BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan-Bajo-MABAR) Pemerintah saat ini, termasuk Perintah Manggarai Barat (Mabar) akan menerapkan model pembangunan inklusif yang memastikan bahwa semua kelompok marginal terlibat dalam proses pembangunan.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Mabar, Edistasius Endi ketika menghadiri dan membuka secara resmi acara Registrasi Sosial Ekonomi Talk 3 yang diselenggarakan di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Selasa (13/12/2022).
Acara yang bertema “Dari Desa untuk Pembangunan Indonesia Inklusif” itu, dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur, para kepala Desa, para pelaku usaha dan pejabat birokrasi lainnya.
Dalam sambutannya, bupati Edi pertama-tama menjelaskan secara singkat definisi dari pembangunan inklusif itu.
“Pembangunan inklusif secara sederhana diartikan sebagai suatu konsep pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati oleh semua kalangan,” ungkap Ketua DPD Partai Nasdem itu.
Lebih lanjut, bupati Edi coba mengungkapkan latar belakang mengapa kesadaran akan pentingnya pembangunan inklusif itu muncul.
“Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata tidak selalu sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat,” tegas bupati Edi.
Menurut bupati Edi, pembangunan inklusif itu terarah pada kelompok masyarakat yang berkategori rentan dan marginal.
“Pembangunan inklusif menyasar kelompok masyarakat yang terkategori marjinal. Kelompok marjinal yaitu mereka yang keberadaannya tidak terakomodasi oleh model pembangunan yang sudah dijalankan,” ujar Bupati Edi.
Penerapan model pembangunan inklusif ini, demikian bupati Edi, semakin mendesak di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata di Mabar.
“Pembangunan pada sektor pariwisata memang menjadi prioritas. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Mabar tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan dari segala bentuk kebijakan pembangunan yang dilakukan,” tegas bupati Edi.
Bupati Edi juga menyinggung soal salah satu misi pemerintahannya yang tertuang dalam RPJMD.
“Salah satu misi seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD yaitu ‘Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan’. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah, pinggiran dan terisolasi,” ungkap bupati Edi.
Misi itu juga, demikian bupati Edi, terarah pada penyediaan rumah layak huni dan pengentasan angka kemiskinan.
“Pembangunan infrastruktur dalam misi ini juga terkait peningkatan kelayakhunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni,” ujar Bupati Edi.
Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dibuat oleh pemerintah, disinggung dalam sambutannya.
“Pembangunan ruas jalan strategis yang semakin membaik dalam upaya menghubungkan antarwilayah dari kota hingga desa di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya lain yang dilakukan Pemkab Mabar yaitu melalui pengukuran indeks pariwisata inklusif berkelanjutan,” beber bupati Edi.
Sementara itu, terkait dengan kelompok marginal, bupati Edi menjelaskan bahwa kelompok tersebut adalah orang miskin, disabilitas, dan perempuan.
“Kelompok marjinal yang digarisbawahi dalam kajian ini yaitu masyarakat miskin, disabilitas dan perempuan. Hal ini secara jelas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat peduli dan sadar akan aspek pemerataan pembangunan yang harus dinikmati oleh semua kelompok masyarakat sesuai dengan spirit pembangunan berkelanjutan,” ungkap bupati Edi.
Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat tahun tahun 2023 yaitu:
“Pembangunan Infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak multisektor dan mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.”
Akurasi data, menurut bupati Edi menjadi hal penting untuk mendukung inklusivitas pembangunan. Untuk itu, Pemda Mabar mendukung kegiatan Regsosek sebagai upaya untuk mendapat data kependudukan tunggal.
“Demi mendukung inklusivitas pembangunan yang merangkul kelompok marjinal mulai dari desa, Pemkab Mabar menyadari akurasi data menjadi syarat penting dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan yang tepat sasar. Untuk itu Pemerintah Manggarai Barat mendukung penuh program Regsosek sebagai upaya untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data,” ungkap bupati Edi.
Pada bagian akhir sambutannya, bupati Edi menilai bahwa Regsosek Talk 3 ini merupakan momen bersinergi, bertukar ide, satukan persepsi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Di akhir sambutan saya ini, saya sangat berharap agar kegiatan “R-Talk (Regsosek Talk 3): “Dari Desa untuk Pembangunan Indonesia Inklusif” ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersinergi, bertukar gagasan, menyamakan persepsi, menggali ide dan bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari desa,” pungkas bupati Edi. (BFT/LBJ/Yoflan).












