Jakarta, Beritafajartimur.com || Dampak ekonomi kerugian dan kerusakan akibat bencana genpabumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabulaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat. Peningkatan jumlah dampak ekonomi terjadi akibat data kerusakan yang digunakan sebagai basis data lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya.
Kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah sebesar Rp 18,48 trilyun per 27/10/2018. Jumlah ini lebih besar daripada sebelumnya sebesar Rp 13,82 trilyun per 21/10/2018. Diperkirakan dampak ekonomi berupa kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah ini masih akan terus bertambah karena belum semua data kerusakan selesai dilakukan.
“Dari Rp 18,48 trilyun dampak ekonomi akibat bencana tersebut, kerugian mencapai Rp 2,89 trilyun dan kerusakan mencapai Rp 15,58 trilyun. Pengertian kerusakan adalah nilai kerusakan stock fisik asset, sedangkan kerugian adalah arus ekonomi yang terganggu akibat bencana, yaitu pendapatan yang hilang dan atau biaya yang bertambah akibat bencana pada 5 sektor yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor,”ungkap Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB di Jakarta, Minggu (28/10/2018).
Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp 18,48 trilyun ini berasal dari sektor permukiman mencapai Rp 9,41 trilyun, sektor infrastruktur Rp 1,05 trilyun, sektor ekonomi Rp 4,22 trilyun, sektor sosial Rp 3,37 trilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 0,44 trilyun. Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman adalah paling besar karena luas dan masifnya dampak bencana. Hampir sepanjang pantai di Teluk Palu bangunan rata tanah dan rusak berat. Terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 hingga 11,3 meter dengan landaan terjauh mencapai hampir 0,5 km telah menghancurkan permukiman disana. Begitu juga adanya amblesan dan pengangkatan permukiman di Balaroa dan adanya likuifaksi yang menenggelamkan permukiman di Petobo, Jono Oge dan Sibalaya telah menyebabkan ribuan rumah hilang.
Berdasarkan sebaran wilayah, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 8,3 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 6,9 trilyun, Donggala Rp 2,7 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 640 milyar. Tim Hitung Cepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan UNDP, terus menghitung dampak dan kebutuhan untuk pemulihan nantinya. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan lebih dari Rp 10 trilyun. Tentu ini bukan tugas yang mudah dan ringan, namun Pemerintah dan Pemda akan siap membangun kembali nantinya.
Sementara itu, data korban hingga 28/10/2018, tercatat 2.086 orang meninggal dunia yaitu di Kota Palu 1.705 orang, Kabupaten Donggala 171 orang, Sigi 188 orang dan Parigi Moutong 15 orang. Sebanyak 1.309 orang hilang. Korban luka-luka tercatat 4.438 orang, dan mengungsi sebanyak 206.524 orang.
Secara umum kondisi masyarakat sudah kondusif, perekonomian masyarakat mulai berjalan normal. Sinyal telekomunikasi dan internet telah pulih. Pelayanan listrik PLN sudah mencapai 97 persen. Empat kecamatan di Kabupaten Sigi meliputi Kecamatan Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan dan Titikor masih agak terisolir karena akses menuju daerah tersebut tertimbun longsor kembali sejak 21/10/2018. Hujan deras menyebabkan longsor dan banjir di wilayah tersebut. Upaya membuka daerah dengan membersihkan material longsor dengan alat-alat berat masih dilakukan. Akses jalan dilakukan dengan buka tutup. Kendaraan truk berbadan sedang yang mampu mengangkut logistik 3 ton ke atas tidak dapat melalui jalan tersebut. Untuk droping bantuan, heli MI-8 BNPB masih dioperasikan. Sebanyak 18 kali penerbangan dengan membawa logistik sebanyak 32,7 ton sudah didistribusikan.
Pembangunan huntara terus dilakukan, baik yang dibangun pemerintah maupun dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar pantai di Parigi Moutong mulai kembali ke rumahnya setelah sebelumnya mengungsi pada sejak 26/10/2018. Adanya hoax atau isu menyesatkan yang disebarkan banyak pihak bahwa akan terjadi gempa dan tsunami besar pada 26-28/10/2018 menyebabkan ribuan masyarakat yang tinggal di pantai mengungsi ke daerah-daerah yang lebih tinggi.
