BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar-BALI) | Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, S.I.P.,M.Sc. menghadiri kegiatan sosialisasi tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata usaha pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan TNI Provinsi Bali yang dipimpin Irjen Kemhan RI Letjen TNI Budi Prijono pada Jumat (26/1/2024) bertempat di gedung serba guna IGP Dwinda Lanal Denpasar Jl. Raya Sesetan No. 331 Kecamatan Denpasar Selatan.
Pada kesempatan tersebut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Kolonel Mar I Dewa Nyoman Gede Raka Sosilo, S.E sebagai tuan rumah acara sosialisasi tersebut mengucapkan selamat datang kepada Irjen Kemhan RI beserta tim di Mako Lanal Denpasar dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim sosialisasi dari Itjen Kemhan RI, atas terselenggaranya kegiatan ini.
Pangdam IX/Udayana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Itjen Kemhan RI beserta tim yang telah berkenan menggelar sosialisasi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan PNBP dan Tata Usaha Pemanfaatan BMN oleh satuan-satuan TNI di wilayah Bali Nusra.
“Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif adalah apabila BMN tersebut produktif yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi negara bukan sebaliknya menimbulkan beban bagi negara. Pengelolaan BMN memberikan manfaat sebesar-besarnya pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam perannya menopang pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberian pelayanan publik dan pemerataan Pembangunan,” ujar Pangdam.
Pangdam mengharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi tata usaha pemanfaatan aset BMN ini, para pejabat terkait semakin profesional dan proporsional mampu menyusun laporan yang akurat, sehingga tertib administrasi dapat dipertanggung jawabkan secara formal dan akuntabel.
Dirwas Bidang Hankam BPKP Yan Setiadi menyampaikan BPKP sebagai auditor presiden yang merupakan auditor internal pemerintah yang tugas dan fungsinya yaitu mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional diantaranya memberikan pendampingan kepada kementerian lembaga termasuk TNI dan yang selama ini sinergi dan kolaborasi berjalan dengan sangat baik mulai dari review anggaran tertentu yang diminta oleh Kemhan RI dan TNI
Selanjutnya Irjen Kemhan RI Letjen TNI Budi Prijono menyampaikan bahwa pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi sangat penting bagi pemerintah termasuk Kementerian Pertahanan dan informasi barang milik negara tentu memberikan sumbangan yang sangat signifikan di dalam neraca laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pos-pos persediaan aset tetap maupun aset lainnya. TNI merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki aset tertinggi setelah kementerian DPR dari pengelolaan barang milik negara oleh karena itu kita wajib mencatat dan melaporkan secara nyata dan benar.
“Kegiatan penataan pemanfaatan Barang Milik Negara menjadi sangat penting dilaksanakan demi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pengaturan BMN Kementerian Pertahanan dan TNI terus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban”,ujar Irjen Kemhan.
Irjen Kemhan mengharapkan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang tata memberikan kontribusi positif bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bagi para pejabat yang menangani Simak BMN khususnya di wilayah Bali.
Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Irdam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana,
Kasilog Kasrem 163/WSA, Dandim 1611/Badung, Kadislog Danlanud I Gusti Ngurah Rai, Kepala Sub Auditorat 1.A.2 BPK RI, Dirwas Bidang Hankam BPKP, Kepala perwakilan BPKP Bali, Kakanwil DJPB Prov. Bali, Kepala KPKNL Denpasar serta Tim dari Itjen Kemhan RI. (BFT/DPS/Pendam IX/Udy)
