Beritafajartimur.com (Ruteng-NTT) – Yance Janggat mendesak Kejaksaan Negeri (Kajari) Ruteng agar berani membongkar dugaan praktik kotor dari mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok Fransiskus Darius Syukur yang diduga menyelewengkan dana desa periode 2015-2019 diperkirakan mencapai angka Rp 1 miliar. Fransiskus Darius Syukur diduga memanipulasi laporan dana desa selama menjabat sebagai Kepala Desa Goloworok.
“Saya dapat informasi, ada banyak dugaan manipulasi laporan. Kajari Ruteng harus bisa bongkar semua,” ujar Yance di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/9/2020).
Ia menjelaskan bahwa dirinya mendapat informasi soal dugaan manipulasi dan kemungkinan tidak hanya terjadi di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng. Menurutnya, Ansi juga diduga kuat ikut memanipulasi laporan dari desa lain seperti Desa Belang Turi, Desa Bulan, dan beberapa desa lain dengan modus yang sama. Hal itu, lanjutnya, desa-desa tersebut berguru pada Ansi untuk membuat laporan keuangan dana desa.
“Ini informasi dari masyarakat. Desa-desa itu berguru karena Ansi dipilih Deno Kamelus (Bupati Manggarai, Red) menjadi kepala desa terbaik. Nah, hubungan Ansi dengan Deno sesungguhnya sangat dekat. Itu karena Deno dijadikan anak angkat oleh warga Goloworok yang merupakan kampung Ansi. Mungkin Ansi dipilih menjadi kepala desa terbaik bukan karena prestasi tetapi karena kedekatan saja,” ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Manggarai.
Dia melihat dugaan perbuatan korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai bisa berjemaah. Pasalnya, banyak desa yang berguru pada Ansi untuk membuat laporan dana desa. Jika Ansi sudah dilaporkan ke Kejari karena ada indikasi korupsi maka desa lain juga bisa mengalami hal serupa.
Sejumlah pejabat di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai juga bisa diperiksa karena membiarkan praktik manipulasi ini terjadi. Bahkan Deno Kamelus juga harus diperiksa karena Bupati Manggarai itu diduga melindungi Ansi.
“Kejari Ruteng harus proaktif dan serius usut kasus ini. Dugaan Deno melindungi Ansi juga harus diusut,” ujarnya.
Secara terpisah, Tua Golo (Kepala) Kampung Wela, Philipus Jeharut juga mendesak Kejari Ruteng agar memeriksa semua proyek yang dilakukan Ansi selama menjabat. Pasalnya, ada beberapa proyek yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pembangunan fisik. Bahkan ada proyek yang mangkrak atau berhenti dan sama sekali tidak dibangun.
“Di Wela, ada dekker (jembatan kecil, Red) yang tidak dibangun. Kemudian ada tembok Penahan Tanah (TPT) yang berhenti pengerjaannya. Belum proyek-proyek lain. Kami minta Kejari agar periksa semua,” ujar Philipus.
Philipus yang memimpin pelaporan terhadap Ansi pada awal Juli lalu, mendapat sejumlah informasi dugaan manipulasi laporan yang dilakukan Ansi. Misalnya, ada proyek yang seharusnya diselesaikan tahun 2018, tetapi baru dibangun tahun 2019 dengan menggunakan anggaran tahun 2019. Sementara anggaran 2018 sudah habis dan sudah dilaporkan pengerjaan proyek telah selesai pada tutup buku tahun anggaran 2018.
Salah satu contoh proyek yang mengerjakan dengan model tersebut yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di kampung Wela. Proyek tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019. Namun baru dibangun menggunakan anggaran dana desa tahun 2020. Celakanya, proyek itu dibangun saat Ansi sudah tidak menjabat dan pada akhirnya mangkrak atau terhenti.
“Ini kan model-model manipulasi laporan,” ujarnya.
Warga pelapor lainnya, Yohanes Jelahut meminta Kejari Ruteng agar mengusut semua harta kekayaan dari Ansi. Pasalnya, informasi yang diperoleh dari masyarakat menyebutkan ada beberapa harta yang sudah mulai dijual.
“Kami curiga ini upaya menghilangkan jejak kekayaan. Kejari harus memeriksa semua harta Ansi,” jelas Jon, sapaan akrab Yohanes Jelahut.
Diberitakan sebelumnya, bahwa pada awal Juli 2020, sebanyak 92 warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Ansi. Ansi diduga melakukan korupsi dana desa selama periode kepemimpinnya (2014-2019) diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.(BFT/RTG/Tim)
