BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo) Labuan Bajo kembali menjadi titik temu penting bagi dialog lintas daerah. Sejumlah Ketua DPRD dari kabupaten di Provinsi Bali, di antaranya Ketua DPRD Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan Karangasem, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat.
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membahas peluang kerja sama, khususnya di sektor pariwisata.
Kehadiran para pimpinan DPRD dari Pulau Dewata itu disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J. Putera. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kolaborasi antardaerah yang sama-sama memiliki potensi pariwisata unggulan.
Dalam pertemuan tersebut, pariwisata menjadi topik dominan yang dibahas secara mendalam. Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dinilai memiliki posisi strategis dalam peta pariwisata nasional, sementara Bali telah lama menjadi barometer pariwisata Indonesia di mata dunia. Perpaduan pengalaman dan potensi kedua daerah ini dinilai membuka ruang kerja sama yang luas dan saling menguntungkan.
Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J. Putera, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan kesempatan penting untuk bertukar pengalaman terkait pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
Menurutnya, Bali memiliki rekam jejak panjang dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat, yang relevan untuk menjadi referensi bagi Labuan Bajo.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, perlindungan budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan seimbang.
Para Ketua DPRD dari Bali juga menyoroti pentingnya sinergi antar destinasi wisata unggulan di Indonesia. Mereka menilai bahwa Bali dan Labuan Bajo bukanlah destinasi yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi dalam membangun paket pariwisata nasional yang terintegrasi.
Dalam diskusi tersebut, muncul gagasan tentang promosi pariwisata terpadu Bali–Labuan Bajo, baik melalui jalur udara maupun laut. Konsep ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan (length of stay) sekaligus meningkatkan belanja wisata di kedua daerah.
Selain promosi, penguatan tata kelola destinasi juga menjadi perhatian. Para pimpinan DPRD membahas pentingnya regulasi yang jelas terkait pengelolaan kawasan wisata, pelabuhan pariwisata, serta aktivitas wisata bahari agar tetap menjaga kelestarian alam dan ekosistem laut.
Isu keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata turut menjadi pembahasan utama. DPRD Manggarai Barat dan DPRD kabupaten di Bali sepakat bahwa pariwisata harus memberikan ruang dan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun penjaga nilai budaya.
Dalam konteks itu, Bali dipandang memiliki banyak praktik baik (best practices) yang dapat diadaptasi, mulai dari pengelolaan desa wisata, penguatan UMKM pariwisata, hingga pengemasan atraksi budaya sebagai daya tarik utama destinasi.
Para Ketua DPRD Bali juga menyampaikan pandangan bahwa Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, tidak hanya sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, tetapi juga sebagai pusat wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas tantangan bersama yang dihadapi daerah pariwisata, seperti tekanan terhadap lingkungan, kebutuhan infrastruktur pendukung, serta perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas pariwisata agar tidak merugikan daerah dan masyarakat.
Melalui dialog ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa pembangunan pariwisata membutuhkan peran aktif legislatif dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan kepentingan publik. DPRD dipandang memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sektor pariwisata.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi berlanjut pada kerja sama konkret antar daerah, baik dalam bentuk pertukaran informasi, studi banding, maupun penyusunan kebijakan yang saling mendukung pengembangan pariwisata nasional.
Dengan semangat kebersamaan dan saling belajar, pertemuan antara DPRD Manggarai Barat dan para Ketua DPRD dari Provinsi Bali tersebut menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah merupakan fondasi penting untuk membangun pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)












