kata Kepala Negara.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat. (BFT/NTT/Rifand)
