Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Yosep Yulius Diaz yang akrab disapa Yosep Diaz mengatakan permasalahan muncul di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait defisit anggaran BPJS yang selama ini biasanya menangani permasalahan orang sakit justru kini didera soal penanggungan hutang kepada penyedia layanan kesehatan yang merupakan mitra kerjanya. Hal tersebut diketahui oleh hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengatakan defisit anggarannya mencapai Rp 10, 5 triliun hingga tahun 2018 yang sudah sempat disampaikan di media masa baru-baru ini.
Menurut calon legislatif (caleg) DPRD Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Gerindra nomor urut 7, Senin (12/11), adanya defisit anggaran BPJS tersebut yang mencapai puluhan triliun, justru pemerintah harus menambal defisit ini dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah. Itupun terucap dari temuan anggota komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan, I Gusti Agung Rai Wirajaya. “Dimana dijelaskan penyebab BPJS Kesehatan menanggung beban hutang adalah carut marut manajemen di internal BPJS Kesehatan hingga di tempat pelayanan kesehatan mitra BPJS,” terangnya.
Yosep Diaz menanggapi kalau permasalahan tersebut muncul datangnya dari layanan BPJS Kesehatan itu sendiri. Sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan juga sempat merasakan bahwa dokter atau perawat kerap kali mengusulkan penambahan obat. Padahal obat yang diberikan belum begitu habis, dan sakit yang di derita juga tidak begitu parah. “Malah ditambahkan obat lagi oleh dokter. Nah ini yang musti menjadi perhatian serius agar obat-obatan yang diberikan oleh dokter bila masih ada, jangan ditambah lagi yang mengakibatkan pemborosan,” ucapnya.
Lebih lanjutnya, penyebab faktor lainnya yang juga menjadi defisit anggaran yakni kurangnya kasadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibanya selaku pengguna layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat dikatakan hanya membayar iuran pada saat pendaftaran saja dan selanjutnya sering terlambat. Padahal pemerintah selama ini mengeluarkan kebijakan ini untuk masyarakat. “Mustinya semua pihak bisa bekerjasama, baik masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak rumah sakit pemberi layanan kesehatan,” imbuhnya.
Yosep Diaz menambahkan, “isu BPJS Kesehatan akan menaikkan iuran, saya sependapat dengan anggota DPR RI yakni BPJS Kesehatan jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menaikkan iuran. Semestinya harus diambil solusi lainnya yang lebih bijak lagi agar tidak membebani masyarakat nantinya. Semoga persoalan yang terjadi dilingkaran BPJS Kesehatan terkait defisit anggaran secepatnya bisa diatasi dengan baik demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kedepan. War/don
