Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Agama, Sosial, Budaya, Organisasi

Terbitkan Perda Nomor 4/2019, Pemerintah Provinsi Bali Serius Dalam Penguatan Desa Adat

beritafajar by beritafajar
18 September 2019
in Agama, Sosial, Budaya, Organisasi
0
Terbitkan Perda Nomor 4/2019, Pemerintah Provinsi Bali Serius Dalam Penguatan Desa Adat
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)  Pemerintah Provinsi Bali serius dalam penguatan keberadaan Desa Adat di Bali. Hal ini telah dibuktikan dari terbitnya Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara resmi telah diberlakukan tanggal 4 Juni 2019. Selain itu, Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, juga telah diundangkan tanggal 17 September 2019. Bahkan, Pemprov Bali telah membuat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diundangkan tanggal 17 September 2019. Dan akan dibangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten /Kota Se-Bali yang akan dimulai pada tahun 2020.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster melalui press rilis resminya, Rabu (18/9) di Denpasar.

Disampaikan Gubernur Koster, Penguatan Desa Adat di Bali dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali. Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Menjadikan Desa Adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengaturan yang jelas mengenai kategori Krama beserta swadharma (kewajiban) dan swadikara (hak) masing-masing terdiri atas : Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Selain itu, perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan.

Ditambahkan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, penegasan dan perluasan tugas serta wewenang Desa Adat termasuk kewenangan lokal bersakala Desa Adat yang meliputi: 1. Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; 2. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat; 3. Menyelenggarakan Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat; 4. Memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat; 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Sad Kerthi; 6. Menyelenggarakan Pasraman berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali; 7. Memelihara keamanan Desa Adat; 8. Mengembangkan perekonomian Desa Adat; 9. Menjaga keberlangsungan status hak atas tanah Padruwen Desa Adat; Serta menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban Palemahan  Desa Adat.

“Memperjelas tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa Adat yang terdiri atas Prajuru, Sabha Desa, dan Kertha Desa. Tak hanya itu, juga memperjelas tata kelola kelembaga Adat di Desa Adat meliputi : Paiketan Pamangku; Paiketan Serati; Paiketan Wredha; Pacalang; Yowana Desa Adat; Paiketan Krama Istri Desa Adat; Pasraman; dan Sekaa dan Lembaga Adat lainnya. Mengatur dengan jelas Padruwen dan Utsaha Desa Adat. Mengatur Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Adat,” jelasnya.

Selain itu juga diatur tata hubungan dan kerjasama Desa Adat : Kerjasama Desa Adat dengan Desa Adat lain; Kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan; Kerjasama Desa Adat dengan pihak lain.

Sementara Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali mengatur antara lain Pendapatan Desa Adat bersumber dari: pendapatan asli Desa Adat; hasil pengelolaan padruwen Desa Adat; alokasi APBD Provinsi; bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; bantuan Pemerintah Pusat; hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.

“Dana alokasi APBD Provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan Pemerintah Pusat, ditransfer langsung ke rekening Desa Adat; tidak lagi melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) ke Desa Dinas. Dengan Pergub ini penggunaan keuangan Desa Adat menjadi lebih terencana, terarah, dan akuntabel, sehingga Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, nyaman, dan tidak dihantui ketakutan masalah hukum. Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Provinsi dapat digunakan untuk: membiayai operasional, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, dan meningkatkan pelayanan Krama Desa Adat,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.

Dengan dibentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019, maka untuk pertama kali sepanjang sejarah Pemerintah Provinsi memiliki perangkat daerah yang khusus menangani urusan yang berkaitan dengan Desa Adat.

“Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali akan disediakan kantor, dilengkapi dengan tenaga administrasi, peralatan kantor, dan biaya operasional untuk menunjang tugas Majelis dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan Desa Adat,” imbuhnya.

Semua kebijakan tersebut merupakan bukti nyata kesungguhan Gubernur Bali dalam memperkuat Desa Adat sebagai jantung peradaban Bali sebagai implementasi Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.(BFT/DPS/Hms)

Previous Post

Didukung Perusahaan Logistik Handal, Bisnis Griya Crystal Melaju Lancar

Next Post

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Merupakan Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

beritafajar

beritafajar

Next Post
Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Merupakan Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Merupakan Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026
Saat Tangkil ke Pura Besakih, Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani Kunjungi Posko PBMB

Saat Tangkil ke Pura Besakih, Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani Kunjungi Posko PBMB

19 April 2026
Bareskrim Turun Tangan, Sengketa Tanah Kerangan Labuan Bajo Masuk Babak Pidana

Bareskrim Turun Tangan, Sengketa Tanah Kerangan Labuan Bajo Masuk Babak Pidana

27 April 2026
Implosi Politik yang Mengarah ke Pemilu 2029: Prabowo dan Gerindra Bersama Jokowi dan PSI

Implosi Politik yang Mengarah ke Pemilu 2029: Prabowo dan Gerindra Bersama Jokowi dan PSI

27 April 2026

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
Walkot Jaya Negara Pimpin Apel Hut Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran

Walkot Jaya Negara Pimpin Apel Hut Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran

7 Mei 2026
Wawali Arya Wibawa Buka Denpasar Education Festival 2026

Wawali Arya Wibawa Buka Denpasar Education Festival 2026

7 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp17.405: PDKN Desak Presiden Prabowo Copot Gubernur BI demi Selamatkan Ekonomi Nasional

Rupiah Tembus Rp17.405: PDKN Desak Presiden Prabowo Copot Gubernur BI demi Selamatkan Ekonomi Nasional

7 Mei 2026
Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

6 Mei 2026

Recent News

Walkot Jaya Negara Pimpin Apel Hut Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran

Walkot Jaya Negara Pimpin Apel Hut Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran

7 Mei 2026
Wawali Arya Wibawa Buka Denpasar Education Festival 2026

Wawali Arya Wibawa Buka Denpasar Education Festival 2026

7 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp17.405: PDKN Desak Presiden Prabowo Copot Gubernur BI demi Selamatkan Ekonomi Nasional

Rupiah Tembus Rp17.405: PDKN Desak Presiden Prabowo Copot Gubernur BI demi Selamatkan Ekonomi Nasional

7 Mei 2026
Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

Imigrasi Ngurah Rai Perkuat Sinergi Bersama Media Dorong Transparansi Informasi Publik

6 Mei 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur